Karawang (Antara Megapolitan) - Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Karawang meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat merealisasikan standardisasi gaji yang layak bagi guru honorer.
"Jika tidak bisa sama dengan UMK (upah minimum kabupaten), minimal gaji guru honorer itu mendekati UMK," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) setempat Nandang Mulyana, di Karawang, Selasa.
Ia mengaku pihaknya sudah mengusulkan gaji bagi para guru honorer di daerahnya agar nilainya mendekati UMK Karawang. Itu diperlukan untuk perbaikan taraf hidup guru honorer yang sulit menjadi pegawai negeri sipil.
Selama ini, katanya, para guru honorer di Karawang hidup tidak layak karena minimnya gaji yang diterima setiap bulan.
Menurut dia, PGRI menginginkan agar gaji para guru honorer yang ditetapkan pemerintah bisa disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak, seperti halnya upah minimum untuk para pekerja perusahaan.
Ia menilai, dengan perbaikan upah guru honorer, maka akan terjalin hubungan simbiosis, saling menguntungkan antara pemerintah dengan para guru honorer.
"Hubungan simbiosis artinya, pemerintah mendapatkan jasa tenaga pengajar, dan para guru honorer mendapatkan kesejahteraan," katanya.
Keberadaan tenaga honorer itu sendiri berawal dari kebutuhan sumber daya manusia untuk menyukseskan program pemerintah.
"Jika penetapan upah minimum guru honorer itu bisa terealisasi, hal itu membuktikan kalau pemerintah memang memiliki kepedulian terhadap guru honorer yang selama ini membantu program pemerintah," kata Nandang.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Jika tidak bisa sama dengan UMK (upah minimum kabupaten), minimal gaji guru honorer itu mendekati UMK," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) setempat Nandang Mulyana, di Karawang, Selasa.
Ia mengaku pihaknya sudah mengusulkan gaji bagi para guru honorer di daerahnya agar nilainya mendekati UMK Karawang. Itu diperlukan untuk perbaikan taraf hidup guru honorer yang sulit menjadi pegawai negeri sipil.
Selama ini, katanya, para guru honorer di Karawang hidup tidak layak karena minimnya gaji yang diterima setiap bulan.
Menurut dia, PGRI menginginkan agar gaji para guru honorer yang ditetapkan pemerintah bisa disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak, seperti halnya upah minimum untuk para pekerja perusahaan.
Ia menilai, dengan perbaikan upah guru honorer, maka akan terjalin hubungan simbiosis, saling menguntungkan antara pemerintah dengan para guru honorer.
"Hubungan simbiosis artinya, pemerintah mendapatkan jasa tenaga pengajar, dan para guru honorer mendapatkan kesejahteraan," katanya.
Keberadaan tenaga honorer itu sendiri berawal dari kebutuhan sumber daya manusia untuk menyukseskan program pemerintah.
"Jika penetapan upah minimum guru honorer itu bisa terealisasi, hal itu membuktikan kalau pemerintah memang memiliki kepedulian terhadap guru honorer yang selama ini membantu program pemerintah," kata Nandang.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017