Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok Jawa Barat siap mengawasi jalannya masa tenang penyelenggaraan pemilu 2024 mulai tanggal 11-13 Februari 2024.
"Kami akan melakukan apel siaga dan akan melakukan patroli di tempat-tempat strategis untuk memastikan tidak ada kampanye lagi di masa tenang," kata Ketua Bawaslu Cilodong Kota Depok, Dedi Muliana di Depok, Jumat.
Dedi Muliana mengatakan dalam masa tenang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan kampanye dan memastikan pemasangan baliho atau banner tidak diperbolehkan lagi.
Untuk itu kata dia partai politik untuk mencopot alat peraga kampanye baik itu gambar baliho ataupun banner. "Kami harap semua peserta pemilu mentaati aturan," tegasnya.
Dedi mensinyalir masih ada yang akan melakukan kampanye dimasa tenang karena dengan alasan masih ada dana yang tersedia. "Kalau kami menemukan ataupun ada larangan maka akan kami tindak tegas," katanya.
Lebih lanjut Dedi mengatakan juga melakukan pengawasan TPS yang mulai 21 Januari 2024 dengan melantik 453 personil pengawas TPS. "Setiap satu TPS satu pengawas untuk memastikan pemungutan berjalan sesuai dengan aturan," katanya.
Lebih lanjut Dedi mengatakan pengawasan juga dilakukan saat hari pencoblosan terutama serangan fajar. "Memang susah membuktikannya karena tidak ada info yang valid. Kalau desas desus memang ada. Karena serangan fajar merupakan upaya pamungkas," katanya.
"Kalau sampai ada ditemukan politik uang sanksinya pidana dengan ancaman sanksinya kurungan selama 3 tahun," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Kami akan melakukan apel siaga dan akan melakukan patroli di tempat-tempat strategis untuk memastikan tidak ada kampanye lagi di masa tenang," kata Ketua Bawaslu Cilodong Kota Depok, Dedi Muliana di Depok, Jumat.
Dedi Muliana mengatakan dalam masa tenang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan kampanye dan memastikan pemasangan baliho atau banner tidak diperbolehkan lagi.
Untuk itu kata dia partai politik untuk mencopot alat peraga kampanye baik itu gambar baliho ataupun banner. "Kami harap semua peserta pemilu mentaati aturan," tegasnya.
Dedi mensinyalir masih ada yang akan melakukan kampanye dimasa tenang karena dengan alasan masih ada dana yang tersedia. "Kalau kami menemukan ataupun ada larangan maka akan kami tindak tegas," katanya.
Lebih lanjut Dedi mengatakan juga melakukan pengawasan TPS yang mulai 21 Januari 2024 dengan melantik 453 personil pengawas TPS. "Setiap satu TPS satu pengawas untuk memastikan pemungutan berjalan sesuai dengan aturan," katanya.
Lebih lanjut Dedi mengatakan pengawasan juga dilakukan saat hari pencoblosan terutama serangan fajar. "Memang susah membuktikannya karena tidak ada info yang valid. Kalau desas desus memang ada. Karena serangan fajar merupakan upaya pamungkas," katanya.
"Kalau sampai ada ditemukan politik uang sanksinya pidana dengan ancaman sanksinya kurungan selama 3 tahun," ujarnya.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024