Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi kesiapan program rerouting atau penataan ulang jaringan trayek angkot, di Balai Kota, Rabu.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Ade Sarip Hidayat, diikuti oleh sejumlah dinas serta instansi terkait, Organda dan pimpinan sejumlah badan hukum angkot yang sudah terbentuk.
Ade mengatakan, harapan Pemerintah Kota Bogor, program rerouting angkot dapat berjalan lancar, memberikan kenyamanan bagi semua, baik supir, pemilik angkot dan masyarakat.
"Kesiapan rerouting harus dipastikan lagi, persiapan harus lebih matang, jadi tidak ada penumpang dan pengusaha angkutan yang dirugikan, mampu memberikan kenyamanan bagi semua," kata Ade membuka rapat.
Selasa (7/2) kemarin, Pemkot Bogor juga menggelar rapat koordinasi antar OPD dan aparat di wilayah (camat serta lurah) untuk mematangkan progress kesiapan rerouting, mendengar penjelasan dari instansi terkait seperti DLLAJ maupun aparat wilayah terkait sosialisasi.
Berbeda, dengan rapat kali ini, dihadiri oleh pengurus Organda Kota Bogor dan 16 pimpinan badan usaha angkot yang sudah terbentuh. Materi yang disampaikan, selain penjelasan terkait rerouting, juga mendengarkan aspirasi dari pihak pemilik angkutan.
Di tengah berlangsungnya rapat koordinasi, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyempatkan diri hadir untuk mendengar langsung keterangan dari Organda, dan para pemilik angkutan terkait rerouting.
Bima menegaskan, bahwa rerouting menjadi program prioritas nomor satu yang diutamakan sehingga, Pemerintah Kota harus totalitas bergerak dan berjuang untuk mewujudkannya.
"Yang perlu diperkuat adalah konsep, dan sosialisasi lebih maksimal. Belajar dari pengalaman SSA, agar rerouting bisa berjalan lebih baik," katanya.
Menurut Bima, kesiapan dari Organda dan Badan Hukum angkot menjadi faktor kunci dari berjalannya program rerouting angkot.
"Targetnya tahapan-tahapan ini harus terus berjalan. Rerouting bukan sekedar menata ulang trayek angkot, tetapi bagian dari konversi angkot menjadi angkutan umum berbasis bus," kata Bima.
Pemerintah Kota Bogor berencana akan memberlakukan rerouting angkot atau penataan ulang jaringan trayek angkot, yang rencananya akan diujiconakam pada pertengahan Februari ini.
Program rerouting merupakan kelanjutan dari penataan transportasi setelah diberlakukannya Sistem Satu Arah (SSA) di seputar Kebun Raya dan Istana Bogor. Setelah rerouting, akan dilanjutkan dengan konversi angkot menjadi bus.
Rerouting akan mengurangi jumlah angkot yang beroperasi di pusat kota, mendistribusikannya ke wilayah pinggiran, dan melayanan seluruh wilayah Kota Bogor. Sebelum rerouting jumlah kelurahan yang terlayani baru 59 kelurahan dari 68 kelurahan yang ada.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Ade Sarip Hidayat, diikuti oleh sejumlah dinas serta instansi terkait, Organda dan pimpinan sejumlah badan hukum angkot yang sudah terbentuk.
Ade mengatakan, harapan Pemerintah Kota Bogor, program rerouting angkot dapat berjalan lancar, memberikan kenyamanan bagi semua, baik supir, pemilik angkot dan masyarakat.
"Kesiapan rerouting harus dipastikan lagi, persiapan harus lebih matang, jadi tidak ada penumpang dan pengusaha angkutan yang dirugikan, mampu memberikan kenyamanan bagi semua," kata Ade membuka rapat.
Selasa (7/2) kemarin, Pemkot Bogor juga menggelar rapat koordinasi antar OPD dan aparat di wilayah (camat serta lurah) untuk mematangkan progress kesiapan rerouting, mendengar penjelasan dari instansi terkait seperti DLLAJ maupun aparat wilayah terkait sosialisasi.
Berbeda, dengan rapat kali ini, dihadiri oleh pengurus Organda Kota Bogor dan 16 pimpinan badan usaha angkot yang sudah terbentuh. Materi yang disampaikan, selain penjelasan terkait rerouting, juga mendengarkan aspirasi dari pihak pemilik angkutan.
Di tengah berlangsungnya rapat koordinasi, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyempatkan diri hadir untuk mendengar langsung keterangan dari Organda, dan para pemilik angkutan terkait rerouting.
Bima menegaskan, bahwa rerouting menjadi program prioritas nomor satu yang diutamakan sehingga, Pemerintah Kota harus totalitas bergerak dan berjuang untuk mewujudkannya.
"Yang perlu diperkuat adalah konsep, dan sosialisasi lebih maksimal. Belajar dari pengalaman SSA, agar rerouting bisa berjalan lebih baik," katanya.
Menurut Bima, kesiapan dari Organda dan Badan Hukum angkot menjadi faktor kunci dari berjalannya program rerouting angkot.
"Targetnya tahapan-tahapan ini harus terus berjalan. Rerouting bukan sekedar menata ulang trayek angkot, tetapi bagian dari konversi angkot menjadi angkutan umum berbasis bus," kata Bima.
Pemerintah Kota Bogor berencana akan memberlakukan rerouting angkot atau penataan ulang jaringan trayek angkot, yang rencananya akan diujiconakam pada pertengahan Februari ini.
Program rerouting merupakan kelanjutan dari penataan transportasi setelah diberlakukannya Sistem Satu Arah (SSA) di seputar Kebun Raya dan Istana Bogor. Setelah rerouting, akan dilanjutkan dengan konversi angkot menjadi bus.
Rerouting akan mengurangi jumlah angkot yang beroperasi di pusat kota, mendistribusikannya ke wilayah pinggiran, dan melayanan seluruh wilayah Kota Bogor. Sebelum rerouting jumlah kelurahan yang terlayani baru 59 kelurahan dari 68 kelurahan yang ada.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017