Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memprioritaskan untuk memperjuangkan pengangkatan 10.200 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis.
"Pemkab Bekasi tahun ini berkomitmen memprioritaskan penyelesaian pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk menjadi PPPK yang diperkirakan jumlahnya mencapai 10.200 orang," kata Penjabat Bupati Bekasi usai menghadiri Rakornas Pengadaan ASN 2024 oleh Kemenpan-RB di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan prioritas penyelesaian pengangkatan tenaga honorer tersebut berimplikasi pada tidak dibukanya formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 di lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Baca juga: Pemkab Bekasi lantik 1.714 jabatan fungsional status PPPK
"Implikasinya, kami tidak membuka formasi CPNS 2024 dan akan dibuka kembali tahun 2025. Untuk tahun ini kita dedikasikan seluruh formasi yang diberikan pusat untuk penyelesaian tenaga honorer," katanya.
Dia menyebutkan dari total 10.200 tenaga honorer yang telah memenuhi persyaratan pengangkatan dan masuk ke dalam database Badan Kepegawaian Negara, sebanyak 1.714 orang di antaranya sudah dilantik menjadi PPPK pada awal pekan lalu.
Mereka dilantik setelah menyelesaikan proses pendampingan verifikasi berkas kelulusan formasi tahun 2023. "Bertahap tahun ini kita selesaikan namun tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah," ucapnya.
Dani mengaku pengadaan ASN tahun ini berdasarkan paparan Kemenpan-RB merupakan formasi terbesar dalam tujuh tahun terakhir dengan membuka dua juta lebih formasi baik pada pemerintah pusat maupun daerah.
Baca juga: Bupati Bekasi sebut penerimaan PPPK guru agama mulai dibuka tahun 2024
Baca juga: Pemkab Bekasi perjuangkan nasib guru honorer agama jadi ASN formasi PPPK
"Formasi tahun ini terbesar dalam tujuh tahun terakhir, ada sekitar dua juta lebih formasi terbuka. Diharapkan rekrutmen tahun 2024 betul-betul menjadi modal bagi peningkatan kualitas dan kinerja birokrasi kita ke depan," katanya.
Dani juga menyatakan Rakornas tersebut membahas arah kebijakan dan urgensi pemenuhan ASN, proyeksi penyelesaian tenaga Non-ASN, proyeksi kebutuhan ASN, optimalisasi pengisian ASN, serta alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024.
"Rakornas ini dalam rangka persiapan pengadaan ASN tahun 2024. MenpanRB memaparkan mengenai prinsip-prinsip, tujuan, dan data mengenai formasi yang disediakan, baik tingkat pusat dan daerah yang harus dipenuhi setiap instansi," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024