Jakarta (Antara Megapolitan) - Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN yang nilainya mencapai triliunan rupiah diusulkan sebagai alternatif pembiayaan bagi program pengembangan wirausaha pemula.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo di Jakarta, Selasa.
Ia mengungkapkan, ada potensi Rp20 triliun dari 140 BUMN yang bisa dijadikan sebagai alternatif pembiayaan bagi program Wirausaha Pemula (WP).
"Bila ada WP yang bagus dan memiliki prospek baik, maka mereka bisa menjadi binaan dari salah satu BUMN dengan menggunakan dana PKBL. Para WP akan dibina selama tiga tahun. Bila ini bisa dilakukan, tentunya akan sangat membantu," kata Braman.
Pihaknya sendiri menegaskan memiliki tugas utama untuk menciptakan alternatif pembiayaan bagi program WP, baik melalui APBN maupun swasta.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS mengakui bahwa dana untuk pengembangan WP termasuk untuk pelatihan kewirausahaan sangat terbatas.
"Pada awal program WP ada dana sekitar Rp80 miliar setahun saja kita masih merasa kurang. Apalagi sekarang dengan pola e-Proposal hanya dengan anggaran Rp15 miliar untuk mencakup seluruh Indonesia. Saya pikir, untuk ke depan, dana PKBL atau CSR bisa menjadi alternatif pembiayaan bagi Wirausaha Pemula," kata Prakoso.
Oleh karena itu, pihaknya sudah menggandeng sekitar 50 perusahaan baik BUMN dan swasta dengan memanfaatkan dana PKBL dan CSR mereka.
"Untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan kita sudah bekerja sama dengan Sampoerna, IBM, Ciputra, Indofood, Indocement, Bank Mandiri, BNI, dan sebagainya. Dana PKBL atau CSR bisa digunakan untuk program pelatihan. Bila untuk pembiayaan WP, saya pikir itu dikembalikan ke aturan yang ada di masing-masing perusahaan," kata Prakoso.
Memang, lanjut Prakoso, Kemenkop-UKM terus melakukan pembenahan dan relaksasi bagi program WP, termasuk di dalamnya pelatihan kewirausahaan.
"Sinergi program antara Deputi Pembiayaan dengan Deputi Pengembangan SDM akan terus berjalan. Kami ini sebagai penunjang seluruh program yang ada di kementerian ini, termasuk bagi Wirausaha Pemula," kata Prakoso.
Braman menambahkan, program WP pada 2017 (hingga Mei 2017) telah direalisasikan sebanyak 485 WP (40,41 persen) dengan nilai Rp5,719 miliar dari total alokasi sebanyak 1200 WP (Rp15,6 miliar).
Alokasi itu tersebar di tiga lokasi seperti daerah tertinggal dan perbatasan sekitar 42 WP, kawasan ekonomi khusus (KEK) 39 WP, dan antar kelompok pendapatan (berpendapatan rendah/masyarakat miskin) 404 WP.
Sejak 2011 hingga 2015 sudah terealisasi kepada 17.105 WP dengan anggaran mencapai Rp207,372 miliar.
"Pada 2018, diharapkan program bantuan untuk wirausaha pemula dapat dilanjutkan dengan diperluas, yaitu pada antarkelompok pendapatan," kata Braman. (ANT/BPJ).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo di Jakarta, Selasa.
Ia mengungkapkan, ada potensi Rp20 triliun dari 140 BUMN yang bisa dijadikan sebagai alternatif pembiayaan bagi program Wirausaha Pemula (WP).
"Bila ada WP yang bagus dan memiliki prospek baik, maka mereka bisa menjadi binaan dari salah satu BUMN dengan menggunakan dana PKBL. Para WP akan dibina selama tiga tahun. Bila ini bisa dilakukan, tentunya akan sangat membantu," kata Braman.
Pihaknya sendiri menegaskan memiliki tugas utama untuk menciptakan alternatif pembiayaan bagi program WP, baik melalui APBN maupun swasta.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS mengakui bahwa dana untuk pengembangan WP termasuk untuk pelatihan kewirausahaan sangat terbatas.
"Pada awal program WP ada dana sekitar Rp80 miliar setahun saja kita masih merasa kurang. Apalagi sekarang dengan pola e-Proposal hanya dengan anggaran Rp15 miliar untuk mencakup seluruh Indonesia. Saya pikir, untuk ke depan, dana PKBL atau CSR bisa menjadi alternatif pembiayaan bagi Wirausaha Pemula," kata Prakoso.
Oleh karena itu, pihaknya sudah menggandeng sekitar 50 perusahaan baik BUMN dan swasta dengan memanfaatkan dana PKBL dan CSR mereka.
"Untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan kita sudah bekerja sama dengan Sampoerna, IBM, Ciputra, Indofood, Indocement, Bank Mandiri, BNI, dan sebagainya. Dana PKBL atau CSR bisa digunakan untuk program pelatihan. Bila untuk pembiayaan WP, saya pikir itu dikembalikan ke aturan yang ada di masing-masing perusahaan," kata Prakoso.
Memang, lanjut Prakoso, Kemenkop-UKM terus melakukan pembenahan dan relaksasi bagi program WP, termasuk di dalamnya pelatihan kewirausahaan.
"Sinergi program antara Deputi Pembiayaan dengan Deputi Pengembangan SDM akan terus berjalan. Kami ini sebagai penunjang seluruh program yang ada di kementerian ini, termasuk bagi Wirausaha Pemula," kata Prakoso.
Braman menambahkan, program WP pada 2017 (hingga Mei 2017) telah direalisasikan sebanyak 485 WP (40,41 persen) dengan nilai Rp5,719 miliar dari total alokasi sebanyak 1200 WP (Rp15,6 miliar).
Alokasi itu tersebar di tiga lokasi seperti daerah tertinggal dan perbatasan sekitar 42 WP, kawasan ekonomi khusus (KEK) 39 WP, dan antar kelompok pendapatan (berpendapatan rendah/masyarakat miskin) 404 WP.
Sejak 2011 hingga 2015 sudah terealisasi kepada 17.105 WP dengan anggaran mencapai Rp207,372 miliar.
"Pada 2018, diharapkan program bantuan untuk wirausaha pemula dapat dilanjutkan dengan diperluas, yaitu pada antarkelompok pendapatan," kata Braman. (ANT/BPJ).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017