DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor Tahun 2023 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto yang memimpin rapat tersebut menjelaskan, setelah dokumen LKPj diterima, kemudian akan dibahas di tingkat Alat Kelengkapan DPRD (AKD), namun, pembahasan baru akan dimulai pada pertengahan April 2024 atau setelah Idul Fitri 1445 Hijriah.
"Setelah LKPj disampaikan kita bahas di dalam AKD baik tingkat komisi-komisi maupun Badan Anggaran (Banggar) yang dimulai setelah Idul Fitri," kata Rudy.
Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah menyampaikan LKPj Bupati Bogor tahun 2023 dengan tepat waktu atau tiga bulan setelah tahun anggaran 2023 berakhir, yang tentu akan memberi waktu leluasa dalam pembahasan.
"Kami akan bahas satu per satu mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditindaklanjuti demi perbaikan dan percepatan pembangunan Kabupaten Bogor," ujarnya.
Sementara, Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu di tempat yang sama mengungkapkan, salah satu yang disampaikan dalam LKPj Bupati Bogor tahun 2023 adalah realisasi penggunaan anggaran maupun target pendapatan daerah.
Pada sisi pendapatan daerah, realisasi mencapai Rp9,74 triliun dari target setelah APBD Perubahan 2023 Rp9,79 triliun. Artinya, realisasi pendapatan daerah berkisar 99,42 persen.
Sementara realisasi belanja daerah dalam APBD 2023 sebesar Rp9,618 triliun dari target Rp10,700 triliun. Realisasi belanja daerah berkisar Rp95,23 persen.
Target pembiayaan setelah perubahan Rp300,370 miliar atau terealisasi 100 persen. Sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp425,279 miliar.
"Rencana dan catatan strategis yang akan diberikan DPRD Kabupaten Bogor atas LKPj tahun 2023 akan memacu semangat seluruh jajaran Pemkab Bogor untuk meningkatkan kinerja demi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik," jelas Asmawa.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto yang memimpin rapat tersebut menjelaskan, setelah dokumen LKPj diterima, kemudian akan dibahas di tingkat Alat Kelengkapan DPRD (AKD), namun, pembahasan baru akan dimulai pada pertengahan April 2024 atau setelah Idul Fitri 1445 Hijriah.
"Setelah LKPj disampaikan kita bahas di dalam AKD baik tingkat komisi-komisi maupun Badan Anggaran (Banggar) yang dimulai setelah Idul Fitri," kata Rudy.
Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah menyampaikan LKPj Bupati Bogor tahun 2023 dengan tepat waktu atau tiga bulan setelah tahun anggaran 2023 berakhir, yang tentu akan memberi waktu leluasa dalam pembahasan.
"Kami akan bahas satu per satu mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditindaklanjuti demi perbaikan dan percepatan pembangunan Kabupaten Bogor," ujarnya.
Sementara, Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu di tempat yang sama mengungkapkan, salah satu yang disampaikan dalam LKPj Bupati Bogor tahun 2023 adalah realisasi penggunaan anggaran maupun target pendapatan daerah.
Pada sisi pendapatan daerah, realisasi mencapai Rp9,74 triliun dari target setelah APBD Perubahan 2023 Rp9,79 triliun. Artinya, realisasi pendapatan daerah berkisar 99,42 persen.
Sementara realisasi belanja daerah dalam APBD 2023 sebesar Rp9,618 triliun dari target Rp10,700 triliun. Realisasi belanja daerah berkisar Rp95,23 persen.
Target pembiayaan setelah perubahan Rp300,370 miliar atau terealisasi 100 persen. Sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp425,279 miliar.
"Rencana dan catatan strategis yang akan diberikan DPRD Kabupaten Bogor atas LKPj tahun 2023 akan memacu semangat seluruh jajaran Pemkab Bogor untuk meningkatkan kinerja demi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik," jelas Asmawa.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024