Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) berupaya mewujudkan Zero Emission 2060 dengan meresmikan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap untuk kantor pemerintah, pondok pesantren, dan UMKM, di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sehari sebelum akhir masa jabatan berakhir meresmikan bantuan itu didampingi Kepala Dinas ESDM Jatim sekaligus Penjabat (Pj) Walikota Probolinggo Nurkholis, serta pimpinan Ponpes penerima bantuan PLTS Atap.
"Peresmian PLTS Atap itu sejalan dengan upaya Jawa Timur untuk memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Kota Probolinggo, Selasa.
Baca juga: PLN NTB wujudkan program ramah lingkungan dan nol emisi karbon
Baca juga: OIKN: Model IKN capai nol emisi karbon dapat jadi contoh kota lain di Indonesia
Menurutnya, hal itu juga merupakan upaya Jatim mencapai Net Zero Emission 2060, dimana pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas Jatim telah tumbuh sebesar 23,7 persen pada triwulan IV tahun 2023.
"Proses transisi EBT fosil menjadi non-fosil itu harus dimulai prosesnya. Jika itu memberikan kebermanfaatan yang besar, maka di kemudian hari kami dapat meningkatkan dayanya untuk penggunaan lebih masif lagi," tutur Khofifah.
Jatim telah menjadi provinsi yang berhasil membangun PLTS terbesar dengan total terpasang sebesar 68,21 MW. Dari jumlah itu sebanyak 62,42 MW PLTS Atap (Rooftop) telah terpasang pada gedung-gedung pemerintah, swasta, sekolah, dan pesantren, di provinsi setempat.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin tegaskan komitmen Indonesia target nol emisi karbon 2060
Selain itu juga terbangun PLTS yang tersebar dan komunal untuk memberikan akses energi masyarakat daerah terpencil dan kepulauan yang belum menikmati listrik sebesar 5,79 MW, yang berdampak positif terhadap peningkatan Rasio Elektrifikasi Jatim.
Dari sana, Bauran EBT Jatim sudah terwujud sebesar 9,36 persen dari target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 6,55 persen.
"Daya dukung alam dan daya dukung lingkungan harus dijaga dan ditingkatkan lewat berbagai ikhtiar bersama, termasuk transisi dari bahan bakar fosil ke non-fosil, sehingga tahapan itu pengukur apakah Net Zero Emission 2060 bisa tercapai atau tidak," kata Khofifah.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sehari sebelum akhir masa jabatan berakhir meresmikan bantuan itu didampingi Kepala Dinas ESDM Jatim sekaligus Penjabat (Pj) Walikota Probolinggo Nurkholis, serta pimpinan Ponpes penerima bantuan PLTS Atap.
"Peresmian PLTS Atap itu sejalan dengan upaya Jawa Timur untuk memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Kota Probolinggo, Selasa.
Baca juga: PLN NTB wujudkan program ramah lingkungan dan nol emisi karbon
Baca juga: OIKN: Model IKN capai nol emisi karbon dapat jadi contoh kota lain di Indonesia
Menurutnya, hal itu juga merupakan upaya Jatim mencapai Net Zero Emission 2060, dimana pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas Jatim telah tumbuh sebesar 23,7 persen pada triwulan IV tahun 2023.
"Proses transisi EBT fosil menjadi non-fosil itu harus dimulai prosesnya. Jika itu memberikan kebermanfaatan yang besar, maka di kemudian hari kami dapat meningkatkan dayanya untuk penggunaan lebih masif lagi," tutur Khofifah.
Jatim telah menjadi provinsi yang berhasil membangun PLTS terbesar dengan total terpasang sebesar 68,21 MW. Dari jumlah itu sebanyak 62,42 MW PLTS Atap (Rooftop) telah terpasang pada gedung-gedung pemerintah, swasta, sekolah, dan pesantren, di provinsi setempat.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin tegaskan komitmen Indonesia target nol emisi karbon 2060
Selain itu juga terbangun PLTS yang tersebar dan komunal untuk memberikan akses energi masyarakat daerah terpencil dan kepulauan yang belum menikmati listrik sebesar 5,79 MW, yang berdampak positif terhadap peningkatan Rasio Elektrifikasi Jatim.
Dari sana, Bauran EBT Jatim sudah terwujud sebesar 9,36 persen dari target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 6,55 persen.
"Daya dukung alam dan daya dukung lingkungan harus dijaga dan ditingkatkan lewat berbagai ikhtiar bersama, termasuk transisi dari bahan bakar fosil ke non-fosil, sehingga tahapan itu pengukur apakah Net Zero Emission 2060 bisa tercapai atau tidak," kata Khofifah.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024