Bogor (Antara Megapolitan) - Mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia (Fema) Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan pendekatan desa menggunakan 'drone' untuk mengetahui potensi pertanian yang dimiliki desa, khususnya di Desa Purwadadi melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
Mereka adalah Ahmad Nuraimin, Diska, Zulfikar, Elsa dan Fifi yang kemudian menuangkan sebuah ide berjudul ''Pemetaan Partisipatif dengan Instrumen 'Drone' Desa untuk Menghitung Potensi Pertanian Pangan di Desa Purwadadi Barat, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat''.
Ahmad mengungkapkan, lahirnya Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 menjadi harapan baru bagi pengembangan desa. Banyak yang mengira Undang-undang ini hanyalah proyek bantuan anggaran satu miliar ke desa-desa.
Padahal Undang-undang ini mengamanahkan tiga hal. Pertama, pembangunan desa dengan basis sumberdaya yang dimiliki. Kedua, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan dana desa yang tertuang dalam PP No. 60/2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Dan yang ketiga, sistem informasi pembangunan desa dan kawan pedesaan.
''Permasalahan-permasalahn desa di Indonesia terjadi akibat desa tersebut tidak memiliki peta visual (data otentik) yang menggambarkan sumberdaya desa. Akibatnya terjadi keterbatasan dan minimnya akses desa terhadap data spasial yang membuat perencanaan desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tidak sesuai,'' ujar Ahmad, ketua PKM.
Dia menjelaskan, 'drone' atau 'Unmanned Aerial Vehicle' (UAV) merupakan jenis pesawat terbang tanpa awak yang dikendalikan oleh sistem kendali jarak jauh melalui gelombang radio. 'Drone' dalam konteks pedesaan disebut sebagai ''drone desa'' yaitu teknologi yang efektif, inklusif dan partisipatif.
'Drone' ini digunakan untuk memberikan informasi visual potensi sumberdaya desa atau kawasan pedesaan sebagai pendekatan baru sehingga memahami dan menjelaskan kondisi suatu wilayah secara utuh.
Dalam pelaksanaanya 'drone' desa digunakan melalui pendekatan partisipatif. Masyarakat dilibatkan sebagai tim peneliti, yang kemudian membantu menerbangkan 'drone', dan mengolah data-data spasial. Lalu ikut memberikan
analisis atas citra yang dihasilkan 'drone'.
''Kami di sini ingin teknologi 'drone' tidak berjalan satu arah, melainkan terjadi hubungan timbal balik, terjadi proses saling berbagi bersama, terjadi proses transfer pengetahuan kepada masyarakat,'' kata Ahmad.
Hasil penelitian ini akan digunakan untuk memberikan informasi tentang pemetaan wilayah, mengetahui dan menghitung potensi pertanian pangan yang dimiliki. Selain itu, bagi desa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan dijadikan pedoman untuk mengembangkan potensi wilayah di desa tersebut sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. (AT/NM).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Mereka adalah Ahmad Nuraimin, Diska, Zulfikar, Elsa dan Fifi yang kemudian menuangkan sebuah ide berjudul ''Pemetaan Partisipatif dengan Instrumen 'Drone' Desa untuk Menghitung Potensi Pertanian Pangan di Desa Purwadadi Barat, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat''.
Ahmad mengungkapkan, lahirnya Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 menjadi harapan baru bagi pengembangan desa. Banyak yang mengira Undang-undang ini hanyalah proyek bantuan anggaran satu miliar ke desa-desa.
Padahal Undang-undang ini mengamanahkan tiga hal. Pertama, pembangunan desa dengan basis sumberdaya yang dimiliki. Kedua, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan dana desa yang tertuang dalam PP No. 60/2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Dan yang ketiga, sistem informasi pembangunan desa dan kawan pedesaan.
''Permasalahan-permasalahn desa di Indonesia terjadi akibat desa tersebut tidak memiliki peta visual (data otentik) yang menggambarkan sumberdaya desa. Akibatnya terjadi keterbatasan dan minimnya akses desa terhadap data spasial yang membuat perencanaan desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tidak sesuai,'' ujar Ahmad, ketua PKM.
Dia menjelaskan, 'drone' atau 'Unmanned Aerial Vehicle' (UAV) merupakan jenis pesawat terbang tanpa awak yang dikendalikan oleh sistem kendali jarak jauh melalui gelombang radio. 'Drone' dalam konteks pedesaan disebut sebagai ''drone desa'' yaitu teknologi yang efektif, inklusif dan partisipatif.
'Drone' ini digunakan untuk memberikan informasi visual potensi sumberdaya desa atau kawasan pedesaan sebagai pendekatan baru sehingga memahami dan menjelaskan kondisi suatu wilayah secara utuh.
Dalam pelaksanaanya 'drone' desa digunakan melalui pendekatan partisipatif. Masyarakat dilibatkan sebagai tim peneliti, yang kemudian membantu menerbangkan 'drone', dan mengolah data-data spasial. Lalu ikut memberikan
analisis atas citra yang dihasilkan 'drone'.
''Kami di sini ingin teknologi 'drone' tidak berjalan satu arah, melainkan terjadi hubungan timbal balik, terjadi proses saling berbagi bersama, terjadi proses transfer pengetahuan kepada masyarakat,'' kata Ahmad.
Hasil penelitian ini akan digunakan untuk memberikan informasi tentang pemetaan wilayah, mengetahui dan menghitung potensi pertanian pangan yang dimiliki. Selain itu, bagi desa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan dijadikan pedoman untuk mengembangkan potensi wilayah di desa tersebut sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. (AT/NM).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017