Jakarta (Antara Megapolitan-Bogor) - Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) memberikan Anugerah Pandu Negeri 2017 kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk katagori Kinerja dan Tata Kelola yang Baik, di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Jumat (10/11/2017) malam.
IIPG merupakan lembaga yang berupaya melakukan pembaharuan dan mendukung tranformasi tata kelola berkelanjutan sektor publik Indonesia.
Anugerah Pandu Negeri diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terbaik serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan peningkatan pertumbuhan sosio-ekonomi melalui reformasi tata kelola.
Penghargaan disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Boediono selaku Ketua Dewan Penasihat IIPG dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang diwakili Kepala Badan Litbang Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan.
Dari 34 provinsi, tahun ini IIPG memilih enam provinsi peraih IIPG katagori Kinerja dan Tata Kelola yang Baik, yakni Lampung, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Metodologi penilaian meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, inovasi, tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan, dan anti-korupsi.
"Alhamdulillah, anugerah ini berkat dukungan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota. Semoga bisa jadi penyemangat untuk terus bekerja, karena tak mudah mendapat pengakuan ini," kata Gubernur Ridho Ficardo.
Teladan Dalam Membangun Daerah
Dewan juri Anugerah Pandu Negeri antara lain mantan Menteri ESDM Kuntoro Mangkusubroto dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas, Djisman S. Simanjuntak, Sidharta, Harkristuti Harkrisnowo, dan mantan anggota KPK Chandra M. Hamzah.
Selain menilai 34 Provinsi, IIPG juga menilai 416 kabupaten dan 99 kota. Juri kemudian memilih 50 pemerintah daerah yang dinominasikan mendapatkan Anugerah Pandu Negeri 2017.
Penghargaan itu menurut Boediono merupakan upaya IIPG memilih pemerintah daerah dan kepala daerah dengan kinerja dan tata kelola yang baik. "Kita berharap, pemberian penghargaan ini makin mendorong pemerintah daerah dan kepala daerah untuk lebih bersamangat meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan," kata Boediono
Wakil Presiden RI periode 2009-2014 ini menambahkan, melalui Anugerah Pandu Negeri ini, IIPG berharap pemimpin daerah yang memiliki kinerja dan tata kelola baik terus meningkatkan kinerja karena memiliki prospek menjadi calon pemimpin tingkat nasional. Sehingga lebih memperkaya sumber calon pemimpin untuk regerenasi kepemimpinan nasional, khususnya dari pemimpin daerah berprestasi.
"Semoga mereka yang menerima Anugerah Pandu Negeri ini bisa menjadi contoh bagi daerah dan pemimpin daerah lain. Terutama dalam meningkatkan kinerja pembangunan dan dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan amanah. Sebagaimana kita harus mampu berdiri tegak menjadi 'Pandu Ibu Pertiwi' atau teladan dalam membangun daerah yang dipimpin," ujar Boediono.
Sedangkan Mendagri Tjahjo Kumolo mengharapkan, penghargaan ini makin mendorong pemerintah daerah dan kepala daerah seluruh Indonesia untuk lebih bersemangat dalam meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan.
"Ini ide dan momen yang bagus karena bisa merangsang bagi yang telah dan belum mendapatkan penghargaan. Semoga mampu merangsang daerah dan kepala daerah untuk berkembang dan lebih baik lagi," ujar Tjahjo.
Sementara itu, Ketua Umum IIPG Sigit Pramono menyebutkan, ada dua aspek yang menjadi penilaian IIPG dalam memberikan penghargaan. Pertama performance (pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, dan breaktrough result. Kemudian, governance (tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, dan antikorupsi).(RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
IIPG merupakan lembaga yang berupaya melakukan pembaharuan dan mendukung tranformasi tata kelola berkelanjutan sektor publik Indonesia.
Anugerah Pandu Negeri diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terbaik serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan peningkatan pertumbuhan sosio-ekonomi melalui reformasi tata kelola.
Penghargaan disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Boediono selaku Ketua Dewan Penasihat IIPG dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang diwakili Kepala Badan Litbang Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan.
Dari 34 provinsi, tahun ini IIPG memilih enam provinsi peraih IIPG katagori Kinerja dan Tata Kelola yang Baik, yakni Lampung, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Metodologi penilaian meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, inovasi, tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan, dan anti-korupsi.
"Alhamdulillah, anugerah ini berkat dukungan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota. Semoga bisa jadi penyemangat untuk terus bekerja, karena tak mudah mendapat pengakuan ini," kata Gubernur Ridho Ficardo.
Teladan Dalam Membangun Daerah
Dewan juri Anugerah Pandu Negeri antara lain mantan Menteri ESDM Kuntoro Mangkusubroto dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas, Djisman S. Simanjuntak, Sidharta, Harkristuti Harkrisnowo, dan mantan anggota KPK Chandra M. Hamzah.
Selain menilai 34 Provinsi, IIPG juga menilai 416 kabupaten dan 99 kota. Juri kemudian memilih 50 pemerintah daerah yang dinominasikan mendapatkan Anugerah Pandu Negeri 2017.
Penghargaan itu menurut Boediono merupakan upaya IIPG memilih pemerintah daerah dan kepala daerah dengan kinerja dan tata kelola yang baik. "Kita berharap, pemberian penghargaan ini makin mendorong pemerintah daerah dan kepala daerah untuk lebih bersamangat meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan," kata Boediono
Wakil Presiden RI periode 2009-2014 ini menambahkan, melalui Anugerah Pandu Negeri ini, IIPG berharap pemimpin daerah yang memiliki kinerja dan tata kelola baik terus meningkatkan kinerja karena memiliki prospek menjadi calon pemimpin tingkat nasional. Sehingga lebih memperkaya sumber calon pemimpin untuk regerenasi kepemimpinan nasional, khususnya dari pemimpin daerah berprestasi.
"Semoga mereka yang menerima Anugerah Pandu Negeri ini bisa menjadi contoh bagi daerah dan pemimpin daerah lain. Terutama dalam meningkatkan kinerja pembangunan dan dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan amanah. Sebagaimana kita harus mampu berdiri tegak menjadi 'Pandu Ibu Pertiwi' atau teladan dalam membangun daerah yang dipimpin," ujar Boediono.
Sedangkan Mendagri Tjahjo Kumolo mengharapkan, penghargaan ini makin mendorong pemerintah daerah dan kepala daerah seluruh Indonesia untuk lebih bersemangat dalam meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan.
"Ini ide dan momen yang bagus karena bisa merangsang bagi yang telah dan belum mendapatkan penghargaan. Semoga mampu merangsang daerah dan kepala daerah untuk berkembang dan lebih baik lagi," ujar Tjahjo.
Sementara itu, Ketua Umum IIPG Sigit Pramono menyebutkan, ada dua aspek yang menjadi penilaian IIPG dalam memberikan penghargaan. Pertama performance (pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, dan breaktrough result. Kemudian, governance (tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, dan antikorupsi).(RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017