Bekasi (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mempromosikan program subsidi kesehatan Kartu Bekasi Sehat berbasis nomor induk kependudukan kepada sekitar 5.000 tenaga kerja kontrak (TKK) instansi pemerintah di wilayahnya.
"Kepada para TKK, kami (Pemkot Bekasi) tidak hanya memperhatikan pendapatan kalian, tetapi juga kesehatan kalian," katanya saat memimpin jalannya upacara Hari Koperasi 2017 di Lapangan Alun-alun Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin.
Menurut dia, layanan kesehatan di rumah sakit swasta saat ini terbilang komersial sehingga sulit dijangkau dengan kemampuan keuangan pekerja dari kalangan TKK di wilayah itu yang rata-rata berkisar Rp2,9 juta per orang setiap bulannya.
"Kalau standarnya sama dengan upah minimum kota, misalnya sakit, kalian bisa dilindungi KBS yang pajaknya diambil dari hasil kerja kalian," katanya.
Menurut Bakal Calon Wali Kota Bekasi periode 2018 s.d. 2013 itu, KBS diklaim lebih baik daripada layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"BPJS masih dimintakan iuran, masih berbelit dalam proses rujukan, dan masih terpaket jika si pemegang polis mengalami sakit tertentu," katanya.
Rahmat mengatakan bahwa layanan BPJS Kesehatan masih ada kendala di RS swasta yang ada, termasuk piutang RSUD ke BPJS di atas Rp15 miliar.
"Pada Minggu (6/8) sore, ada TKK warga Kota Bekasi yang dilakukan tindakan medis di RS Harapan Kita, katanya sempat ditolak. Akan tetapi, saat dihubungi tidak ada masalah dan tindakan medis bisa terus berjalan," katanya.
Menurut dia, KBS berbasis NIK tidak dipungut bayaran apa pun, bahkan tidak memerlukan surat rujukan dari Dinas Kesehatan, puskesmas, bahkan RT/RW.
"Jangankan yang TKK, warga biasa pun tidak dipungut bayaran, dipermudah rujukan, ada `call center` untuk pelaporan, tanpa rujukan RT/RW dan puskesmas," katanya.
Menurut dia, terdapat 39 RS swasta di wilayanya yang siap melayani pasien KBS tanpa catatan.
"Ada pula 19 rumah sakit di luar Kota Bekasi, termasuk Harapan Kita, Darmais, RSCM, Rumah sakit Haji, dan RS Sintana Tangerang yang siap menerima layanan KBS," katanya.
Rahmat meminta dukungan seluruh pihak untuk menyukseskan program tersebut.
"KBS butuh dukungan semua pihak. Manfaatnya untuk warga juga yang berbasis NIK di Kota Bekasi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Kepada para TKK, kami (Pemkot Bekasi) tidak hanya memperhatikan pendapatan kalian, tetapi juga kesehatan kalian," katanya saat memimpin jalannya upacara Hari Koperasi 2017 di Lapangan Alun-alun Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin.
Menurut dia, layanan kesehatan di rumah sakit swasta saat ini terbilang komersial sehingga sulit dijangkau dengan kemampuan keuangan pekerja dari kalangan TKK di wilayah itu yang rata-rata berkisar Rp2,9 juta per orang setiap bulannya.
"Kalau standarnya sama dengan upah minimum kota, misalnya sakit, kalian bisa dilindungi KBS yang pajaknya diambil dari hasil kerja kalian," katanya.
Menurut Bakal Calon Wali Kota Bekasi periode 2018 s.d. 2013 itu, KBS diklaim lebih baik daripada layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"BPJS masih dimintakan iuran, masih berbelit dalam proses rujukan, dan masih terpaket jika si pemegang polis mengalami sakit tertentu," katanya.
Rahmat mengatakan bahwa layanan BPJS Kesehatan masih ada kendala di RS swasta yang ada, termasuk piutang RSUD ke BPJS di atas Rp15 miliar.
"Pada Minggu (6/8) sore, ada TKK warga Kota Bekasi yang dilakukan tindakan medis di RS Harapan Kita, katanya sempat ditolak. Akan tetapi, saat dihubungi tidak ada masalah dan tindakan medis bisa terus berjalan," katanya.
Menurut dia, KBS berbasis NIK tidak dipungut bayaran apa pun, bahkan tidak memerlukan surat rujukan dari Dinas Kesehatan, puskesmas, bahkan RT/RW.
"Jangankan yang TKK, warga biasa pun tidak dipungut bayaran, dipermudah rujukan, ada `call center` untuk pelaporan, tanpa rujukan RT/RW dan puskesmas," katanya.
Menurut dia, terdapat 39 RS swasta di wilayanya yang siap melayani pasien KBS tanpa catatan.
"Ada pula 19 rumah sakit di luar Kota Bekasi, termasuk Harapan Kita, Darmais, RSCM, Rumah sakit Haji, dan RS Sintana Tangerang yang siap menerima layanan KBS," katanya.
Rahmat meminta dukungan seluruh pihak untuk menyukseskan program tersebut.
"KBS butuh dukungan semua pihak. Manfaatnya untuk warga juga yang berbasis NIK di Kota Bekasi," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017