Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim mengatakan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara, yang tepat sasaran dan tepat guna dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"BPH Migas terus melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan bahwa penyaluran BBM subsidi, khususnya yang menggunakan surat rekomendasi, dapat tepat sasaran dan tepat guna. Kita terus pastikan bahwa BPH Migas tidak akan lelah untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih maju lagi," ungkap Halim saat melakukan kunjungan ke SPBU dalam rangka pengawasan penyaluran BBM subsidi di Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (17/5).
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Halim mengatakan pihaknya fokus melakukan pengecekan penggunaan surat rekomendasi di SPBU.
BPH Migas ingin memastikan bahwa surat rekomendasi terimplementasi dengan baik berdasarkan Peraturan BPH Migas 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
"Kalau ada masukan dari konsumen pengguna dan dari pengelola SPBU, tentunya menjadi pembekalan kita untuk memperbarui peraturan dan alat monitoring berbasis teknologi informasi ke depannya. Inilah langkah-langkah BPH Migas saat ini melakukan pengawasan langsung ke konsumen pengguna. Insya Allah, lambat laun BBM subsidi akan terus mendekati sempurna, tepat sasaran dan tepat guna, demi kesejahteraan masyarakat Indonesia," jelasnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menegaskan pihaknya akan terus aktif melakukan pengawasan BBM subsidi, karena hal itu menjadi amanat mulia untuk dilakukan BPH Migas.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman (kanan) dan Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas (dua dari kiri) saat melakukan kunjungan ke SPBU dalam rangka pengawasan penyaluran BBM subsidi di Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (17/5/2024). ANTARA/HO-Humas BPH Migas
"Kita lihat dari sisi operasional SPBU secara keseluruhan, seperti CCTV yang dapat merekam aktivitas di area SPBU dan tersimpan minimal 30 hari. Ini menjadi hal penting bagi setiap SPBU, menjadi salah satu alat pengawasan," tegasnya.
Selain itu, Saleh juga menekankan kepada pengelola SPBU agar terus berkoordinasi dengan badan usaha penugasan untuk menjaga pasokan BBM selalu tersedia.
"SPBU harus senantiasa menjaga pasokan BBM dalam kondisi aman, supaya aktivitas masyarakat dapat terlayani dengan baik," sebutnya.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menekankan pentingnya menjaga keamanan sarana dan fasilitas di SPBU, khususnya tangki tempat penyimpanan BBM.
"Selalu dicek, jangan sampai tercampur air. Penting juga untuk mengecek korosinya, karena daerah sini dekat dengan pantai," tegasnya.
Wahyudi juga menekankan bahwa operator SPBU wajib melakukan monitoring secara rutin kualitas dan takaran BBM yang akan disalurkan kepada konsumen pengguna.
"Tujuannya agar konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi negara merasa aman dan nyaman dalam menggunakan BBM yang menjadi haknya," ujarnya.
Apresiasi atas kehadiran BPH Migas di Batam disampaikan Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Kepulauan Riau Bagus Handoko.
Ia menyampaikan akan menindaklanjuti hasil dari pemantauan BPH Migas ini.
"Dari aspek pengawasan, tadi kita juga mengevaluasi terkait dengan payung hukum pemberian surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan untuk transportasi air. Alhamdulillah, ternyata sudah terakomodir," ucapnya.
Kegiatan juga dihadiri Sales Branch Manager II PPN Kepulauan Riau Gilang Hisyam Hasyemi.
