Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu menegaskan kepada jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, agar tidak lagi membuat aplikasi baru mengenai layanan kepemerintahan.
"Jangan lagi ada pembangunan aplikasi baru. Kalau masih ada perangkat daerah yang mengusulkan anggaran pembangunan sistem baru, ini akan langsung saya coret," kata Asmawa di Kantor Diskominfo, Cibinong, Selasa.
Ia menjelaskan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa mulai tahun 2024 pemerintah tidak lagi boleh meluncurkan aplikasi baru, melainkan mereplikasi dan memanfaatkan aplikasi yang sudah ada.
Baca juga: Disbudpar Bogor luncurkan aplikasi "Ekabo" permudah wisatawan eksplor Bogor
Baca juga: Bappenda Kabupaten Bogor luncurkan aplikasi "Lapor Pak"
Kunjungan Asmawa ke Kantor Diskominfo Kabupaten Bogor juga untuk menginformasikan arahan lainnya dari Presiden RI yang disampaikan dalam peluncuran GovTech INA Digital di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/5).
GoyTech atau Government Technology merupakan sistem pemerintah berbasis teknologi digital di seluruh Indonesia. Semua aplikasi menjadi terintegrasi satu sama lain, sehingga data bisa dibagi dan dipakai oleh semua yang membutuhkan, termasuk masyarakat.
Menurut Asmawa, Diskominfo Kabupaten Bogor harus menjadi pemimpin dan pengintegrasi GovTech di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.
Baca juga: Pemkab Bogor terapkan aplikasi Srikandi untuk wujudkan SPBE
Ia menyebutkan, memasuki GovTech pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola, sarana dan prasarana, dan dukungan anggaran.
"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kiblatnya ada di Diskominfo, salah satunya penggunaan Tandatangan Elektronik (TTE) secara masif, disposisi secara online dan lainnya," kata Asmawa.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Jangan lagi ada pembangunan aplikasi baru. Kalau masih ada perangkat daerah yang mengusulkan anggaran pembangunan sistem baru, ini akan langsung saya coret," kata Asmawa di Kantor Diskominfo, Cibinong, Selasa.
Ia menjelaskan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa mulai tahun 2024 pemerintah tidak lagi boleh meluncurkan aplikasi baru, melainkan mereplikasi dan memanfaatkan aplikasi yang sudah ada.
Baca juga: Disbudpar Bogor luncurkan aplikasi "Ekabo" permudah wisatawan eksplor Bogor
Baca juga: Bappenda Kabupaten Bogor luncurkan aplikasi "Lapor Pak"
Kunjungan Asmawa ke Kantor Diskominfo Kabupaten Bogor juga untuk menginformasikan arahan lainnya dari Presiden RI yang disampaikan dalam peluncuran GovTech INA Digital di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/5).
GoyTech atau Government Technology merupakan sistem pemerintah berbasis teknologi digital di seluruh Indonesia. Semua aplikasi menjadi terintegrasi satu sama lain, sehingga data bisa dibagi dan dipakai oleh semua yang membutuhkan, termasuk masyarakat.
Menurut Asmawa, Diskominfo Kabupaten Bogor harus menjadi pemimpin dan pengintegrasi GovTech di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.
Baca juga: Pemkab Bogor terapkan aplikasi Srikandi untuk wujudkan SPBE
Ia menyebutkan, memasuki GovTech pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola, sarana dan prasarana, dan dukungan anggaran.
"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kiblatnya ada di Diskominfo, salah satunya penggunaan Tandatangan Elektronik (TTE) secara masif, disposisi secara online dan lainnya," kata Asmawa.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024