Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menambah anggaran untuk Dinas Koperasi dan UKM sebagai bentuk komitmen untuk mendukung perkembangan sektor usaha kecil menengah di wilayah tersebut.
"Pemkot Bogor punya perhatian lebih untuk sektor UKM dan koperasi ini, tahun depan anggaran kita (Dinas Koperasi/UKM) naik dari Rp6 miliar tahun sebelumnya, naik menjadi Rp8,7 miliar," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor, Anas S Rasmana dalam kegiatan Temu Koperasi, Jumat.
Anas menjelaskan, dari jumlah anggaran tersebut pihaknya mengalokasikan Rp3 miliar untuk program-program baru dalam rangka meningkatkan kapasitas UKM dan koperasi di Kota Bogor.
Program tersebut, di antaranya klinik pelatihan bagi koperasi, tujuan untuk mencari tau permasalahan dan kendala yang dihadapi badan usaha tersebut untuk berkembang.
Anggaran tersebut juga untuk menggelar rapat koordinasi (Rakor) koperasi yang dijadwalkan pada bulan April 2018 yang akan mempertemukan wali kota, asosiasi, perbankan dan masyarakat koperasi.
"Rakor ini supaya tahu permasalahan koperasi yang ada di Kota Bogor," katanya.
Jumlah koperasi yang tercatat di Kota Bogor ada sekitar 750 koperasi, yang aktif dan sehat hanya 300, sisanya 400 unit dalam kondisi sakit, seperti hidup segan mati tidak mau.
Anas meyakini keberadaan koperasi mampu meningkatkan perkonomian di daerah, membuka lapangan pekerjaan. Sebagai kota jasa, keberadaan koperasi dan UKM di Kota Bogor perlu ditingkatkan.
Menurutnya, dalam tujuh tahun terakhir pergerakan ekonomi di bidang jasa mengalami pertumbuhan. Tercatat ada sekitar 280 sampai 300 restoran mengalami pertumbuhan. Terdapat 14 tempat hiburan. Demikian pula pertumbuhan UKM yang sangat pesat, tercatat ada sekitar 24 ribu UMKM.
"Pertumbuhan sektor jasa di Kota Bogor cukup tinggi. Sebuah negara dikatakan maju apabila 30 persen penduduknya termasuk masyarakat kelas menengah," kata Anas.
Penambahan anggaran juga dialokasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk pelatihan, mentoring, training kewirausahaan, serta kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan diperlukan mengingat ada 400 koperasi yang tidak aktif.
"Pelatihan ini supaya koperasi bisa beraktivitas dengan baik dan mampu memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi," kata Anas.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Pemkot Bogor punya perhatian lebih untuk sektor UKM dan koperasi ini, tahun depan anggaran kita (Dinas Koperasi/UKM) naik dari Rp6 miliar tahun sebelumnya, naik menjadi Rp8,7 miliar," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor, Anas S Rasmana dalam kegiatan Temu Koperasi, Jumat.
Anas menjelaskan, dari jumlah anggaran tersebut pihaknya mengalokasikan Rp3 miliar untuk program-program baru dalam rangka meningkatkan kapasitas UKM dan koperasi di Kota Bogor.
Program tersebut, di antaranya klinik pelatihan bagi koperasi, tujuan untuk mencari tau permasalahan dan kendala yang dihadapi badan usaha tersebut untuk berkembang.
Anggaran tersebut juga untuk menggelar rapat koordinasi (Rakor) koperasi yang dijadwalkan pada bulan April 2018 yang akan mempertemukan wali kota, asosiasi, perbankan dan masyarakat koperasi.
"Rakor ini supaya tahu permasalahan koperasi yang ada di Kota Bogor," katanya.
Jumlah koperasi yang tercatat di Kota Bogor ada sekitar 750 koperasi, yang aktif dan sehat hanya 300, sisanya 400 unit dalam kondisi sakit, seperti hidup segan mati tidak mau.
Anas meyakini keberadaan koperasi mampu meningkatkan perkonomian di daerah, membuka lapangan pekerjaan. Sebagai kota jasa, keberadaan koperasi dan UKM di Kota Bogor perlu ditingkatkan.
Menurutnya, dalam tujuh tahun terakhir pergerakan ekonomi di bidang jasa mengalami pertumbuhan. Tercatat ada sekitar 280 sampai 300 restoran mengalami pertumbuhan. Terdapat 14 tempat hiburan. Demikian pula pertumbuhan UKM yang sangat pesat, tercatat ada sekitar 24 ribu UMKM.
"Pertumbuhan sektor jasa di Kota Bogor cukup tinggi. Sebuah negara dikatakan maju apabila 30 persen penduduknya termasuk masyarakat kelas menengah," kata Anas.
Penambahan anggaran juga dialokasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk pelatihan, mentoring, training kewirausahaan, serta kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan diperlukan mengingat ada 400 koperasi yang tidak aktif.
"Pelatihan ini supaya koperasi bisa beraktivitas dengan baik dan mampu memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi," kata Anas.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017