Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai mengimplementasikan telekonferensi dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk pertama kalinya di wilayah tersebut.
"Telekonferensi ini kita gagas perdana di Kota Bekasi dengan pertimbangan efisiensi anggaran kegiatan dan stamina para pesertanya," kata Kepala Bappeda Kota Bekasi Koswara Hanafi di Bekasi, Selasa.
Menurut dia, untuk kegiatan perdana musrenbang melalui fasilitas telekonferensi dilakukan pihaknya pada Selasa (23/1) dengan mengakomodasi aspirasi pembangunan daerah di tingkat kelurahan.
"Untuk tahap pertama ini ada 12 dari 56 kelurahan di Kota Bekasi yang menjadi peserta dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019," katanya.
Dalam kegiatan itu, Bappeda Kota Bekasi menyediakan satu layar lebar yang dipartisi menjadi 12 sorotan video siaran langsung dari masing-masing perwakilan kelurahan bertempat di Kantor Bappeda Kota Bekasi Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan.
12 perwakilan kelurahan yang mengikuti telekonferensi itu di antaranya berasal dari Kelurahan Pejuang, Kelurahan Bintarajaya, Kelurahan Arenjaya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kelurahan Jatirahayu, Kelurahan Jatiwaringin, Kelurahan Jatiranggon, Kelurahan Bantargebang, Kelurahan Bojongmenteng, Kelurahan Mustikajaya dan Kelurahan Jatiasih.
Dalam kegiatan itu, seluruh perwakilan peserta melaporkan kebutuhan pembangunan di masing-masing kawasannya untuk diakomodasi pada kegiatan Pemkot Bekasi tahun anggaran 2019.
"Kita sama-sama dapat berinteraksi dan mendengarkan apa yang menjadi usulan di masing-masing wilayah," katanya.
Dalam agenda itu, muncul sejumlah persoalan krusial mulai dari kemacetan, banjir, penataan kawasan, pendidikan dan lainnya.
"Mayoritaas berkaitan dengan infrastruktur kawasan," katanya.
Bappeda Kota Bekasi, kata dia, telah melaksanakan telekonferensi Musrenbang sebanyak lima kali di tingkat kelurahan mulai 23, 24, 25, 26 dan 29 Januari 2018.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut pemangku jabatan di masing-masing kecamatan mulai dari camat dan lurah, anggota DPRD Kota Bekasi dan tokoh masyarakat, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan, Ketua RT dan RW.
Sedangkan dari unsur pemerintah daerah melibatkan jajaran Bappeda, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfostandi), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, dan Bagian Humas setda Kota Bekasi.
"Rapat secara telekonferensi ini lebih menghemat waktu dan juga sebagai inovasi baru berbasis teknologi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan lebih efesien, efektif dan akuntabel," katanya.
Namun demikian, Koswara mengakui masih perlu pembenahan di sejumlah fasilitasnya seperti kualitas kamera, audio dan juga jaringan internet yang perlu ditingkatkan.
"Harapannya, kegiatan telekonferensi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar," katanya.
(Advertorial Humas Pemkot Bekasi)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Telekonferensi ini kita gagas perdana di Kota Bekasi dengan pertimbangan efisiensi anggaran kegiatan dan stamina para pesertanya," kata Kepala Bappeda Kota Bekasi Koswara Hanafi di Bekasi, Selasa.
Menurut dia, untuk kegiatan perdana musrenbang melalui fasilitas telekonferensi dilakukan pihaknya pada Selasa (23/1) dengan mengakomodasi aspirasi pembangunan daerah di tingkat kelurahan.
"Untuk tahap pertama ini ada 12 dari 56 kelurahan di Kota Bekasi yang menjadi peserta dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019," katanya.
Dalam kegiatan itu, Bappeda Kota Bekasi menyediakan satu layar lebar yang dipartisi menjadi 12 sorotan video siaran langsung dari masing-masing perwakilan kelurahan bertempat di Kantor Bappeda Kota Bekasi Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan.
12 perwakilan kelurahan yang mengikuti telekonferensi itu di antaranya berasal dari Kelurahan Pejuang, Kelurahan Bintarajaya, Kelurahan Arenjaya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kelurahan Jatirahayu, Kelurahan Jatiwaringin, Kelurahan Jatiranggon, Kelurahan Bantargebang, Kelurahan Bojongmenteng, Kelurahan Mustikajaya dan Kelurahan Jatiasih.
Dalam kegiatan itu, seluruh perwakilan peserta melaporkan kebutuhan pembangunan di masing-masing kawasannya untuk diakomodasi pada kegiatan Pemkot Bekasi tahun anggaran 2019.
"Kita sama-sama dapat berinteraksi dan mendengarkan apa yang menjadi usulan di masing-masing wilayah," katanya.
Dalam agenda itu, muncul sejumlah persoalan krusial mulai dari kemacetan, banjir, penataan kawasan, pendidikan dan lainnya.
"Mayoritaas berkaitan dengan infrastruktur kawasan," katanya.
Bappeda Kota Bekasi, kata dia, telah melaksanakan telekonferensi Musrenbang sebanyak lima kali di tingkat kelurahan mulai 23, 24, 25, 26 dan 29 Januari 2018.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut pemangku jabatan di masing-masing kecamatan mulai dari camat dan lurah, anggota DPRD Kota Bekasi dan tokoh masyarakat, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan, Ketua RT dan RW.
Sedangkan dari unsur pemerintah daerah melibatkan jajaran Bappeda, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfostandi), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, dan Bagian Humas setda Kota Bekasi.
"Rapat secara telekonferensi ini lebih menghemat waktu dan juga sebagai inovasi baru berbasis teknologi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan lebih efesien, efektif dan akuntabel," katanya.
Namun demikian, Koswara mengakui masih perlu pembenahan di sejumlah fasilitasnya seperti kualitas kamera, audio dan juga jaringan internet yang perlu ditingkatkan.
"Harapannya, kegiatan telekonferensi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar," katanya.
(Advertorial Humas Pemkot Bekasi)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018