Pengamat Koperasi sekaligus Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia (UI) Sudarsono Hardjosoekarto menyatakan koperasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen sesuai yang ditargetkan Presiden Prabowo.
Sudarsono di Jakarta, Kamis, menjelaskan apabila dibandingkan dengan kondisi perkoperasian di negara maju, peranan wadah yang dikelola masyarakat itu sangat besar, serta sudah masuk dalam fase yang lebih modern.
Ia mengatakan keberadaan koperasi di Jepang misalnya, badan usaha yang berazaskan aspirasi bersama tersebut mengambil peranan dalam memenuhi kebutuhan pangan, yakni di sektor pertanian, perikanan, pelayanan konsumen, serta koperasi usaha kecil.
"Di Jepang, koperasi sudah masuk pada era industrialisasi, era digitalisasi, dan sangat produktif," katanya.
Baca juga: Kemenkop dan Kementrans majukan ekonomi transmigrasi
Baca juga: Koperasi Kana-UGM bersinergi dukung pertanian berkelanjutan di Agam
Dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, dirinya menilai pemerintah menaruh perhatian besar dalam memajukan perkoperasian di Tanah Air. Sehingga hal tersebut bisa membantu mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.
"Sangat tepat apabila Pak Presiden mendorong peranan koperasi yang lebih tinggi," katanya.
Selain itu Sudarsono mengatakan perlu penguatan wadah yang menaungi seluruh koperasi yang ada di Indonesia, yakni melalui rekonsiliasi kepemimpinan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
"Dekopin sangat penting, karena dengan adanya perpecahan Dekopin, itu justru menghambat," katanya.
Baca juga: Koperasi modern berperan dorong hilirisasi Sumber daya alam
Sebelumnya, Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (Forkopi) mendorong persatuan (rekonsiliasi) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), sehingga bisa mendorong kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.
Ketua Presidium Forkopi Andy Arslan Djunaid di Jakarta, Kamis, menyatakan dewan tersebut merupakan salah satu elemen penting dalam gerakan perkoperasian di Indonesia, yang bisa membantu mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh.
"Adanya perbedaan (kepemimpinan) ini tentu saja membuat gerakan dalam memajukan koperasi menjadi terhambat pada saat tantangan digital dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah," ujarnya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024