Penjabat Bupati Bogor, Jawa Barat Asmawa Tosepu menyatakan tak segan melakukan mutasi terhadap pejabat di Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang berkinerja lamban.
"Pasti saya akan mutasi, kalau memang lambat masa dibiarkan," kata Asmawa usai pelantikan 67 pejabat administrator dan pengawas di Cibinong, Jumat.
Salah satu hal yang menjadi parameter kinerja aparatur sipil negara (ASN) adalah realisasi anggaran di setiap perangkat daerah yang sudah tercatat dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Ia mengungkapkan bahwa APBD tahun anggaran 2024 senilai Rp11 triliun hingga kini belum terserap maksimal.
Baca juga: Pj Bupati Bogor lantik 67 pejabat untuk tingkatkan performa layanan pada masyarakat
"Tentu kalau kita menggunakan teori kurva s, maka harusnya penyerapan hari ini minimal ada di angka 35-40 persen, tp faktanya masih di bawah. Maka dari itu kita perlu percepatan, itu intinya," kata Asmawa.
Menurut dia, masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bogor yang lambat dalam menyerap anggaran. Ia mengaku mengevaluasi pegawai OPD tersebut mulai dari tingkat kepala OPD, pengawas, hingga pejabat administrator.
Asmawa mengaku tak segan untuk memberikan sanksi kepada pegawai yang lalai dalam menjalankan fungsinya untuk pembangunan daerah.
Baca juga: Pj Bupati Bogor telusuri keterlibatan anggota Dishub soal pungli sopir truk
"Tugas kita adalah membina, tapi kalau tidak bisa dibina ya kita binasakan, itu halal hukumnya, karena tidak mungkin kita biarkan. Ini sudah dianggarkan tapi tidak dilaksanakan kasihan, kasihan masyarakat Kabupaten Bogor," tuturnya.
Ia juga mengaku tidak senang jika terdapat uang belum terpakai, karena menurut dia dana itu bisa langsung dimanfaatkan untuk pembangunan yang sudah dianggarkan.
"Uang masih ada di dompet tapi tidak digunakan kan mubazir, harusnya bermanfaat. Saya orang yang tidak senang ada uang di kas daerah, harusnya bisa dimanfaatkan," ujarnya.
Baca juga: Pj Bupati Bogor terbitkan SK optimalisasi program UHC
Asmawa menekankan serapan anggaran yang maksimal juga harus diimbangi dengan output yang jelas dan bermanfaat.
"Program kegiatan di sana sudah jelas untuk kemasyarakatan umat, untuk kesejahteraan masyarakat. Indikator pada saat saya akan melakukan evaluasi kinerja OPD adalah instrumen utamanya bagaimana penyerapan anggaran," kata Asmawa.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Pasti saya akan mutasi, kalau memang lambat masa dibiarkan," kata Asmawa usai pelantikan 67 pejabat administrator dan pengawas di Cibinong, Jumat.
Salah satu hal yang menjadi parameter kinerja aparatur sipil negara (ASN) adalah realisasi anggaran di setiap perangkat daerah yang sudah tercatat dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Ia mengungkapkan bahwa APBD tahun anggaran 2024 senilai Rp11 triliun hingga kini belum terserap maksimal.
Baca juga: Pj Bupati Bogor lantik 67 pejabat untuk tingkatkan performa layanan pada masyarakat
"Tentu kalau kita menggunakan teori kurva s, maka harusnya penyerapan hari ini minimal ada di angka 35-40 persen, tp faktanya masih di bawah. Maka dari itu kita perlu percepatan, itu intinya," kata Asmawa.
Menurut dia, masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bogor yang lambat dalam menyerap anggaran. Ia mengaku mengevaluasi pegawai OPD tersebut mulai dari tingkat kepala OPD, pengawas, hingga pejabat administrator.
Asmawa mengaku tak segan untuk memberikan sanksi kepada pegawai yang lalai dalam menjalankan fungsinya untuk pembangunan daerah.
Baca juga: Pj Bupati Bogor telusuri keterlibatan anggota Dishub soal pungli sopir truk
"Tugas kita adalah membina, tapi kalau tidak bisa dibina ya kita binasakan, itu halal hukumnya, karena tidak mungkin kita biarkan. Ini sudah dianggarkan tapi tidak dilaksanakan kasihan, kasihan masyarakat Kabupaten Bogor," tuturnya.
Ia juga mengaku tidak senang jika terdapat uang belum terpakai, karena menurut dia dana itu bisa langsung dimanfaatkan untuk pembangunan yang sudah dianggarkan.
"Uang masih ada di dompet tapi tidak digunakan kan mubazir, harusnya bermanfaat. Saya orang yang tidak senang ada uang di kas daerah, harusnya bisa dimanfaatkan," ujarnya.
Baca juga: Pj Bupati Bogor terbitkan SK optimalisasi program UHC
Asmawa menekankan serapan anggaran yang maksimal juga harus diimbangi dengan output yang jelas dan bermanfaat.
"Program kegiatan di sana sudah jelas untuk kemasyarakatan umat, untuk kesejahteraan masyarakat. Indikator pada saat saya akan melakukan evaluasi kinerja OPD adalah instrumen utamanya bagaimana penyerapan anggaran," kata Asmawa.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024