Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, siap membentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR ) sebagai salah satu upaya meningkatkan ekonomi daerah dan membantu permodalan bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM).
"Mudah-mudahan ke depan bisa terwujud salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu BPR," kata Anggota Komisi B DPRD Kota Depok Hafid Nasir di Gedung DPRD Kota Depok, Jumat.
Pria yang akrab disapa Bang Hafidz itu mengatakan, BPR memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi di Kota Depok.
Baca juga: Hasil survei FEB UI: 61 persen pemilik UKM berumur lebih dari 40 tahun
Karena BPR sifatnya membantu dan memudahkan bagi pelaku UKM di Kota Depok dengan memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha mereka.
"Bank perkreditan rakyat atau BPR bagian dari permodalan pelaku UMKM dan mudah-mudahan terwujud ini bagian dari progres usia Kota Depok ke 25 tahun (27 April). Ini kepentingan dan perhatian pemerintah kota Depok kepada masyarakat," ungkap Bang Hafid.
Bang Hafid menambahkan Pemerintah Kota Depok telah memberikan program wirausaha usaha baru atau WUB yaitu 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha kepada masyarakat. Mereka diberikan fasilitas pendampingan, permodalan, dan perizinan usaha.
Baca juga: Pemkot Depok fasilitasi 211 pelaku IKM peroleh sertifikasi halal
"Kita harapkan salah satu janji kampanye Idris- Imam mewujudkan 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha terealisasi. Ini bagian dari upaya untuk memperhatikan pelaku UKM untuk bisa eksis dan survive kegiatan peningkatan ekonomi daerah," kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Bang Hafid mengatakan Kota Depok merupakan kota yang tidak terlalu banyak kegiatan industri, pabrik, dan perusahaan yang memberikan lowongan pekerjaan.
Namun Pemerintah Kota Depok bisa mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) dengan program yang membangun dan meningkatkan ekonomi daerah.
Baca juga: UKM Belimbing sediakan oleh-oleh asli Depok
"Jadi sangat tepat memberikan peran dan perhatian bagi para pelaku UMKM di Kota Depok. Mudah-mudahan bisa terwujud salah satu BUMD di Depok yaitu bank perkreditan rakyat bagian dari permodalan pelaku UMKM," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Mudah-mudahan ke depan bisa terwujud salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu BPR," kata Anggota Komisi B DPRD Kota Depok Hafid Nasir di Gedung DPRD Kota Depok, Jumat.
Pria yang akrab disapa Bang Hafidz itu mengatakan, BPR memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi di Kota Depok.
Baca juga: Hasil survei FEB UI: 61 persen pemilik UKM berumur lebih dari 40 tahun
Karena BPR sifatnya membantu dan memudahkan bagi pelaku UKM di Kota Depok dengan memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha mereka.
"Bank perkreditan rakyat atau BPR bagian dari permodalan pelaku UMKM dan mudah-mudahan terwujud ini bagian dari progres usia Kota Depok ke 25 tahun (27 April). Ini kepentingan dan perhatian pemerintah kota Depok kepada masyarakat," ungkap Bang Hafid.
Bang Hafid menambahkan Pemerintah Kota Depok telah memberikan program wirausaha usaha baru atau WUB yaitu 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha kepada masyarakat. Mereka diberikan fasilitas pendampingan, permodalan, dan perizinan usaha.
Baca juga: Pemkot Depok fasilitasi 211 pelaku IKM peroleh sertifikasi halal
"Kita harapkan salah satu janji kampanye Idris- Imam mewujudkan 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha terealisasi. Ini bagian dari upaya untuk memperhatikan pelaku UKM untuk bisa eksis dan survive kegiatan peningkatan ekonomi daerah," kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Bang Hafid mengatakan Kota Depok merupakan kota yang tidak terlalu banyak kegiatan industri, pabrik, dan perusahaan yang memberikan lowongan pekerjaan.
Namun Pemerintah Kota Depok bisa mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) dengan program yang membangun dan meningkatkan ekonomi daerah.
Baca juga: UKM Belimbing sediakan oleh-oleh asli Depok
"Jadi sangat tepat memberikan peran dan perhatian bagi para pelaku UMKM di Kota Depok. Mudah-mudahan bisa terwujud salah satu BUMD di Depok yaitu bank perkreditan rakyat bagian dari permodalan pelaku UMKM," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024