Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu saat memimpin musrenbang di Cibinong, Bogor, Jabar, Kamis, mengungkapkan kegiatan tersebut melahirkan dokumen perencanaan, yang dijadikan landasan bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bogor dalam 20 tahun ke depan.
"Forum musrenbang ini juga akan merumuskan permasalahan dan isu strategis terkait pembangunan di Kabupaten Bogor, yang akan dijadikan sebagai rujukan bagi putra-putri terbaik Kabupaten Bogor yang akan berkontestasi dalam pilkada mendatang," katanya.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki target bahwa sebelum pendaftaran calon kepala daerah periode 2024-2029, RPJPD harus sudah selesai, sehingga akan menjadi rujukan visi misi bagi calon kepala daerah mendatang.
"Keberhasilan forum ini adalah bagaimana kita bisa merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan mendasar serta isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Bogor dan untuk kita rumuskan menjadi sebuah kebijakan pembangunan ke depan," ujarnya.
Asmawa mengungkapkan Kabupaten Bogor dianugerahi sumber daya yang berlimpah serta letaknya sangat strategis di kawasan metropolitan Jabodetabekjur.
Namun di sisi lain, masih terdapat permasalahan utama dan mendasar sebagaimana yang terjadi di hampir setiap kabupaten/kota, yaitu terkait kesejahteraan masyarakat seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumber daya, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan.
"Kita harus menempatkan prioritas pembangunan dengan tepat, mana yang harus, bukan yang kita ingin, karena jika terlalu banyak yang diprioritaskan, maka sama saja dengan tidak memprioritaskan apapun," tuturnya.
Asmawa menekankan Pemerintah Kabupaten Bogor harus juga mempertimbangkan status Jakarta yang bukan lagi sebagai ibu kota negara dan rencana pembentukan kawasan aglomerasi, yang mana Jakarta, Kabupaten Bogor, beserta delapan kabupaten/kota lainnya masuk di dalamnya.
"Jadi Kabupaten Bogor harus jeli dalam mengambil peluang karena kawasan aglomerasi diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global," ujarnya.
Musrenbang RPJPD juga dirangkaikan dengan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim di tempat yang sama menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bogor perlu menggali lebih dalam dan cermat terkait permasalahan dan isu strategis yang menjadi perhatian.
Menurut dia, hal itu penting agar dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan akurat pada setiap tahapan pembangunan.
"Saya berharap Pemkab Bogor fokus pada target-target makro daerah yang masih harus diselesaikan dan dicapai dengan kebijakan yang tepat," kata Agus.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu saat memimpin musrenbang di Cibinong, Bogor, Jabar, Kamis, mengungkapkan kegiatan tersebut melahirkan dokumen perencanaan, yang dijadikan landasan bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bogor dalam 20 tahun ke depan.
"Forum musrenbang ini juga akan merumuskan permasalahan dan isu strategis terkait pembangunan di Kabupaten Bogor, yang akan dijadikan sebagai rujukan bagi putra-putri terbaik Kabupaten Bogor yang akan berkontestasi dalam pilkada mendatang," katanya.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki target bahwa sebelum pendaftaran calon kepala daerah periode 2024-2029, RPJPD harus sudah selesai, sehingga akan menjadi rujukan visi misi bagi calon kepala daerah mendatang.
"Keberhasilan forum ini adalah bagaimana kita bisa merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan mendasar serta isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Bogor dan untuk kita rumuskan menjadi sebuah kebijakan pembangunan ke depan," ujarnya.
Asmawa mengungkapkan Kabupaten Bogor dianugerahi sumber daya yang berlimpah serta letaknya sangat strategis di kawasan metropolitan Jabodetabekjur.
Namun di sisi lain, masih terdapat permasalahan utama dan mendasar sebagaimana yang terjadi di hampir setiap kabupaten/kota, yaitu terkait kesejahteraan masyarakat seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumber daya, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan.
"Kita harus menempatkan prioritas pembangunan dengan tepat, mana yang harus, bukan yang kita ingin, karena jika terlalu banyak yang diprioritaskan, maka sama saja dengan tidak memprioritaskan apapun," tuturnya.
Asmawa menekankan Pemerintah Kabupaten Bogor harus juga mempertimbangkan status Jakarta yang bukan lagi sebagai ibu kota negara dan rencana pembentukan kawasan aglomerasi, yang mana Jakarta, Kabupaten Bogor, beserta delapan kabupaten/kota lainnya masuk di dalamnya.
"Jadi Kabupaten Bogor harus jeli dalam mengambil peluang karena kawasan aglomerasi diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global," ujarnya.
Musrenbang RPJPD juga dirangkaikan dengan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim di tempat yang sama menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bogor perlu menggali lebih dalam dan cermat terkait permasalahan dan isu strategis yang menjadi perhatian.
Menurut dia, hal itu penting agar dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan akurat pada setiap tahapan pembangunan.
"Saya berharap Pemkab Bogor fokus pada target-target makro daerah yang masih harus diselesaikan dan dicapai dengan kebijakan yang tepat," kata Agus.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024