Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan pemanfaatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat.
"Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen, tentunya bukan untuk kepentingan pemerintah tetapi untuk kepentingan rakyat dan manfaatnya pasti akan dirasakan masyarakat desa," katanya usai meluncurkan Program Pemuda Pelopor Desa di Kantor Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa.
Menurut Yandri, untuk membangun Indonesia tentunya harus mendapatkan dukungan dari semua pihak dan dilakukan secara bersama-sama dan untuk melaksanakan pembangunan hingga ke pelosok dibutuhkan anggaran.
Baca juga: Mendes PDT sebut pemanfaatan PPN dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat
Baca juga: Mendes Yandri Susanto ajak manfaatkan dana desa untuk Desa Berketahanan Pangan
Untuk mendapatkan anggaran tersebut harus ada pemasukan atau pendapatan, salah satu sumber pendapatan adalah pajak. Tentunya sebelum menaikkan PPN menjadi 12 persen, pemerintah sudah melakukan kajian dengan menggandeng para ahli serta mempertimbangkan dampaknya.
Pihaknya tentu mendukung langkah pemerintah menaikkan PPN karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, sebab pendapatan dari pajak itu akan digunakan untuk berbagai kepentingan rakyat seperti membangun akses jalan, jembatan, air bersih, pendidikan dan lainnya.
Selain itu, yang paling diuntungkan adalah masyarakat perdesaan karena pemerataan pembangunan akan lebih cepat tercapai sehingga diharapkan dalam beberapa tahun ke depan tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal.
Baca juga: Menteri Desa Yandri dorong Kaltim sulap danau bekas tambang jadi tujuan wisata
Untuk itu, jika pajak dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat, pihaknya optimistis desa-desa yang ada di Indonesia bisa lebih makmur.
"Kenaikan PPN bukan untuk memberatkan tetapi untuk membahagiakan masyarakat, karena anggaran yang bersumber dari pajak untuk mengentaskan desa yang belum dialiri listrik, tidak ada sinyal dan sangat tertinggal," tambahnya.
Yandri pun meminta masyarakat untuk mendukung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin memakmurkan rakyat. Kenaikan PPN ini merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021 yang telah disepakati dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024