Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq tancap gas untuk membenahi masalah tata kelola sampah di DKI Jakarta seusai mengikuti penataran bersama jajaran Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dari lokasi penataran di Akademi Militer, Magelang, Jawa Timur, Menteri Hanif Faisol langsung bertolak menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Ahad petang.
"Saya memahami betul masalah ini. Akan kami laporkan kepada Pak Presiden untuk mendapat pengawalan pemerintah pusat karena penyelesaian sampah Bantargebang sudah tidak mampu ditangani pemerintah provinsi," kata Menteri Hanif yang pada kesempatan itu membawa serta tiga Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup.
Baca juga: Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Siti Nurbaya Di Lampung
TPST Bantargebang yang merupakan salah satu aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sudah melebihi kapasitas karena tumpukan sampah yang terus masuk setiap hari meski sudah dilakukan peluasan wilayah hingga menjadi 117,5 hektare.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta, total ada lebih dari 55 juta ton sampah yang menumpuk di TPST Bantargebang, atau per harinya menerima sebanyak 7.500 ton - 8.000 ton sampah yang berasal dari ibu kota.
Dengan begitu Kementerian LH akan melakukan beberapa langkah strategis untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi masalah sampah yang ada itu.
Hanif memaparkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan membuat aturan terkait pengelolaan sampah rumah tangga hingga sampah yang diproduksi para pelaku usaha bidang makanan dan minuman.
Baca juga: Pengusaha limbah Jabodetabek minta klarifiksi Menteri LH
Hal demikian diketahui berdasarkan data yang tercatat, dari jumlah total sampah yang tertimbun ada sekitar 49-50 persennya merupakan sampah sisa makanan (foodwaste) dan sebagian kecil lainnya adalah sampah plastik dan kertas.
"Sampah sisa makanan itu berhasil diolah menjadi kompos, tapi kewalahan karena jumlahnya banyak. Jadi segala foodwaste di Jakarta tidak boleh lagi sampai ke TPST Bantargebang," kata dia seraya menambahkan bahwa pemanfaatan maggot untuk mengurai sampah makanan menjadi salah satu upaya yang sedang dipertimbangkan Kementerian LH dengan Pemerintah Provinsi DKI.
Menteri Hanif juga menyatakan pihaknya siap untuk mengembangkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan memastikan pembangunan refused drived fuel (RDF Plant) di Bantargebang, salah satunya melalui penguatan anggaran yang melibatkan kementerian/lembaga terkait hingga Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) dan swasta.
Baca juga: Menteri LH-Kehutanan: Jadikan cinta satwa gerakan nasional
TPST Bantargebang sudah memiliki PLTSa dengan kapasitas produksi 1.000 ton per hari dan mampu menghasilkan listrik sebesar 700 Kwh. Sementara RDF Plant yang salah satu targetnya memproduksi sampah di TPST Bantargebang menjadi briket pengganti batu bara saat ini pembangunannya baru mencapai 55 persen.
"Meski akan pindah ibu kota ke IKN. Jakarta tetap menjadi episentrumnya Indonesia, maka dari itu akan kami benahi sesegera mungkin, dimulai dari urusan sampah, " kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Dari lokasi penataran di Akademi Militer, Magelang, Jawa Timur, Menteri Hanif Faisol langsung bertolak menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Ahad petang.
"Saya memahami betul masalah ini. Akan kami laporkan kepada Pak Presiden untuk mendapat pengawalan pemerintah pusat karena penyelesaian sampah Bantargebang sudah tidak mampu ditangani pemerintah provinsi," kata Menteri Hanif yang pada kesempatan itu membawa serta tiga Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup.
Baca juga: Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Siti Nurbaya Di Lampung
TPST Bantargebang yang merupakan salah satu aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sudah melebihi kapasitas karena tumpukan sampah yang terus masuk setiap hari meski sudah dilakukan peluasan wilayah hingga menjadi 117,5 hektare.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta, total ada lebih dari 55 juta ton sampah yang menumpuk di TPST Bantargebang, atau per harinya menerima sebanyak 7.500 ton - 8.000 ton sampah yang berasal dari ibu kota.
Dengan begitu Kementerian LH akan melakukan beberapa langkah strategis untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi masalah sampah yang ada itu.
Hanif memaparkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan membuat aturan terkait pengelolaan sampah rumah tangga hingga sampah yang diproduksi para pelaku usaha bidang makanan dan minuman.
Baca juga: Pengusaha limbah Jabodetabek minta klarifiksi Menteri LH
Hal demikian diketahui berdasarkan data yang tercatat, dari jumlah total sampah yang tertimbun ada sekitar 49-50 persennya merupakan sampah sisa makanan (foodwaste) dan sebagian kecil lainnya adalah sampah plastik dan kertas.
"Sampah sisa makanan itu berhasil diolah menjadi kompos, tapi kewalahan karena jumlahnya banyak. Jadi segala foodwaste di Jakarta tidak boleh lagi sampai ke TPST Bantargebang," kata dia seraya menambahkan bahwa pemanfaatan maggot untuk mengurai sampah makanan menjadi salah satu upaya yang sedang dipertimbangkan Kementerian LH dengan Pemerintah Provinsi DKI.
Menteri Hanif juga menyatakan pihaknya siap untuk mengembangkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan memastikan pembangunan refused drived fuel (RDF Plant) di Bantargebang, salah satunya melalui penguatan anggaran yang melibatkan kementerian/lembaga terkait hingga Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) dan swasta.
Baca juga: Menteri LH-Kehutanan: Jadikan cinta satwa gerakan nasional
TPST Bantargebang sudah memiliki PLTSa dengan kapasitas produksi 1.000 ton per hari dan mampu menghasilkan listrik sebesar 700 Kwh. Sementara RDF Plant yang salah satu targetnya memproduksi sampah di TPST Bantargebang menjadi briket pengganti batu bara saat ini pembangunannya baru mencapai 55 persen.
"Meski akan pindah ibu kota ke IKN. Jakarta tetap menjadi episentrumnya Indonesia, maka dari itu akan kami benahi sesegera mungkin, dimulai dari urusan sampah, " kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024