Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatatkan sejumlah keberhasilan kinerja sepanjang tahun 2023, mulai dari penurunan angka tumbuh kembang anak atau stunting, menekan angka pengangguran dan kemiskinan, hingga keberhasilan mengendalikan inflasi daerah.
"Ini merupakan buah kerja sama dari kita semua. Bukti bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Dengan dukungan seluruh pihak, berbagai capaian penting ini bisa kita raih bersama," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Minggu.
Dia mengatakan berdasarkan Survei Standar Gizi Indonesia (SSGI) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan. Pada 2021, angka stunting di Kabupaten Bekasi mencapai 21,5 persen.
Baca juga: BBWM Kabupaten Bekasi salurkan bantuan sosial tangani stunting
Angka tersebut menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi 17,8 persen. Terkini, prevalensi stunting telah berada di bawah 15 persen, bahkan diklaim kurang dari 14 persen. Tren penurunan ini membuat Kabupaten Bekasi menerima bonus miliaran rupiah.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI memberikan insentif fiskal sebesar Rp5,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi atas keberhasilan pemerintah daerah menekan angka stunting.
"Memang sesuai arahan pemerintah pusat di mana stunting harus menjadi perhatian. Maka berbagai upaya, bukan hanya dari sisi kesehatan tapi juga fasilitas pendukung harus dipenuhi. Untuk itu insentif fiskal yang diberikan akan dimanfaatkan juga untuk melanjutkan apa yang terus diupayakan terkait penanganan stunting ini," katanya.
Baca juga: Disperkimtan Kabupaten Bekasi salurkan bantuan untuk warga miskin di Desa Lubang Buaya
Sementara Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi turun sebesar 1,44 persen atau menjadi 8,87 persen. Ini merupakan angka pengangguran terendah sejak 2014 lalu.
Terakhir kali angka pengangguran berada di bawah 8 persen yakni pada 2014. Kala itu, tingkat pengangguran mencapai titik terbaik dengan 6,79 persen. Namun setelah itu, tingkat pengangguran terus meroket hingga mencapai puncak pada 2020 lalu mencapai 11,54 persen.
Prestasi lain yang diraih Kabupaten Bekasi yakni pengendalian inflasi. Dinilai berhasil menekan angka inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima penghargaan berupa insentif fiskal sebesar Rp10 miliar dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI.
Baca juga: Pemkab Bekasi luncurkan BKB Holistik Integratif Unggulan tekan stunting
Penghargaan ini diberikan atas konsistensi menjaga ketersediaan bahan pokok, menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau, memastikan pendistribusian terjaga, dan masyarakat miskin dapat terbantu melalui program perlindungan sosial.
Kebijakan strategis di sektor ekonomi dan sosial ini sekaligus membuat jumlah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi berkurang. Berdasarkan data Dinas Sosial, jumlah kemiskinan ekstrem berkurang signifikan dari semula 3.500 jiwa pada akhir tahun lalu, menjadi 1.160 jiwa.
Secara keseluruhan, sedikitnya 50 penghargaan diterima Kabupaten Bekasi baik di tingkat provinsi dan nasional. Teranyar, penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI juga Pembina Wajib Pajak Pribadi dan Badan/Perusahaan Teladan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Anugerah Philothra 2023.
"Penghargaan yang telah diberikan ini harus menjadi suntikan semangat untuk bekerja lebih giat lagi. Di 2024 ini pun kami tengah melakukan berbagai percepatan berbagai program agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat," kata Dani.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Ini merupakan buah kerja sama dari kita semua. Bukti bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Dengan dukungan seluruh pihak, berbagai capaian penting ini bisa kita raih bersama," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Minggu.
Dia mengatakan berdasarkan Survei Standar Gizi Indonesia (SSGI) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan. Pada 2021, angka stunting di Kabupaten Bekasi mencapai 21,5 persen.
Baca juga: BBWM Kabupaten Bekasi salurkan bantuan sosial tangani stunting
Angka tersebut menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi 17,8 persen. Terkini, prevalensi stunting telah berada di bawah 15 persen, bahkan diklaim kurang dari 14 persen. Tren penurunan ini membuat Kabupaten Bekasi menerima bonus miliaran rupiah.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI memberikan insentif fiskal sebesar Rp5,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi atas keberhasilan pemerintah daerah menekan angka stunting.
"Memang sesuai arahan pemerintah pusat di mana stunting harus menjadi perhatian. Maka berbagai upaya, bukan hanya dari sisi kesehatan tapi juga fasilitas pendukung harus dipenuhi. Untuk itu insentif fiskal yang diberikan akan dimanfaatkan juga untuk melanjutkan apa yang terus diupayakan terkait penanganan stunting ini," katanya.
Baca juga: Disperkimtan Kabupaten Bekasi salurkan bantuan untuk warga miskin di Desa Lubang Buaya
Sementara Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi turun sebesar 1,44 persen atau menjadi 8,87 persen. Ini merupakan angka pengangguran terendah sejak 2014 lalu.
Terakhir kali angka pengangguran berada di bawah 8 persen yakni pada 2014. Kala itu, tingkat pengangguran mencapai titik terbaik dengan 6,79 persen. Namun setelah itu, tingkat pengangguran terus meroket hingga mencapai puncak pada 2020 lalu mencapai 11,54 persen.
Prestasi lain yang diraih Kabupaten Bekasi yakni pengendalian inflasi. Dinilai berhasil menekan angka inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima penghargaan berupa insentif fiskal sebesar Rp10 miliar dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI.
Baca juga: Pemkab Bekasi luncurkan BKB Holistik Integratif Unggulan tekan stunting
Penghargaan ini diberikan atas konsistensi menjaga ketersediaan bahan pokok, menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau, memastikan pendistribusian terjaga, dan masyarakat miskin dapat terbantu melalui program perlindungan sosial.
Kebijakan strategis di sektor ekonomi dan sosial ini sekaligus membuat jumlah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi berkurang. Berdasarkan data Dinas Sosial, jumlah kemiskinan ekstrem berkurang signifikan dari semula 3.500 jiwa pada akhir tahun lalu, menjadi 1.160 jiwa.
Secara keseluruhan, sedikitnya 50 penghargaan diterima Kabupaten Bekasi baik di tingkat provinsi dan nasional. Teranyar, penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI juga Pembina Wajib Pajak Pribadi dan Badan/Perusahaan Teladan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Anugerah Philothra 2023.
"Penghargaan yang telah diberikan ini harus menjadi suntikan semangat untuk bekerja lebih giat lagi. Di 2024 ini pun kami tengah melakukan berbagai percepatan berbagai program agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat," kata Dani.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024