Program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan prioritas pemerintahan baru mendatang tidak hanya sekedar membagikan makanan kepada siswa sekolah dan ibu-ibu hamil, tapi bila program ini bila dikelola dengan baik dapat melahirkan ekosistem rantai pasok ekonomi berbasis lokal yang akan memberikan dampak besar pada masyarakat.

“Makan bergizi gratis dijalankan dengan membangun ekosistem hulu hilir yang terkoneksi semua. Ini akan berdampak besar, mengentaskan kemiskinan, menyerap lapangan kerja, dan menciptakan kemandirian nasional,” kata Guntur Subagja Mahardika, Ketua Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia dalam Strategic Business Forum (SBF) yang diselenggarakan CSPS di kampus UI Salemba, 17-18 September 2024.

Masyarakat sangat berharap pemerintahan baru mendatang yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto mampu membangun kemandirian pangan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan keuangan ekonomi lokal. Jadi desa-desa akan tumbuh dan generasi muda desa tidak migrasi ke kota tapi berkarya di desanya masing-masing.

“Ini membangun Indonesia dari desa. Bila desa-desa maju, otomatis Indonesia akan menjadi negara maju.” jelasnya.

Guntur mengapresiasi program Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai makan bergizi grartis yang dikoneksikan dengan rantai pasok ekonomi lokal yang berbasis kerakyatan.

Menurut Guntur, dengan memperkuat ekonomi kerakyatan, maka bonus demografi dapat tersalurkan pada lapangan kerja di desa-desa, yang berbasis kearifan lokal seperti pertanian, perikanan, umkm, dan ekonomi kreatif.

Generasi muda diharapkan memiliki jiwa kewirausahaan sehingga mampu mengelaborasi potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing.

Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dr Ir Dadan Hindayana menjelaskan konsep dan implementasi makan bergizi gratis.

Prof Dadan menjelaskan bahwa Badan Gizi akan berkoordinasi dengan semua lembaga dan Kementerian terkait.

Diantaranya penyediaan suplai pangan menjadi ranahnya Kementerian Pertanian, protein yang bersumber dari ikan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan ekosistem ekonomi yang dibangun juga basisnya adalah koperasi, yang menjadi ranah Kementerian Koperasi dan UKM.

Prof Dadan menjelaskan dirinya sudah melakukan pilot project sejak Januari 2024 hingga sekarang masih berjalan. Di lahan seluas 15 hektar menanam padi dengan pupuk hayati (bio fertilizer), hasil panennya masuk ke Unit Pelayanan diproduksi menjadi beras, dan berasnya dikonsumsi oleh siswa sekolah. Begitu juga telor, daging, dan sumber protein lainnya diproduksi sendiri.

“Jadi yang dimakan anak-anak sekolah itu adalah beras dari sawah kita sendiri, jadi sirkular ekonomi terbangun,”ungkapnya.

Ia memaparkan untuk 3000 anak sekolah membutuhkan beras 200 kilogram per hari. Membutuhkan 350 kilogram daging ayam setiap hari atau membutuhkan 3200 telor, membutuhkan sayur 350 kilogram.

“Bisa dibayangkan petani yang tadinya menjual hanya satu dua ikat, permintaannya jadi banyak,”tuturnya.

Di situ juga melahirkan agen telur karena kebutuhan telur setiap hari.

“Begitu juga susu, untuk 3100 anak dibutuhkan 600 liter susu setiap hari. Kalo produktivitas sapi itu 10 liter dibutuhkan 60 sapi.”paparnya.

Susu ini diharapkan diproduksi lokal. Dalam jangka panjang, sebutnya, bukan mengimpor susu tapi mengimpor sapinya untuk memproduksi susu di dalam negeri.

Dalam satu unit pelayanan membutuhkan 60 ekor sapi, dalam satu kabupaten akan banyak peternakan sapi yang bisa mensuplai kebutuhan lokal.

Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI Athor Subroto, Ph.D Strategic Policy Forum untuk melahirkan ide atau gagasan untuk mendukung program-program dalam memajukan bangsa.

"Ini adalah salah satu upaya dari kami untuk terus membuat awareness kita terhadap masyarakat yang kita tuju," kata Athor.


CSPS SKSG UI menggelar diskusi bertajuk "Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045" sebagai partisipasi gagasan dan pemikin untuk pemerintahan mendatang. "Kami ikut mendorong secara aktif, paling tidak berdasar ide, gagasan yang kita sampaikan pada forum seperti ini, karena ini adalah salah satu upaya dari kami," tutur Athor.

Menurut Athor, seluruh lapisan masyarakat termasuk dari kalangan akademik memiliki peran aktif dalam mewujudkan cita-cita proklamasi yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan cara mendukung program pemerintah yakni mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kaum akademisi yakni menyumbangkan ide dan gagasan untuk kemajuan program-program pemerintah,” urainya.

Strategic Policy Forum diselenggarakan CSPS yang merupakan bagian Unit Kerja Khusus Center for Strategic and Global Studies (CSGS) UI dengan menghadirkan narasumber dan peserta seminar dan focus group discussion (FGD) dari pentahelix (akademisi, pelaku usaha, komunitas/NGO, pemerintah, dan media).

Peserta seminar mengikuti secara luring (langsung) sebanyak 200 orang di kampus UI Salemba dan 450an orang mengikuti via zoom, serta 1300 orang menonton via youtube.

Begitu juga FGD dihadiri langsung dalam dua kelompok masing-masing 30 orang dari Pentahelix.

Namun, yang mengikuti youtube mencapai 800 orang. “Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang konsen dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai program-program prioritas pemerintahan baru mendatang,” tutur Ketua CSPS Guntur S Mahardika. 

Pewarta: Feru Lantara

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024