Bogor (Antaranews Megapolitan) - Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (PPMKP) memberikan pendidikan dan pelatihan kepada penyuluh pertanian tingkat kecamatan di sejumlah daerah untuk mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai (Upsus Pajale).
"Diklat ini dilaksanakan untuk membekali para penyuluh di tingkat kecamatan dengan kemampuan mengelola Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk menjalankan fungsinya dalam mendukung program Upsus Pajale," kata Kepala Bidang Penyelenggara Pelatihan PPMKP Nani Sufiani Suhanda di Ciawi, Jawa Barat, Rabu.
Nani mengatakan diklat memfokuskan pada pengembangan manajemen kelembagaan penyuluh pertanian dimulai dari tanggal 14 sampai 20 Januari 2018.
Menurutnya program Upsus Pajale yang diselenggarakan Kementerian Pertanian, menuntut peran BPP tidak hanya mampu menjalankan fungsi sebagai rumah pembelajaran di tingkat kecamatan. Tapi lebih jauh lagi, harus mampu dijadikan sebagai simpul koordinasi kegiatan.
BPP lanjutnya, dituntut tidak hanya mampu menjalankan fungsi sebagai lembaga penyebaran teknologi dan informasi pengembangan pertanian, tapi bisa menjadi pusat data dan informasi terpercaya untuk dilaporkan ke tingkat kabupaten.
"Ke depan BPP ini harus bisa mengembangkan Pos Penyuluhan di tingkat desa dan membangun jejaring kerja sama untuk bersinergi membangun desa," katanya.
Ia mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi sangat fokus dengan pembangunan desa melalui program dana desa yang tengah digulirkan. Sehingga diharapkan para penyuluh pertanian, melalui BPP bisa bersinergi memanfaatkan dana pembangunan desa tersebut.
Ia mengatakan kemampuan untuk membangun jejaring dan kemitraan, baik dengan pelaku utama maupun pelaku usaha pertanian, menjadi sangat penting untuk membangun kelembagaan pertanian yang kuat.
"Melalui jejaring kemitraan antara penyuluh pertanian, petani sebagai pelaku utama maupun dengan pelaku usaha pertanian bisa saling mengisi dan melengkapi," katanya.
Kepala Pelaksana Kegiatan, Eri Herlina menambahkan Diklat Manajemen Kelembagaan Penyuluh Pertanian diikuti oleh 30 orang penyuluh pertanian yang berasal dari Bogor, Tangerang, Depok, Sukabumi, Cianjur dan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
Menurutnya, Diklat Manajemen Kelembagaan Penyuluh Pertanian diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memetakan potensi, peluang dan permasalahan pelaku utama (petani-red) dan pelaku usaha pertanian di wilayahnya.
Selain itu, lanjutnya, peserta juga mendapatkan pengembangan keterampilan dalam perencanaan pengembangan kawasan, penyusunan rencana skala prioritas komoditas usaha dan perencanaan kegiatan progran Upsus dengan pemanfaatan citra satelit 8.
"Dalam diklat peserta dibekali kemampuan mengorganisasikan kegiatan BPP yang berupa, pemetaan potensi Sumber Daya Manusia, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan," katanya.
Eri kembali menambahkan selama mengikuti diklat peserta juga mendapatkan materi terkait pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusia dan menumbuhkembangkan jejaring kerja dengan mitra BPP.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Diklat ini dilaksanakan untuk membekali para penyuluh di tingkat kecamatan dengan kemampuan mengelola Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk menjalankan fungsinya dalam mendukung program Upsus Pajale," kata Kepala Bidang Penyelenggara Pelatihan PPMKP Nani Sufiani Suhanda di Ciawi, Jawa Barat, Rabu.
Nani mengatakan diklat memfokuskan pada pengembangan manajemen kelembagaan penyuluh pertanian dimulai dari tanggal 14 sampai 20 Januari 2018.
Menurutnya program Upsus Pajale yang diselenggarakan Kementerian Pertanian, menuntut peran BPP tidak hanya mampu menjalankan fungsi sebagai rumah pembelajaran di tingkat kecamatan. Tapi lebih jauh lagi, harus mampu dijadikan sebagai simpul koordinasi kegiatan.
BPP lanjutnya, dituntut tidak hanya mampu menjalankan fungsi sebagai lembaga penyebaran teknologi dan informasi pengembangan pertanian, tapi bisa menjadi pusat data dan informasi terpercaya untuk dilaporkan ke tingkat kabupaten.
"Ke depan BPP ini harus bisa mengembangkan Pos Penyuluhan di tingkat desa dan membangun jejaring kerja sama untuk bersinergi membangun desa," katanya.
Ia mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi sangat fokus dengan pembangunan desa melalui program dana desa yang tengah digulirkan. Sehingga diharapkan para penyuluh pertanian, melalui BPP bisa bersinergi memanfaatkan dana pembangunan desa tersebut.
Ia mengatakan kemampuan untuk membangun jejaring dan kemitraan, baik dengan pelaku utama maupun pelaku usaha pertanian, menjadi sangat penting untuk membangun kelembagaan pertanian yang kuat.
"Melalui jejaring kemitraan antara penyuluh pertanian, petani sebagai pelaku utama maupun dengan pelaku usaha pertanian bisa saling mengisi dan melengkapi," katanya.
Kepala Pelaksana Kegiatan, Eri Herlina menambahkan Diklat Manajemen Kelembagaan Penyuluh Pertanian diikuti oleh 30 orang penyuluh pertanian yang berasal dari Bogor, Tangerang, Depok, Sukabumi, Cianjur dan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
Menurutnya, Diklat Manajemen Kelembagaan Penyuluh Pertanian diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memetakan potensi, peluang dan permasalahan pelaku utama (petani-red) dan pelaku usaha pertanian di wilayahnya.
Selain itu, lanjutnya, peserta juga mendapatkan pengembangan keterampilan dalam perencanaan pengembangan kawasan, penyusunan rencana skala prioritas komoditas usaha dan perencanaan kegiatan progran Upsus dengan pemanfaatan citra satelit 8.
"Dalam diklat peserta dibekali kemampuan mengorganisasikan kegiatan BPP yang berupa, pemetaan potensi Sumber Daya Manusia, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan," katanya.
Eri kembali menambahkan selama mengikuti diklat peserta juga mendapatkan materi terkait pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusia dan menumbuhkembangkan jejaring kerja dengan mitra BPP.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018