Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Suryanto Putra menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang diniali lamban soal penyerapan anggaran.
Ia bahkan mendatangi langsung kantor DPUPR Kabupaten Bogor di Cibinong, Senin, diawali dengan kegiatan apel bersama.
"Kehadiran saya untuk melakukan tugas sekaligus monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan biaya dan kegiatan di perangkat daerah," kataSuryanto.
Menurut dia, setiap perangkat daerah perlu mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan dalam hal memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
"Seperti yang diketahui fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan, melaksanakan pembangunan, melakukan pemberdayaan dan melakukan pengaturan yang optimal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat," tuturnya.
Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Mely Kamelia mengungkapkan DPUPR merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) paling lamban dalam menyerap anggaran.
Kemudian, OPD lainnya yang juga lamban dalam merealisasikan anggaran yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Realisasi belanja daerah dalam APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2024 hingga 5 April baru mencapai 17,38 persen atau Rp1,82 triliun dari total anggaran Rp10,52 triliun.
"Sedangkan realisasi pendapatan daerah tercapai Rp2,33 triliun atau 24,28 dari dari target Rp9,60 triliun," ungkap Mely.
Di samping itu, ia juga mengumumkan sejumlah OPD dengan serapan anggaran tertinggi, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Lalu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun), serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Ia bahkan mendatangi langsung kantor DPUPR Kabupaten Bogor di Cibinong, Senin, diawali dengan kegiatan apel bersama.
"Kehadiran saya untuk melakukan tugas sekaligus monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan biaya dan kegiatan di perangkat daerah," kataSuryanto.
Menurut dia, setiap perangkat daerah perlu mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan dalam hal memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
"Seperti yang diketahui fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan, melaksanakan pembangunan, melakukan pemberdayaan dan melakukan pengaturan yang optimal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat," tuturnya.
Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Mely Kamelia mengungkapkan DPUPR merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) paling lamban dalam menyerap anggaran.
Kemudian, OPD lainnya yang juga lamban dalam merealisasikan anggaran yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Realisasi belanja daerah dalam APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2024 hingga 5 April baru mencapai 17,38 persen atau Rp1,82 triliun dari total anggaran Rp10,52 triliun.
"Sedangkan realisasi pendapatan daerah tercapai Rp2,33 triliun atau 24,28 dari dari target Rp9,60 triliun," ungkap Mely.
Di samping itu, ia juga mengumumkan sejumlah OPD dengan serapan anggaran tertinggi, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Lalu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun), serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024