Bogor (Antara Megapolitan) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengajak Muslimat Nahdlatul Ulama untuk ikut mengawasi program dana desa agar program membangun Indonesia dari pinggiran dapat terwujud.
"Pengawasan ini bertujuan agar tidak ada penyelewengan dana. Muslimat NU dapat memantau agar anggaran ini lebih tepat sasaran," katanya dalam kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Muslimat NU 2017 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Eko mendorong Muslimat NU berperan lebih aktif membangun desa, mengingat 80 persen penduduk Indonesia hidup di wilayah perdesaan. Pembangunan desa bertujuan agar masyarakat maju dan hidup lebih sejahtera.
Ia mengatakan Indonesia saat ini menjadi kekuatan ekonomi nomor 16 di dunia. Memiliki angkatan kerja yang meningkat dari 47 persen menjadi 60 persen, ada bonus demografi yang akan menjadikan 100 persen angkatan kerja produktif yang terdapat di desa, total GDP Indonesia 900 miliar dolar AS.
Ia mengatakan lebih dari separuh desa di Indonesia masuk kategori tertinggal, sekitar 60 persen angkatan kerja hanya tamatan SD dan SMP, 40 persen tamatan SD, 37 persen balita masih kurang gizi, sehingga berpotensi stanting.
"Anak stanting akan sulit sekolah menamatkan hingga SD sehingga dikhawatirkan 10 tahun mendatang Indonesia mengalami fakta angkatan kerja tamatan SD," katanya.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah melalui Nawacita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat desa dalam kerangka NKRI. Konkretnya, tahun 2015 pemerintah berkomitmen untuk meluncurkan dana desa.
Padahal saat itu kondisi dunia masih dalam bayang resersi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun dari lima persen menjadi empat pesen, keadaan keuangan negara belum baik.
"Tapi Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk dana desa, desa diberikan kewenangan dalam pengelelaan masyarakat secara ekonomi dan administrasi, nilainya Rp20,8 triliun," katanya.
Dana desa tahun 2015 setiap desa mendapatkan anggaran sebesar Rp300 sampai dengan Rp400 juta setiap desa. Karena masih terkendala sosialisasi penyaluran dana baru 80 persen. Tetapi dana desa mampu menahan perlambatan ekonomi di desa-desa.
Tahun 2016 lanjutnya, Pemerintah meningkatkan jumlah dana desa menjadi Rp46,96 triliun dan setiap desa mendapat Rp600 sampai Rp700 juta rupiah ditambah dana bagi hasil (ADD) sehingga desa mendapatkan Rp200 juta sampai Rp3 miliar tergantung daerahnya.
Dengan dana yang besar antara Rp800 juta sampai Rp3 miliar di tahun 2016, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, penyaluranya naik dari 88 persen menjadi 99 persen.
"Hanya ada empat desa yang menolak, salah satunya Kota Madya Malang, karena bupatinya menolak. Dan empat desa di Papua, karena keterbatasan infrastruktur sehingga terlambat pelaporan dan dana desa tahap kedua belum bisa dicairkan," katanya.
Menurut Eko, melalui dana tersebut desa berhasil membangun 60 kilo meter jalan, 30 ribu MCK, dan 15 ribu PAUD, Polides, saluran irigasi dan kebutuhan dasar untuk kualitas hidup masyarakat bisa meningkat.
Dengan adanya 15 ribu irigasi, produksi pertanian menjadi naik. Tetapi, pemerintah juga melakukan evaluasi agar dana desa bukan hanya untuk infrastruktur dasar tetapi bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.
Untuk mendorong hal tersebut, lanjutnya, Pemerintah menaikkan dana desa dari Rp46,96 triliun menjadi Rp60 triliun tahun 2017. Dan tahun 2018 akan dinaikkan menjadi Rp120 triliun.
Ia mengatakan, tahun ini dana desa selain untuk membangun infrastruktur dasar pemerintah juga punya empat program yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat seperti Produk unggulan kawasan pedesaan (Prokades). Setiap desa diminta mengembangkan fokus di wilayahnya.
"Karena 80 perden penduduk desa hidup di sektor pertanian, jadi skalanya besar bisa terintegrasi secara lokal, jadi petani ada jaminan kualitas tidak turun," katanya.
Dengan besarnya alokasi dana desa tersemu, Eko mengajak Muslimat NU untuk membantu program pemerintah, diantaranya mempengaruhi pimpinan daerah agar fokus pengembangan ekonomi di wilayahnya sesuai potensi daerahnya.
"Program pertama minta batu Muslimat NU untuk yakinkan setiap pemda supaya menentukan priorotas produksinya apa. Pemerintah pusat akan memberikan insentif. Saat ini ada 19 kementerian diminta membantu Kemendes untuk mengelola dana desa," katanya.
Program kedua lanjutnya adalah membuat BUMdes. Dana desa cuma menjadi stimulus bukan sebagai sumber utama. Diharapkan desa mandiri secara finansial. Banyaknya BUMDes yang berdiri makan akan mengubah desa menjadi terdepan dan maju.
Eko menambahkan, pemerintah akan merealisasikan holding badan usaha milik desa BUMDes dengan membentuk holding Bumdes maka masing-masing BUMDes akan mendapat pembinan termasu manajerial pengelolaan.
"Muslimat NU dapat memulia disini melakukan pelatihan bagi desa dalam pengelolaan dana desa dan BUMDes," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Pengawasan ini bertujuan agar tidak ada penyelewengan dana. Muslimat NU dapat memantau agar anggaran ini lebih tepat sasaran," katanya dalam kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Muslimat NU 2017 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Eko mendorong Muslimat NU berperan lebih aktif membangun desa, mengingat 80 persen penduduk Indonesia hidup di wilayah perdesaan. Pembangunan desa bertujuan agar masyarakat maju dan hidup lebih sejahtera.
Ia mengatakan Indonesia saat ini menjadi kekuatan ekonomi nomor 16 di dunia. Memiliki angkatan kerja yang meningkat dari 47 persen menjadi 60 persen, ada bonus demografi yang akan menjadikan 100 persen angkatan kerja produktif yang terdapat di desa, total GDP Indonesia 900 miliar dolar AS.
Ia mengatakan lebih dari separuh desa di Indonesia masuk kategori tertinggal, sekitar 60 persen angkatan kerja hanya tamatan SD dan SMP, 40 persen tamatan SD, 37 persen balita masih kurang gizi, sehingga berpotensi stanting.
"Anak stanting akan sulit sekolah menamatkan hingga SD sehingga dikhawatirkan 10 tahun mendatang Indonesia mengalami fakta angkatan kerja tamatan SD," katanya.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah melalui Nawacita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat desa dalam kerangka NKRI. Konkretnya, tahun 2015 pemerintah berkomitmen untuk meluncurkan dana desa.
Padahal saat itu kondisi dunia masih dalam bayang resersi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun dari lima persen menjadi empat pesen, keadaan keuangan negara belum baik.
"Tapi Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk dana desa, desa diberikan kewenangan dalam pengelelaan masyarakat secara ekonomi dan administrasi, nilainya Rp20,8 triliun," katanya.
Dana desa tahun 2015 setiap desa mendapatkan anggaran sebesar Rp300 sampai dengan Rp400 juta setiap desa. Karena masih terkendala sosialisasi penyaluran dana baru 80 persen. Tetapi dana desa mampu menahan perlambatan ekonomi di desa-desa.
Tahun 2016 lanjutnya, Pemerintah meningkatkan jumlah dana desa menjadi Rp46,96 triliun dan setiap desa mendapat Rp600 sampai Rp700 juta rupiah ditambah dana bagi hasil (ADD) sehingga desa mendapatkan Rp200 juta sampai Rp3 miliar tergantung daerahnya.
Dengan dana yang besar antara Rp800 juta sampai Rp3 miliar di tahun 2016, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, penyaluranya naik dari 88 persen menjadi 99 persen.
"Hanya ada empat desa yang menolak, salah satunya Kota Madya Malang, karena bupatinya menolak. Dan empat desa di Papua, karena keterbatasan infrastruktur sehingga terlambat pelaporan dan dana desa tahap kedua belum bisa dicairkan," katanya.
Menurut Eko, melalui dana tersebut desa berhasil membangun 60 kilo meter jalan, 30 ribu MCK, dan 15 ribu PAUD, Polides, saluran irigasi dan kebutuhan dasar untuk kualitas hidup masyarakat bisa meningkat.
Dengan adanya 15 ribu irigasi, produksi pertanian menjadi naik. Tetapi, pemerintah juga melakukan evaluasi agar dana desa bukan hanya untuk infrastruktur dasar tetapi bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.
Untuk mendorong hal tersebut, lanjutnya, Pemerintah menaikkan dana desa dari Rp46,96 triliun menjadi Rp60 triliun tahun 2017. Dan tahun 2018 akan dinaikkan menjadi Rp120 triliun.
Ia mengatakan, tahun ini dana desa selain untuk membangun infrastruktur dasar pemerintah juga punya empat program yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat seperti Produk unggulan kawasan pedesaan (Prokades). Setiap desa diminta mengembangkan fokus di wilayahnya.
"Karena 80 perden penduduk desa hidup di sektor pertanian, jadi skalanya besar bisa terintegrasi secara lokal, jadi petani ada jaminan kualitas tidak turun," katanya.
Dengan besarnya alokasi dana desa tersemu, Eko mengajak Muslimat NU untuk membantu program pemerintah, diantaranya mempengaruhi pimpinan daerah agar fokus pengembangan ekonomi di wilayahnya sesuai potensi daerahnya.
"Program pertama minta batu Muslimat NU untuk yakinkan setiap pemda supaya menentukan priorotas produksinya apa. Pemerintah pusat akan memberikan insentif. Saat ini ada 19 kementerian diminta membantu Kemendes untuk mengelola dana desa," katanya.
Program kedua lanjutnya adalah membuat BUMdes. Dana desa cuma menjadi stimulus bukan sebagai sumber utama. Diharapkan desa mandiri secara finansial. Banyaknya BUMDes yang berdiri makan akan mengubah desa menjadi terdepan dan maju.
Eko menambahkan, pemerintah akan merealisasikan holding badan usaha milik desa BUMDes dengan membentuk holding Bumdes maka masing-masing BUMDes akan mendapat pembinan termasu manajerial pengelolaan.
"Muslimat NU dapat memulia disini melakukan pelatihan bagi desa dalam pengelolaan dana desa dan BUMDes," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017