Purwakarta (Antara Megapolitan) - Ribuan kader Partai Golkar se-Jawa Barat menyampaikan aspirasinya dengan mendatangi kantor Kantor DPD I Golkar Jawa Barat, di Kota Bandung, Selasa.
Ribuan kader itu mendesak DPP Partai Golkar segera mengeluarkan surat rekomendasi pencalonan Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilihan Gubernur Jabar 2018.
Desakan disampaikan karena pencalonan Dedi Mulyadi pada Pilgub Jabar merupakan kesepakatan pengurus Golkar seluruh kabupaten/kota di Jabar melalui Rapimda Partai Golkar pada 26 April 2017, di Kabupaten Karawang.
"Kita meminta DPP segera mengeluarkan surat rekomendasi, karena Dedi Mulyadi diusung pada Pilgub Jabar sesuai dengan mekanisme partai," kata Doni, pengurus Partai Golkar Kabupaten Bandung.
Selain mendesak DPP Golkar segera mengeluarkan surat rekomendasi pencalonan Dedi Mulyadi, ribuan kader Golkar se-Jabar juga menuntut DPP tidak melakukan politik transaksional, karena tindakan itu tidak sesuai dengan marwah Partai Golkar.
Politik transaksional agar diantisipasi setelah beredar surat rekomendasi "bodong" DPP Golkar yang mencalonkan selain Dedi Mulyadi pada Pilgub Jabar.
"Suara golkar suara rakyat, bukan suara elit. Jangan sampai Golkar tergadai oleh politik transaksional, karena Golkar milik rakyat," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Ribuan kader itu mendesak DPP Partai Golkar segera mengeluarkan surat rekomendasi pencalonan Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilihan Gubernur Jabar 2018.
Desakan disampaikan karena pencalonan Dedi Mulyadi pada Pilgub Jabar merupakan kesepakatan pengurus Golkar seluruh kabupaten/kota di Jabar melalui Rapimda Partai Golkar pada 26 April 2017, di Kabupaten Karawang.
"Kita meminta DPP segera mengeluarkan surat rekomendasi, karena Dedi Mulyadi diusung pada Pilgub Jabar sesuai dengan mekanisme partai," kata Doni, pengurus Partai Golkar Kabupaten Bandung.
Selain mendesak DPP Golkar segera mengeluarkan surat rekomendasi pencalonan Dedi Mulyadi, ribuan kader Golkar se-Jabar juga menuntut DPP tidak melakukan politik transaksional, karena tindakan itu tidak sesuai dengan marwah Partai Golkar.
Politik transaksional agar diantisipasi setelah beredar surat rekomendasi "bodong" DPP Golkar yang mencalonkan selain Dedi Mulyadi pada Pilgub Jabar.
"Suara golkar suara rakyat, bukan suara elit. Jangan sampai Golkar tergadai oleh politik transaksional, karena Golkar milik rakyat," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017