Karawang (Antara Megapolitan) - PT Pupuk Kujang melakukan uji coba penjualan pupuk subsidi dengan menggunakan kartu tani di Kabupaten Karawang dan Ciamis, Jawa Barat.
"Dalam uji coba ini isi kartu tani masih berupa alokasi pupuk. Pembayarannya juga masih bisa menggunakan sistem manual," kata Manajer Humas PT Pupuk Kujang Ade Cahya, di Karawang, Kamis.
Untuk pembagian kartu tani sendiri masih dilakukan secara bertahap, sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Menurut dia, sebagai produsen pupuk pihaknya mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi.
Sementara itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Karawang Indriyani mendesak pemkab setempat segera menyelesaikan pendataan petani penerima kartu tani.
Ia menilai, permasalahan dalam merealisasikan kartu tani ialah terkait dengan data petani. Dinas Pertanian Karawang tidak memiliki data yang update sehingga harus melakukan pendataan ulang.
"Data yang kami terima, petani yang terdata menerima kartu tani kurang dari 50 peraen dari jumlah petani yang seharusnya mendapat kartu tani. Ini harus diperhatikan oleh pemkab," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Dalam uji coba ini isi kartu tani masih berupa alokasi pupuk. Pembayarannya juga masih bisa menggunakan sistem manual," kata Manajer Humas PT Pupuk Kujang Ade Cahya, di Karawang, Kamis.
Untuk pembagian kartu tani sendiri masih dilakukan secara bertahap, sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Menurut dia, sebagai produsen pupuk pihaknya mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi.
Sementara itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Karawang Indriyani mendesak pemkab setempat segera menyelesaikan pendataan petani penerima kartu tani.
Ia menilai, permasalahan dalam merealisasikan kartu tani ialah terkait dengan data petani. Dinas Pertanian Karawang tidak memiliki data yang update sehingga harus melakukan pendataan ulang.
"Data yang kami terima, petani yang terdata menerima kartu tani kurang dari 50 peraen dari jumlah petani yang seharusnya mendapat kartu tani. Ini harus diperhatikan oleh pemkab," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017