Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Jawa Barat meminta Pokja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas ASN selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Depok Andriansyah di Depok, Selasa mengatakan pengawasan ASN di jajaran pemerintah kota menjelang Pilkada Serentak 2024 tetap dilakukan, meski kampanye belum dimulai.

"Pengawasan tetap dilakukan Bawaslu seperti melakukan koordinasi dengan Pokja ASN di pemerintah Kota Depok, juga pengawasan konten di media sosial yang diunggah oleh ASN saat masa kampanye pilkada dimulai," katanya.

Baca juga: 63 panwaslu tingkat kelurahan se-Depok siap awasi Pilkada 2024
Baca juga: KPU Depok pastikan hasil suara di Sawangan telah selesai dan diterima parpol

Saat ini, pengawasan juga tetap dilakukan media sosial. "Itu nanti kita lakukan kalau masa kampanye sudah mulai," kata Andriansyah.

Saat ini, Bawaslu Depok sedang melakukan pengawasan tahapan pilkada yaitu pantarlih dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data yang dilakukan oleh petugas.

"Kita sedang melakukan pengawasan pantarlih yang melakukan coklit. Dengan harapan, coklit ini dilakukan sesuai dengan aturan berlaku," kata Andriansyah.

Baca juga: Bawaslu Depok nilai Pemilu 2024 tidak ada potensi mengarah perkara ke MK

Andriansyah mengatakan dalam proses coklit Bawaslu Depok menemukan data pemilih dalam satu Kartu Keluarga (KK), namun tempat pemungutan suara (TPS) berbeda.

"Kami temukan di lapangan data pemilih di satu KK ini berbeda TPS. Kami harap pantarlih melakukan coklit sesuai prosedur," ujarnya.

Pewarta: Feru Lantara

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024