Purwakarta (Antara Megapolitan) - Ratusan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI Kodim 0619 Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengikuti kegiatan sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setempat di aula Kodim 0619 Purwakarta, Rabu.
"Kegiatan ini merupakan salah satu tugas kami untuk mensejahterakan seluruh umat, termasuk mengajak prajurit TNI menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan setempat Didi Sumardi di Purwakarta.
Dikatakannya kegiatan sosialisasi tersebut merupakan salah satu penerapan yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial.
Dalam sosialisasi itu, Didi langsung memberikan informasi serta pemahaman perihal program BPJS Ketenagakerjaan, seperti jaminan atas risiko pasti, yakni Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun, serta jaminan atas risiko tak pasti yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja.
"Sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada personel TNI ini adalah yang pertama kali dilakukan. Ke depan, kegiatan ini akan menjadi pilot project bagi BPJS Ketenagakerjaan cabang lainnya," katanya.
Ia mengatakan selama ini para prajurit TNI memang dilindungi oleh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Tetapi tidak dilarang jika anggota TNI menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
Tugas seorang Babinsa TNI yang menjadi ujung tombak TNI di masyarakat tidak lepas dari risiko. Untuk itu pihaknya menawarkan dua program terlebih dahulu, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dengan iuran hanya Rp7.200 dan Jaminan Kematian Rp9.000. Jadi iuran yang harus dibayarkan per bulan hanya Rp16.200.
"Dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan maka perlindungan yang dimiliki para prajurit TNI menjadi double cover," kata dia.
Persyaratan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan cukup mudah, yakni hanya mengisi formulir kepesertaan, melampirkan fotokopi KTP, dan KK, kemudian langsung diserahkan ke Koramil masing-masing.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Kegiatan ini merupakan salah satu tugas kami untuk mensejahterakan seluruh umat, termasuk mengajak prajurit TNI menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan setempat Didi Sumardi di Purwakarta.
Dikatakannya kegiatan sosialisasi tersebut merupakan salah satu penerapan yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial.
Dalam sosialisasi itu, Didi langsung memberikan informasi serta pemahaman perihal program BPJS Ketenagakerjaan, seperti jaminan atas risiko pasti, yakni Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun, serta jaminan atas risiko tak pasti yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja.
"Sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada personel TNI ini adalah yang pertama kali dilakukan. Ke depan, kegiatan ini akan menjadi pilot project bagi BPJS Ketenagakerjaan cabang lainnya," katanya.
Ia mengatakan selama ini para prajurit TNI memang dilindungi oleh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Tetapi tidak dilarang jika anggota TNI menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
Tugas seorang Babinsa TNI yang menjadi ujung tombak TNI di masyarakat tidak lepas dari risiko. Untuk itu pihaknya menawarkan dua program terlebih dahulu, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dengan iuran hanya Rp7.200 dan Jaminan Kematian Rp9.000. Jadi iuran yang harus dibayarkan per bulan hanya Rp16.200.
"Dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan maka perlindungan yang dimiliki para prajurit TNI menjadi double cover," kata dia.
Persyaratan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan cukup mudah, yakni hanya mengisi formulir kepesertaan, melampirkan fotokopi KTP, dan KK, kemudian langsung diserahkan ke Koramil masing-masing.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017