Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding melantik 19 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian P2MI di satu desa kantong pekerja migran Indonesia di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat.
"Banyak yang bertanya, jangan-jangan menterinya pencitraan. Ini sengaja dilakukan, agar seluruh pejabat memahami dan menjiwai kehidupan pekerja migran di desa, karena kita tahu bahwa sumber dari PMI (pekerja migran Indonesia) itu di desa," kata Karding, disela pelantikan pejabat lingkungan Kementerian P2MI, di Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, Karawang, Jumat.
Atas hal tersebut, ia memilih untuk melantik para pejabat termasuk staf khusus Kementerian P2MI di halaman kantor Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, Karawang.
"Jadi sengaja pelantikan digelar di sini (Desa Ciparagejaya). Bahkan saya menginap. Ini dalam rangka agar kita semakin menjiwai, menyelami dari denyut nadi kehidupan dan budaya desa yang menghasilkan PMI," katanya.
Baca juga: Menteri P2MI Abdul Kadir Karding gulirkan program usaha berkelanjutan bagi purna PMI
Baca juga: Menteri P2MI menginap di rumah mantan pekerja migran asal Karawang
Seiring dengan hal tersebut diharapkan agar para pejabat di lingkungan Kementerian P2MI dalam menyusun program atau kegiatan bisa berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa.
"Bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan, perlindungan yang dibutuhkan, skill yang dibutuhkan. Mereka para pejabat bisa tahu. Jadi tidak asal dalam membuat program," kata Menteri P2MI.
Ia mencontohkan, di Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, Karawang, ada lebih dari 50 persen warganya menjadi PMI. Selain itu ada juga yang nelayan.
Hal ini berkaitan dengan adanya direktorat baru di Kementerian P2MI, yakni Direktorat Awak Kapal, Awal Perikanan dan Awak Niaga.
"Jadi kami ingin, karena kami baru dalam mengelola ini kita sekalian liat lebih dekat ke desa-desa basis nelayan dan PMI," katanya.
Baca juga: Menteri P2MI sebut Migrant Day jadi momentum perkuat upaya pelindungan PMI
Terkait dengan awak kapal, awak perikanan dan awak niaga, diakuinya kalau memang selama ini masalahnya mereka tidak berangkat melalui kementerian atau lembaga.
"Dulu (berangkatnya) mereka punya izin sendiri lewat Direktorat Pehubungan Laut (Hubla) Kemenhub," katanya.
Ia menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan, semua orang yang bekerja di luar negeri, di sektor apapun, katagorinya pekerja migran. Kartu pekerja migran Indonesia ini dikeluarkan oleh Kementerian P2MI," katanya.
Atas hal tersebut, ke depan pihaknya akan melakukan pendataan. Jadi sepanjang yang bersangkutan terdaftar, maka perlindungannya jelas, skillnya jelas dan kontrak kerjanya jelas. Sehingga diharapkan tidak bermasalah saat bekerja.
"Karena yang hari ini problem, itu banyak berangkat tidak prosedural," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2025