Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat melakukan perbaikan 765 unit rumah tidak layak huni sepanjang tahun 2023-2024 sebagai upaya membantu masyarakat miskin mendapatkan tempat tinggal yang layak.
"Ratusan rumah yang kami perbaiki itu tersebar di 17 kecamatan di Purwakarta," kata Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Purwakarta Agung Wahyudi di Karawang, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa program perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Purwakarta akan terus berlanjut. Saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan.
"Jadi, sesuai arahan Pj Bupati (Benni Irwan), kami masih terus mendata rumah-rumah yang tidak layak huni untuk diperbaiki," katanya.
Baca juga: Pemkab Purwakarta optimistis bisa realisasikan perbaikan 300 rutilahu tahun ini
Baca juga: Bupati Purwakarta serahkan bantuan sembako dan RTLH bagi warga terdampak pandemi
Untuk sumber anggaran dalam program perbaikan rumah tidak layak huni tidak hanya bersumber dari APBD Pemkab Purwakarta. Namun, juga dari anggaran Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat.
Jika ditotalkan, perbaikan ratusan rumah tidak layak huni sepanjang tahun 2023-2024 menghabiskan anggaran sekitar Rp15 miliar.
"Perbaikan setiap satu rumah menghabiskan anggaran Rp20 juta. Dana itu kita optimalkan agar rumah-rumah itu bisa layak huni dan sehat," kata Agung.
Baca juga: Pemkab Purwakarta dapat bantuan perbaikan rutilahu dari Pemprov Jabar
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta Rudi Hartono menyebutkan bahwa semua rumah yang diperbaiki itu adalah rumah yang benar-benar masuk kategori tidak layak huni.
Langkah perbaikan rumah tidak layak huni itu merupakan salah satu program kebijakan Pemkab Purwakarta untuk memastikan masyarakat miskin atau masyarakat ekonomi lemah memiliki rumah yang sehat dan layak huni.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Ratusan rumah yang kami perbaiki itu tersebar di 17 kecamatan di Purwakarta," kata Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Purwakarta Agung Wahyudi di Karawang, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa program perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Purwakarta akan terus berlanjut. Saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan.
"Jadi, sesuai arahan Pj Bupati (Benni Irwan), kami masih terus mendata rumah-rumah yang tidak layak huni untuk diperbaiki," katanya.
Baca juga: Pemkab Purwakarta optimistis bisa realisasikan perbaikan 300 rutilahu tahun ini
Baca juga: Bupati Purwakarta serahkan bantuan sembako dan RTLH bagi warga terdampak pandemi
Untuk sumber anggaran dalam program perbaikan rumah tidak layak huni tidak hanya bersumber dari APBD Pemkab Purwakarta. Namun, juga dari anggaran Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat.
Jika ditotalkan, perbaikan ratusan rumah tidak layak huni sepanjang tahun 2023-2024 menghabiskan anggaran sekitar Rp15 miliar.
"Perbaikan setiap satu rumah menghabiskan anggaran Rp20 juta. Dana itu kita optimalkan agar rumah-rumah itu bisa layak huni dan sehat," kata Agung.
Baca juga: Pemkab Purwakarta dapat bantuan perbaikan rutilahu dari Pemprov Jabar
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta Rudi Hartono menyebutkan bahwa semua rumah yang diperbaiki itu adalah rumah yang benar-benar masuk kategori tidak layak huni.
Langkah perbaikan rumah tidak layak huni itu merupakan salah satu program kebijakan Pemkab Purwakarta untuk memastikan masyarakat miskin atau masyarakat ekonomi lemah memiliki rumah yang sehat dan layak huni.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024