Purwakarta (Antara Megapolitan) - Wali Kota Pariaman Mukhlis Rahman beserta para tokoh adat Pariaman, Sumatera Barat, belajar konsep tata kelola pariwisata berbasis kultur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa.

"Kami membawa 114 orang mulai dari unsur pemerintahan hingga lembaga adat. Konsep di Purwakarta yang berisi pelajaran tentang sejarah peradaban kita coba adopsi sesuai dengan kultur Kota Pariaman. Saya kira ini bagus," kata Wali Kota Pariaman, di Purwakarta.

Ia mengatakan, jarang sekali ditemukan kabupaten maupun kota di daerah lain, kantor pemerintahan dapat dikunjungi secara bebas oleh warga dengan menyajikan wahana wisata seperti di Purwakarta.

Sebagaimana diketahui, kantor pemerintah di Purwakarta dibangun berdasarkan asas kearifan arsitektur lokal Jawa Barat berupa "Julang Ngapak" ditambah ornamen alam seperti taman dan air mancur.

"Selama ini, saya melihat Purwakarta di media sosial, dari dulu penasaran ingin melihat secara langsung. Ternyata memang indah, potensi budaya menyatu menjadi modal wisata. Kantor pemerintahan di sini pun ternyata menjadi tempat wisata," kata Mukhlis.

Dalam kunjungannya ke Purwakarta, rombongan Wali Kota Pariaman itu berkeliling di komplek Pendopo Bale Paseban Purwakarta dan Taman Pesanggrahan Padjadjaran.

Ia mengaku tertarik untuk meniru konsep pembangunan di Purwakarta.

Sejarah peradaban bangsa baik Sunda maupun Indonesia dapat dinikmati oleh wisatawan di Diorama Bale Panyawangan Tatar Sunda dan Diorama Bale Panyawangan Nusantara. Melalui format data digital, di kedua diorama tersebut ditampilkan periodesasi sejarah bangsa mulai dari masa kerajaan hingga abad modern.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang mendampingi langsung rombongan Wali Kota Pariaman mengatakan, pola pembangunan di Purwakarta dilakukan berdasarkan karakter wilayah.

Karena itu, pembangunan yang dilakukan tidak mengganggu kultur yang telah lama berkembang di tengah masyarakat setempat. Desa menurut Dedi, memiliki modal yang kuat untuk dilakukan pembangunan.

"Fokusnya tetap di desa, wisata, arsitektur, infrastruktur publik dan pengelolaan keuangan. Ini kan yang ada di perkantoran pemerintah merupakan arsitektur ala pedesaan, ternyata bisa kok diterapkan. Desa punya modal kuat. Makanya, kita tidak boleh malu menjadi orang desa," kata dia.

Pewarta: M. Ali Khumaini

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017