Bekasi Bebas Banjir Lima Tahun Ke Depan

Bekasi, 28/10 (ANTARA) - Pemkot Bekasi mulai 2012 hingga lima tahun ke depan akan memprioritaskan pembangunan drainase kota dengan komposisi anggaran 40 persen dari total alokasi dana sektor bina marga yang pada 2012 nilainya Rp180 miliar-Rp200 miliar, dengan sasaran daerah itu bebas dari banjir.

"Kita akui kondisi drainase masih kurang bagus dan selama ini perhatian lebih terfokus pada pembangunan sarana jalan ataupun jembatan dan komposisi anggaran mencapai 85 persen dari total dana untuk bina marga," kata Ketua Komisi B yang membidangi pembangunan DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan di Bekasi, Jumat.

Infrastruktur drainase yang akan dibenahi dalam mengatasi banjir tersebut, meliputi sinergi antara drainase lama dengan baru, pembangunan drainase baru, perbaikan drainase lama, perluasan dan pembangunan turap.

Untuk melegitimasi program itu, pihaknya berencana membuatkan payung hukum yang menjadi landasan untuk melaksanakan pembangunan drainase secara berkesinambungan selama lima tahun.

Terkait dengan titik-titik pelaksanaan pembangunan drainase itu anggota DPRD dari Demokrat itu menyerahkan ke instansi teknis. "Bekasi bebas banjir pada 2017 itu juga harus didukung dengan partisipasi warga dalam menjaga drainase serta tidak membuang sampah ke kali ataupun saluran air," ujarnya.

Ia menegaskan letak topografi Kota Bekasi yang berada 13-14 meter di atas permukaan laut, seharusnya sudah menjamin daerah itu bebas banjir.

"Belanda dengan topografi daerah 4-5 meter di bawah permukaan laut saja bisa mengatasi persoalan banjir, kenapa kita yang masih tinggi dari laut kok mengalami banjir," ujarnya mempertanyakan.

Sistem drainase di Kota Bekasi saat ini mencakup wilayah seluas kurang lebih 9.035 hektare, atau kurang lebih 43 persen dari luas wilayah kota. Secara umum penyebab banjir diklasifikasikan dalam dua katagori, yaitu banjir yang disebabkan oleh sebab-sebab alami dan banjir yang diakibatkan oleh tindakan manusia.

Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, menurut Kadisnya Momon Sulaeman akan melakukan pemetaan terhadap sejumlah saluran air penyebab banjir di wilayah setempat menjelang datangnya musim hujan.

Ia telah meminta setiap kelurahan melaporkan saluran-saluran air di wilayahnya. Pemetaan diperlukan supaya penanganan saluran air dapat lebih terarah.

Menurut dia, upaya pemetaan tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir pemborosan anggaran dalam perbaikan saluran air.

Pada 2011 ini alokasi anggarannya hanya Rp30 miliar. Padahal idealnya, anggaran untuk penanganan seluruh saluran agar Kota Bekasi terbebas dari banjir ialah Rp200 miliar," kata Momon.

Ia mengatakan dana yang dialokasikan melalui APBD Kota Bekasi tahun 2011 untuk penanganan saluran itu sangat minim.

"Tanpa pendataan, fokus penanganan tidak akan tepat sasaran, sehingga hasilnya pun nihil," katanya.

Berdasarkan data di Dinas Bimarta, kata dia, saat ini ada 23 titik banjir yang tersebar di seluruh Kota Bekasi. Salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya banjir ialah alih fungsi saluran air.

Momon mengatakan, penyebab kerusakan saluran air selain faktor usia, juga diakibatkan oleh ulah masyarakat yang masih mendirikan bangunan dan membuang sampah di saluran air.

Misalnya, di Jalan Agus Salim, Bekasi Timur. Akibatnya, fungsi saluran air berubah dan banjir pun tidak dapat terhindarkan tiap kali hujan deras mengguyur.

Selain hal tersebut, kata Momon, banjir di Kota Bekasi disebabkan pula oleh kebocoran di Kali Gendong, Kecamatan Bekasi Timur.

"Namun mengenai kebocoran tersebut, kami meminta Perusahaan Umum Jasa Tirta segera memperbaikinya. Demikian pula dengan Kali Sunrise di Kecamatan Medan Satria. Perbaikan kerusakannya menjadi kewenangan pemerintah pusat," demikian Momon.

Maswandi