Bogor (Antara Megapolitan) - Perhimpunan Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua akan menyelenggarakan konferensi penyelamatan sumberdaya alam nusantara berbasis kearifan lokal, penguatan hukum eksistensi hak warga pribumi seperti suku Badui di Lebak Banten, dan suku di Papua.
"Rencananya konferensi ini akan kita laksanakan Januari 2018," kata Ketua Rapat Kerja PAK-HAM Papua, Uten Sutendy, di sela-sela rapat kerja PAK-HAM Papua di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Uten menyebutkan, konferensi internasional penyelamatan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal ini rencananya dihadiri para peserta dari kalangan elit, pengambil kebijakan, tokoh-tokoh adat dari suku yang hegemonic.
Selain itu juga pakar tingkat dunia yang mengerti tentang pembangunan ekonomi, budaya dan politik yang berbasis kearifan lokal, serta perwakilan dari negara-negara tetangga, dan perwakilan PBB.
Konferensi internasional tersebut merupakan salah satu dari program kerja prioritas PAK-HAM Papua yang disedang dimatangkan persiapannya melalui rapat kerja yang dilakukan pendiri serta pengurus PAK-HAM Papua.
Menurut Uten, pada rapat sebelumnya yang sudah dilakukan oleh pengurus, ditindaklanjuti dengan kunjungan ke Suku Badui di Lebak Banten dan beberapa daerah lainnya. PAK-HAM Papua menemukan ada banyak hal yang perlu diangkat ke masyarakat, dan dirumuskan menjadi program penting organisasi yang baru terbentuk tiga bulan lalu.
"Ini terkait tentang penyelesaian konflik di Papua, dan pemetaan wilayah adat yang ada di sana. Serta advokasi hukum," katanya.
Selain terkait Papua, lanjutnya, dari hasil kunjungan ke Suku Badui, beberapa persoalan hukum yang terjadi di wilayah tersebut turut menjadi perhatian PAK-HAM Papau untuk diangkat dalam konferensi tersebut.
"Beberapa persoalan yang dihadapi Suku Badui seperti perbatasan wilayah, penyantuman agama di KTP untuk orang Badui dan persoalan sosial lainnya," kata Uten.
Uten mengatakan, pihaknya melihat perlu ada pembenahan di tatanan nilai kebudayaan dan peradapan ke depan di Indonesia. Kearifan lokal di Indonesia menjadi modal dasar pendirian bangsa dan modal peradapan dunia.
"Kita ingin kearifan-kearifan lokal tadi menjadi parakdikma dari lokus nilai pembangunan nusantara (Indonesia)," katanya.
Ketua Dewan Pendiri PAK-HAM Papua, Yislam Alwini menambahkan, dampak globalisasi telah menjadi keresahan dunia internasional. Selama ini pengelolaan sumberdaya alam dilakukan secara liberalisme, kapitalisme, maupun komunisme. Tetapi di Indonesia memiliki kearifan lokal, di mana masyarakat jauh lebih takut melanggar hukum adat dari pada hukum konvensional.
Menurutnya pemanasan global yang terjadi di sejumlah negara belahan dunia, salah satunya karena mengabaikan kearifan lokalnya. Indonesia, sebagai sentral paru-paru dunia, dapat mengambil peran untuk menurunkan panas bumi, melalui kearifan lokalnya. Indonesia harus memberikan contoh lebih banyak dengan mengedepankan kearifan lokalnya.
"Ini menjadi satu kajian kita supaya bagaimana masyarakat dapat patuh dengan aturan yang ada disandingkan dengan kearifan lokal," katanya.
Direktur PAK-HAM Papua, Matius Murib mengatakan, konferensi internasional tersebut akan digaungkan secara masif, karena bukan hanya menjadi persoalan Indonesia tapi juga dunia, mengingat Indonesia memiliki fungsi sentral dalam upaya penyelamatan lingkungan.
"Ini harusnya menjadi fokus negara, karena kerusakan alam di di Indonesia akan berimbas dengan negara lainnya. Upaya untuk penyelamatan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal harus dikedepankan," kata Matius.
PAK-HAM Papua melaksanakan rapat kerja yang berlangsung selama empat hari yakni dari 30 Agustus hingga 2 September 2017. Rapat kerja diikuti 13 pendiri dan juga pengurus PAK-HAM Papua serta pemangku kepentingan lainnya. Tercatat ada delapan program kerja yang akan dibahas dalam rapat tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Rencananya konferensi ini akan kita laksanakan Januari 2018," kata Ketua Rapat Kerja PAK-HAM Papua, Uten Sutendy, di sela-sela rapat kerja PAK-HAM Papua di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Uten menyebutkan, konferensi internasional penyelamatan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal ini rencananya dihadiri para peserta dari kalangan elit, pengambil kebijakan, tokoh-tokoh adat dari suku yang hegemonic.
Selain itu juga pakar tingkat dunia yang mengerti tentang pembangunan ekonomi, budaya dan politik yang berbasis kearifan lokal, serta perwakilan dari negara-negara tetangga, dan perwakilan PBB.
Konferensi internasional tersebut merupakan salah satu dari program kerja prioritas PAK-HAM Papua yang disedang dimatangkan persiapannya melalui rapat kerja yang dilakukan pendiri serta pengurus PAK-HAM Papua.
Menurut Uten, pada rapat sebelumnya yang sudah dilakukan oleh pengurus, ditindaklanjuti dengan kunjungan ke Suku Badui di Lebak Banten dan beberapa daerah lainnya. PAK-HAM Papua menemukan ada banyak hal yang perlu diangkat ke masyarakat, dan dirumuskan menjadi program penting organisasi yang baru terbentuk tiga bulan lalu.
"Ini terkait tentang penyelesaian konflik di Papua, dan pemetaan wilayah adat yang ada di sana. Serta advokasi hukum," katanya.
Selain terkait Papua, lanjutnya, dari hasil kunjungan ke Suku Badui, beberapa persoalan hukum yang terjadi di wilayah tersebut turut menjadi perhatian PAK-HAM Papau untuk diangkat dalam konferensi tersebut.
"Beberapa persoalan yang dihadapi Suku Badui seperti perbatasan wilayah, penyantuman agama di KTP untuk orang Badui dan persoalan sosial lainnya," kata Uten.
Uten mengatakan, pihaknya melihat perlu ada pembenahan di tatanan nilai kebudayaan dan peradapan ke depan di Indonesia. Kearifan lokal di Indonesia menjadi modal dasar pendirian bangsa dan modal peradapan dunia.
"Kita ingin kearifan-kearifan lokal tadi menjadi parakdikma dari lokus nilai pembangunan nusantara (Indonesia)," katanya.
Ketua Dewan Pendiri PAK-HAM Papua, Yislam Alwini menambahkan, dampak globalisasi telah menjadi keresahan dunia internasional. Selama ini pengelolaan sumberdaya alam dilakukan secara liberalisme, kapitalisme, maupun komunisme. Tetapi di Indonesia memiliki kearifan lokal, di mana masyarakat jauh lebih takut melanggar hukum adat dari pada hukum konvensional.
Menurutnya pemanasan global yang terjadi di sejumlah negara belahan dunia, salah satunya karena mengabaikan kearifan lokalnya. Indonesia, sebagai sentral paru-paru dunia, dapat mengambil peran untuk menurunkan panas bumi, melalui kearifan lokalnya. Indonesia harus memberikan contoh lebih banyak dengan mengedepankan kearifan lokalnya.
"Ini menjadi satu kajian kita supaya bagaimana masyarakat dapat patuh dengan aturan yang ada disandingkan dengan kearifan lokal," katanya.
Direktur PAK-HAM Papua, Matius Murib mengatakan, konferensi internasional tersebut akan digaungkan secara masif, karena bukan hanya menjadi persoalan Indonesia tapi juga dunia, mengingat Indonesia memiliki fungsi sentral dalam upaya penyelamatan lingkungan.
"Ini harusnya menjadi fokus negara, karena kerusakan alam di di Indonesia akan berimbas dengan negara lainnya. Upaya untuk penyelamatan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal harus dikedepankan," kata Matius.
PAK-HAM Papua melaksanakan rapat kerja yang berlangsung selama empat hari yakni dari 30 Agustus hingga 2 September 2017. Rapat kerja diikuti 13 pendiri dan juga pengurus PAK-HAM Papua serta pemangku kepentingan lainnya. Tercatat ada delapan program kerja yang akan dibahas dalam rapat tersebut.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017