Karawang (Antaranews Megapolitan) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan bisa menyesuaikan kondisi atau potensi daerah dalam mengembangkan pelajar yang berdaya saing di dunia kerja.
"Kurikulum jangan jadi pembatas, jangan dijadikan kendala," kata Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan M Bakrun disela acara Seremoni Program Monozukuri PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk SMK, di Karawang, Selasa.
Ia mengatakan, kurikulum SMK yang telah ditetapkan sebenarnya bisa dikembangkan atau disesuaikan dengan kondisi daerah. Pihak sekolah bisa melakukan pengembangan dalam menciptakan pelajar yang mampu berdaya saing.
Sesuai dengan catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada sekitar 13 ribu SMK yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan di Jawa Barat terdapat sekitar 2.900 SMK.
Menurut dia, setiap SMK seharusnya bisa menggunakan kurikulum dengan menyesuaikan terhadap kondisi atau potensi daerahnya masing-masing.
Artinya, jika daerah itu merupakan daerah yang banyak industri, maka kurikulumnya bisa disesuaikan dengan ketentuan yang dibutuhkan pihak industri di daerah tersebut.
"Penyesuaian kurikulum dengan kondisi daerah harus dilakukan, karena pihak SMK tentunya bertanggungjawab menyiapkan tenaga kerja yang andal di dunia kerja," kata dia.
Tetapi diakui hingga kini belum banyak pihak SMK yang melakukan penyesuaian kurikulum dengan kondisi daerahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Kurikulum jangan jadi pembatas, jangan dijadikan kendala," kata Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan M Bakrun disela acara Seremoni Program Monozukuri PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk SMK, di Karawang, Selasa.
Ia mengatakan, kurikulum SMK yang telah ditetapkan sebenarnya bisa dikembangkan atau disesuaikan dengan kondisi daerah. Pihak sekolah bisa melakukan pengembangan dalam menciptakan pelajar yang mampu berdaya saing.
Sesuai dengan catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada sekitar 13 ribu SMK yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan di Jawa Barat terdapat sekitar 2.900 SMK.
Menurut dia, setiap SMK seharusnya bisa menggunakan kurikulum dengan menyesuaikan terhadap kondisi atau potensi daerahnya masing-masing.
Artinya, jika daerah itu merupakan daerah yang banyak industri, maka kurikulumnya bisa disesuaikan dengan ketentuan yang dibutuhkan pihak industri di daerah tersebut.
"Penyesuaian kurikulum dengan kondisi daerah harus dilakukan, karena pihak SMK tentunya bertanggungjawab menyiapkan tenaga kerja yang andal di dunia kerja," kata dia.
Tetapi diakui hingga kini belum banyak pihak SMK yang melakukan penyesuaian kurikulum dengan kondisi daerahnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018