Cibinong (Antara Megapolitan) - Bupati Bogor, Jawa Barat Nurhayanti mengingatkan 32 Kepala Desa baru jangan mempermainkan dana desa (DD) yang akan menjadi tanggungjawabnya setelah mereka dilantik.
"Saya mengingatkan jangan memotong apapun anggaran, kalau sudah jadi kasus hukum runyam," kata dia usai melantik 32 Kepala Desa (Kades) baru di Ruang Serbaguna II Gedung Sekretaris Daerah Cibinong, Selasa.
Ia menyebutkan kasus hukum yang telah menimpa beberapa kades harus menjadi pelajaran bagi pemimpin baru desa di wilayahnya.
Kades baru harus segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) yang memuat visi misi serta tujuan dan arah kebijakkan desa tidak lebih dari tiga bulan.
Lalu menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RPK) yang merupakan program jangka pendek yang berlaku selama satu tahu.
Sebab, kata dia Kades akan mendapat mengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pengawas eksternal.
Baik alokasi DD maupun dana bantuan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap rumah tidak layak huni maupun bantuan infrastruktur desa.
Nurhayanti menegaskan suri ketauladanan Kades bagi masysrakat merupakan hal utama dalam penilaian terhadap keberhasilan masing-masing.
Ia juga menambahkan dari 40 kecamatan yang ada di daerahnya, sekitar 24 kecamatan yang berpredikat rawan bencana.
Sehingga peranan Kades dalam antisipasi dini bencana harus menjadi terdepan untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat.
"Mobil desa yang ada tolong pergunakan bagi keperluan masyakarat, jangan buat kondangan," ujarnya.
Kepala desa yang dilantik di antaranya Fikriana Kepala Desa Tangkil dan Yamin Bunyamin Kapala Desa Karang Asem pada Kecamatan Citeurep.
Lalu Adang Kepala Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri, Awam Kepala Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang dan 29 Kades lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Saya mengingatkan jangan memotong apapun anggaran, kalau sudah jadi kasus hukum runyam," kata dia usai melantik 32 Kepala Desa (Kades) baru di Ruang Serbaguna II Gedung Sekretaris Daerah Cibinong, Selasa.
Ia menyebutkan kasus hukum yang telah menimpa beberapa kades harus menjadi pelajaran bagi pemimpin baru desa di wilayahnya.
Kades baru harus segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) yang memuat visi misi serta tujuan dan arah kebijakkan desa tidak lebih dari tiga bulan.
Lalu menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RPK) yang merupakan program jangka pendek yang berlaku selama satu tahu.
Sebab, kata dia Kades akan mendapat mengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pengawas eksternal.
Baik alokasi DD maupun dana bantuan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap rumah tidak layak huni maupun bantuan infrastruktur desa.
Nurhayanti menegaskan suri ketauladanan Kades bagi masysrakat merupakan hal utama dalam penilaian terhadap keberhasilan masing-masing.
Ia juga menambahkan dari 40 kecamatan yang ada di daerahnya, sekitar 24 kecamatan yang berpredikat rawan bencana.
Sehingga peranan Kades dalam antisipasi dini bencana harus menjadi terdepan untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat.
"Mobil desa yang ada tolong pergunakan bagi keperluan masyakarat, jangan buat kondangan," ujarnya.
Kepala desa yang dilantik di antaranya Fikriana Kepala Desa Tangkil dan Yamin Bunyamin Kapala Desa Karang Asem pada Kecamatan Citeurep.
Lalu Adang Kepala Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri, Awam Kepala Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang dan 29 Kades lainnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017