Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Depok Andriansyah menuturkan Bawaslu telah petakan potensi tempat pemungutan suara (TPS) rawan di Pilkada serentak 2024 di hari pemungutan suara.
"Kami telah petakan potensi TPS rawan. Kami juga telah mengantisipasi," kata Andriansyah di Kantor Bawaslu Depok, Minggu.
Andriansyah mengatakan terdapat empat indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, tiga indikator yang banyak terjadi, dan 5 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.
Di mana hal itu dilakukan diambil dari 2.763 TPS se-Kota Depok yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya.
"Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 sampai 15 November 2024," kata Andriansyah.
Andriansyah menyebutkan untuk empat indikator potensi TPS rawan paling sering terjadi yakni di 722 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT.
Lalu 677 TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb), 121 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI atau Polri).
"Keempat 73 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan atau posko tim kampanye pasangan calon," tuturnya.
Lalu tiga indikator potensi TPS rawan yang banyak terjadi lanjut Andriansyah, 32 TPS di dekat wilayah kerja atau pabrik.
Lalu 16 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana contoh banjir dan longsor.
"Kemudian 11 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih," tuturnya.
Lalu Andriansyah menyebutkan untuk lima indikator potensi TPS rawan yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.
Pertama ada Empat TPS ini sebut dia lagi terdapat potensi pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT atau Potensi DPK.
Kedua tiga TPS di lokasi khusus. Kemudian dua TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu.
"Keempat dua TPS sulit dijangkau. Lalu ke lima satu TPS yang terdapat riwayat pemungutan suara ulang (PSU) dan penghitungan surat suara ulang (PSSU)," tuturnya.
Andriansyah menambahkan strategi pencegahan dan pengawasan Pemetaan TPS rawan Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan.
Lalu koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, selanjutnya sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Kita lakukan kolaborasi dengan pemantau pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online," kata Andriansyah.
Andriansyah mengatakan Bawaslu Depok juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Kami telah petakan potensi TPS rawan. Kami juga telah mengantisipasi," kata Andriansyah di Kantor Bawaslu Depok, Minggu.
Andriansyah mengatakan terdapat empat indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, tiga indikator yang banyak terjadi, dan 5 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.
Di mana hal itu dilakukan diambil dari 2.763 TPS se-Kota Depok yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya.
"Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 sampai 15 November 2024," kata Andriansyah.
Andriansyah menyebutkan untuk empat indikator potensi TPS rawan paling sering terjadi yakni di 722 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT.
Lalu 677 TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb), 121 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI atau Polri).
"Keempat 73 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan atau posko tim kampanye pasangan calon," tuturnya.
Lalu tiga indikator potensi TPS rawan yang banyak terjadi lanjut Andriansyah, 32 TPS di dekat wilayah kerja atau pabrik.
Lalu 16 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana contoh banjir dan longsor.
"Kemudian 11 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih," tuturnya.
Lalu Andriansyah menyebutkan untuk lima indikator potensi TPS rawan yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.
Pertama ada Empat TPS ini sebut dia lagi terdapat potensi pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT atau Potensi DPK.
Kedua tiga TPS di lokasi khusus. Kemudian dua TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu.
"Keempat dua TPS sulit dijangkau. Lalu ke lima satu TPS yang terdapat riwayat pemungutan suara ulang (PSU) dan penghitungan surat suara ulang (PSSU)," tuturnya.
Andriansyah menambahkan strategi pencegahan dan pengawasan Pemetaan TPS rawan Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan.
Lalu koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, selanjutnya sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Kita lakukan kolaborasi dengan pemantau pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online," kata Andriansyah.
Andriansyah mengatakan Bawaslu Depok juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024