Shamlapur, Bangladesh/Dhaka (Antara/Reuters/Antara Megapolotan-Bogor) - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mendapat tekanan lagi pada Selasa agar menghentikan kekerasan terhadap Muslim Rohingya yang mengakibatkan hampir 125.000 di antara mereka menyelamatkan diri ke Bangladesh dalam 10 hari.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan risiko pembersihan etnis dan destabilisasi regional. Dia mendesak Dewan Keamanan PBB menekan agar menahan diri dan tenang dalam sepucuk surat yang menyatakan keprihatinannya bahwa kekerasan bisa menjadi "bencana kemanusiaan."
Wartawan Reuters melihat ratusan lagi orang Rohingya yang kelelahan tiba dengan menumpang perahu-perahu dekat Shamlapur, desa perbatasan Bangladesh pada Selasa dan melaporkan orang-orang Rohingya masih mengungsi dalam jumlah besar.
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mengatakan bantuan kemanusiaan diperlukan, dan bahwa pihaknya dan lembaga-lembaga mitranya memerlukan dana segera sekitar 18 juta dolar untuk selama tiga bulan ke depan menyediakan layanan-layanan pokok bagi para pengungsi yang baru datang.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina di Dhaka bahwa Jakarta siap membantu Bangladesh mengatasi krisis tersebut.
"Krisis kemanusiaan ini harus dihentikan. Saya ingin mengulangi, krisis kemanusiaan ini harus dihentikan," kata Menlu Retno kepada wartawan di Dhaka, sehari setelah ia mengadakan pembicaraan di ibu kota Myanmar itu.
Kekerasan paling akhir di Rakhine, negara bagian di baratlaut Myanmar mulai terjadi pada 25 Agustus, ketika para pejuang Rohingya menyerang sejumlah pos polisi dan pangkalan tentara. Militer dan polisi melakukan aksi balasan yang menyebabkan sedikitnya 400 orang meninggal dan memicu eksodus dari desa-desa ke Bangladesh.
Para pejabat Myanmar menyalahkan militan Rohingya yang membakar rumah-rumah dan kematian warga sipil, tetapi para pemantau hak asasi manusia dan pelarian warga Rohingya ke Bangladesh mengatakan tentara Myanmar berusaha mengusir mereka dengan melakukan pembakaran dan pembunuhan.
Ketika ditanya apakah kekerasan itu bisa dilukiskan sebagai aksi sama dengan pembersihan etnis, Gueterres mengatakan kepada wartawan pada Selasa,"Kita menghadapi resiko. Saya berharap hal itu jangan sampai terjadi."
"Saya serukan kepada semua, semua pihak berwenang di Myanmar, otoritas sipil dan militer untuk menghentikan kekerasan ini yang menurut pandangan saya menimbulkan situasi yang dapat membuat situasi kawasan tidak stabil." kata dia.
Perlakuan Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Budha terhadap 1,1 juta warga Rohingya merupakan tantangan paling besar yang dihadapi Suu Kyi. Ia dituduh oleh pengeritik Barat tidak bersuara terhadap kaum minoritas itu yang telah lama mengeluhkan persekusi terhadap mereka.
Penerjemah: M. Anthoni.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan risiko pembersihan etnis dan destabilisasi regional. Dia mendesak Dewan Keamanan PBB menekan agar menahan diri dan tenang dalam sepucuk surat yang menyatakan keprihatinannya bahwa kekerasan bisa menjadi "bencana kemanusiaan."
Wartawan Reuters melihat ratusan lagi orang Rohingya yang kelelahan tiba dengan menumpang perahu-perahu dekat Shamlapur, desa perbatasan Bangladesh pada Selasa dan melaporkan orang-orang Rohingya masih mengungsi dalam jumlah besar.
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mengatakan bantuan kemanusiaan diperlukan, dan bahwa pihaknya dan lembaga-lembaga mitranya memerlukan dana segera sekitar 18 juta dolar untuk selama tiga bulan ke depan menyediakan layanan-layanan pokok bagi para pengungsi yang baru datang.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina di Dhaka bahwa Jakarta siap membantu Bangladesh mengatasi krisis tersebut.
"Krisis kemanusiaan ini harus dihentikan. Saya ingin mengulangi, krisis kemanusiaan ini harus dihentikan," kata Menlu Retno kepada wartawan di Dhaka, sehari setelah ia mengadakan pembicaraan di ibu kota Myanmar itu.
Kekerasan paling akhir di Rakhine, negara bagian di baratlaut Myanmar mulai terjadi pada 25 Agustus, ketika para pejuang Rohingya menyerang sejumlah pos polisi dan pangkalan tentara. Militer dan polisi melakukan aksi balasan yang menyebabkan sedikitnya 400 orang meninggal dan memicu eksodus dari desa-desa ke Bangladesh.
Para pejabat Myanmar menyalahkan militan Rohingya yang membakar rumah-rumah dan kematian warga sipil, tetapi para pemantau hak asasi manusia dan pelarian warga Rohingya ke Bangladesh mengatakan tentara Myanmar berusaha mengusir mereka dengan melakukan pembakaran dan pembunuhan.
Ketika ditanya apakah kekerasan itu bisa dilukiskan sebagai aksi sama dengan pembersihan etnis, Gueterres mengatakan kepada wartawan pada Selasa,"Kita menghadapi resiko. Saya berharap hal itu jangan sampai terjadi."
"Saya serukan kepada semua, semua pihak berwenang di Myanmar, otoritas sipil dan militer untuk menghentikan kekerasan ini yang menurut pandangan saya menimbulkan situasi yang dapat membuat situasi kawasan tidak stabil." kata dia.
Perlakuan Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Budha terhadap 1,1 juta warga Rohingya merupakan tantangan paling besar yang dihadapi Suu Kyi. Ia dituduh oleh pengeritik Barat tidak bersuara terhadap kaum minoritas itu yang telah lama mengeluhkan persekusi terhadap mereka.
Penerjemah: M. Anthoni.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017