Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berinovasi menggunakan teknologi sistem informasi geografis (geographic information system/GIS) untuk memantau kondisi ekosistem laut dan memastikan ruang laut dimanfaatkan sesuai zonasi yang telah ditetapkan.
"GIS digunakan dalam pemetaan zonasinya serta untuk pemantauan lokasi ekosistem," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Teknologi ini akan memungkinkan Dinas KPKP DKI Jakarta memantau kondisi lingkungan laut sehingga dapat mengambil tindakan cepat dan tepat jika ditemukan masalah.
Teknologi GIS akan membantu dalam menyusun peta zonasi ruang laut yang lebih akurat dan mendukung pengelolaan yang lebih efisien. "Dengan demikian, aktivitas ekonomi, seperti pariwisata laut atau perikanan, bisa berjalan berdampingan dengan upaya konservasi," katanya.
Arsip foto - Aktivis menanam anakan terumbu karang di perairan Pulau Harapan, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Sabtu (22/5/2021). Penanaman terumbu karang oleh Yayasan Kehati dan lembaga Divers Clean Action (DCA) di Pulau Harapan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia sekaligus sebagai kampanye pelestarian terumbu karang sebagai habitat beragam hewan laut dan penyerap karbon di laut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
Suharini mengatakan saat ini model asli desain (prototype) teknologi GIS sudah ada pada aplikasi JakOcean yang sedang dalam penyempurnaan.
Pemanfaatan teknologi GIS tersebut menjadi salah satu inovasi dalam pola rencana terintegrasi (grand design) pengelolaan laut terpadu yang sedang dikembangkan Dinas KPKP DKI.
Inisiatif ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari sumber daya laut sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir, sejalan dengan visi ekonomi biru yang berkelanjutan.
Suharini menuturkan proyek tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh wilayah perairan Jakarta, seperti konflik pemanfaatan ruang, degradasi lingkungan dan kurangnya kebijakan yang terintegrasi.
Dinas KPKP DKI Jakarta menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kontribusi yang lebih besar dari sektor ekonomi biru terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta.
Lalu, dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir hingga 20 persen dan memperluas lapangan kerja di sektor kelautan.
Selain itu, program ini juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan perbaikan ekosistem laut sehingga Jakarta bisa menjadi contoh kota pesisir yang sukses dalam menerapkan prinsip ekonomi biru.
"Melalui pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan, kami ingin Jakarta menjadi kota global yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan," katanya.
