Bogor (Antara Megapolitan) - Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian segera menerbitkan kurikulum budi daya kedelai setelah kerangka kerja nasional Indonesia bidang tersebut ditetapkan.
"Secepatnya setelah kita memiliki KKNI bidang budi daya kedelai, akan kita teruskan dengan menyusun kurikulum agar bisa segera dipakai sebagai bahan ajar di lembaga pendidikan pertanian," kata Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Kementan Widi Hardjono saat membuka langsung kegiatan Konsesus KKNI bidang Budi Daya Kedelai di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin.
Menurutnya, setelah kurikulum dipakai sebagai bahan ajar, secara otomatis akan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sektor pertanian lebih banyak lagi.
Langkah selanjutnya setelah adanya KKNI bidang kedelai, akan ada sistem sertifikasi dalam praktik budi daya tanaman yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan (good agricultural practises/GAP) yang sudah terakreditasi yang dapat digunakan secara nasional.
"Ini sejalan dengan program Menteri Pertanian yang fokus meningkatan sumber daya pertanian tahun ini dan tahun yang akan datang untuk mencapai swasembada kedelai," katanya.
Menurutnya, jika kurikulum selesai disusun, otomatis BPPSDM Pertanian mendukung program Menteri Pertanian dalam mencapai swasembada kedelai.
Widi mengatakan, kurikulum budi daya kedelai dapat diaplikasikan tinggal menunggu kesepakatan KKNI setelah konsesus dilaksanakan dan secepatnya dirumuskan.
Perumusan KKNI suda lama dilakukan mulai dari prakonvensi, konvensi, setelah jadi KKNI akan dilakukan pengecekan ulang kembali.
Jika konsesus berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dapat paralel untuk menyusun kurikulumnya. Seperti pada perumusan kurikulum kakao dan sektor pertanian lainnya.
"Setelah itu baru kita usulkan menjadi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan bidang ketenagakerjaan, barulah muncul KKNI," katanya.
Menurutnya, butuh waktu tiga sampai empat bulan untuk menyusun kurikulum sesuai KKNI bidang budi daya kedelai. Jika tidak ada kendala 2018 sudah dapat diaplikasikan di seluruh SMK dan universitas pertanian di Indonesia.
"Awal 2018 kurikulum KKNI budi daya kedelai bisa diaplikasikan," katanya.
Kementerian Pertanian menyusun sembilan jenjang KKNI sektor pertanian, sehingga dapat menyandinggkan, menyetarakan dan mengintegrasikan pendidikan setiap PNS di kementerian tersebut dengan pelatihan kerja dan pengalaman kerja untuk meraih pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor pertanian.
Kementan juga telah menyiapkan tiga judul pemaketan KKNI yakni bidang manajemen agribisnis, budi daya kedelai dan pertanian organik. Dua judul pemaketan yakni manajemen agribisnis dan budi daya kedelai tela disusun oleh tim perumus yang terdiri atas perwakilan organisasi profesi, asosiasi, praktisi, dan birokrat terkait.
Untuk menjadikan rancangan KKNI menjadi KKNI perlu proses dalam rangka untuk memberikan pengakuan profesi di bidang manajemen agribisnis, yakni melalui konsesus.
Konsesus dilakukan dalam rangka pembakuan rancangan KKNI untuk memberikan jaminan bahwa rancangan tersebut memiliki pengakuan, keberterimaan dan legalitas secara nasional dari pemangku kepentingan terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Secepatnya setelah kita memiliki KKNI bidang budi daya kedelai, akan kita teruskan dengan menyusun kurikulum agar bisa segera dipakai sebagai bahan ajar di lembaga pendidikan pertanian," kata Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Kementan Widi Hardjono saat membuka langsung kegiatan Konsesus KKNI bidang Budi Daya Kedelai di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin.
Menurutnya, setelah kurikulum dipakai sebagai bahan ajar, secara otomatis akan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sektor pertanian lebih banyak lagi.
Langkah selanjutnya setelah adanya KKNI bidang kedelai, akan ada sistem sertifikasi dalam praktik budi daya tanaman yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan (good agricultural practises/GAP) yang sudah terakreditasi yang dapat digunakan secara nasional.
"Ini sejalan dengan program Menteri Pertanian yang fokus meningkatan sumber daya pertanian tahun ini dan tahun yang akan datang untuk mencapai swasembada kedelai," katanya.
Menurutnya, jika kurikulum selesai disusun, otomatis BPPSDM Pertanian mendukung program Menteri Pertanian dalam mencapai swasembada kedelai.
Widi mengatakan, kurikulum budi daya kedelai dapat diaplikasikan tinggal menunggu kesepakatan KKNI setelah konsesus dilaksanakan dan secepatnya dirumuskan.
Perumusan KKNI suda lama dilakukan mulai dari prakonvensi, konvensi, setelah jadi KKNI akan dilakukan pengecekan ulang kembali.
Jika konsesus berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dapat paralel untuk menyusun kurikulumnya. Seperti pada perumusan kurikulum kakao dan sektor pertanian lainnya.
"Setelah itu baru kita usulkan menjadi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan bidang ketenagakerjaan, barulah muncul KKNI," katanya.
Menurutnya, butuh waktu tiga sampai empat bulan untuk menyusun kurikulum sesuai KKNI bidang budi daya kedelai. Jika tidak ada kendala 2018 sudah dapat diaplikasikan di seluruh SMK dan universitas pertanian di Indonesia.
"Awal 2018 kurikulum KKNI budi daya kedelai bisa diaplikasikan," katanya.
Kementerian Pertanian menyusun sembilan jenjang KKNI sektor pertanian, sehingga dapat menyandinggkan, menyetarakan dan mengintegrasikan pendidikan setiap PNS di kementerian tersebut dengan pelatihan kerja dan pengalaman kerja untuk meraih pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor pertanian.
Kementan juga telah menyiapkan tiga judul pemaketan KKNI yakni bidang manajemen agribisnis, budi daya kedelai dan pertanian organik. Dua judul pemaketan yakni manajemen agribisnis dan budi daya kedelai tela disusun oleh tim perumus yang terdiri atas perwakilan organisasi profesi, asosiasi, praktisi, dan birokrat terkait.
Untuk menjadikan rancangan KKNI menjadi KKNI perlu proses dalam rangka untuk memberikan pengakuan profesi di bidang manajemen agribisnis, yakni melalui konsesus.
Konsesus dilakukan dalam rangka pembakuan rancangan KKNI untuk memberikan jaminan bahwa rancangan tersebut memiliki pengakuan, keberterimaan dan legalitas secara nasional dari pemangku kepentingan terkait.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017