Pakar hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Al Wisnubroto mengapresiasi niat calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, untuk memenjarakan narapidana kasus korupsi di Lembaga Permasyarakatan (LP) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
"Apa yang dikatakan Ganjar itu merespons harapan masyarakat. Masyarakat sudah sangat muak dengan pemberantasan korupsi yang tidak pernah memuaskan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Menurut Wisnubroto, kasus-kasus korupsi masih marak, lantaran hakim yang jadi pengadil kerap memberikan vonis rendah. Di lain sisi, banyak terpidana kasus korupsi yang kemudian ditempatkan di LP yang tergolong mewah. Pendidikan anti-korupsi terhadap masyarakat pun terkesan minim.
Baca juga: Siti Atikoh sambangi Pasar Rau Banten dengarkan aspirasi pedagang
"Kalau sanksi pidana itu hanya merupakan komponen dari sistem. Bukan berarti itu tidak penting. Itu penting, kita harus memerhatikan semua aspek secara keseluruhan," jelasnya.
Lanjut dia, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada sanksi berat saja. Upaya-upaya menggerus praktik-praktik lancung korupsi juga perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penegak hukum.
"Terutama terkait dengan SDM aparat penegak hukum yang ada di luar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti kejaksaan dan kepolisian yang juga menangani tindak pidana korupsi," katanya.
Baca juga: Ganjar siap kembangkan KUR murah dan program Kredit Lapak untuk UMKM nasional
Wisnubroto berharap pasangan Ganjar-Mahfud tak hanya berhenti di situ saja. Untuk mengebut pemberantasan korupsi, marwah dan kewenangan KPK juga harus diperkuat seperti semula. Saat ini, KPK lemah karena setengah kakinya berada di rumpun eksekutif. Usai revisi UU KPK berlaku, pegawai KPK kini beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Menurut dia, untuk memperkuat KPK, revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga diperlukan. muatan UU Tipikor masih belum memenuhi kriteria yang disarankan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).
"Kewenangan-kewenangan KPK, menurut saya, harus dikembalikan seperti awal membentuk KPK. KPK ini anak kandung reformasi. Saya kira, sudah saatnya juga (UU KPK) untuk diperbaharui. Seperti contohnya mengenai korupsi di sektor swasta yang belum diatur rinci," ungkapnya.
Baca juga: Jubir Muda Ganjar Mahfud: Tuntaskan IKN seperti Soekarno membangun Semanggi
Sebelumnya, gagasan untuk memenjarakan napi kasus korupsi di Nusakambangan diungkap Ganjar saat memberikan kuliah kebangsaaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Jawa Barat, Jumat (8/12) lalu. Di depan mahasiswa, ia menegaskan bakal bersikap tegas di bidang pemberantasan korupsi.
"Kita bawa pejabat koruptor ke Nusakambangan. Tempatnya terpencil jauh dari mana-mana, masih banyak semak belukar. Dulu ada napi terkenal namanya Johny Indo, yang melarikan diri, sampai dijadikan film. Setuju enggak kalau koruptor dimasukkan sana?" kata Ganjar.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Apa yang dikatakan Ganjar itu merespons harapan masyarakat. Masyarakat sudah sangat muak dengan pemberantasan korupsi yang tidak pernah memuaskan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Menurut Wisnubroto, kasus-kasus korupsi masih marak, lantaran hakim yang jadi pengadil kerap memberikan vonis rendah. Di lain sisi, banyak terpidana kasus korupsi yang kemudian ditempatkan di LP yang tergolong mewah. Pendidikan anti-korupsi terhadap masyarakat pun terkesan minim.
Baca juga: Siti Atikoh sambangi Pasar Rau Banten dengarkan aspirasi pedagang
"Kalau sanksi pidana itu hanya merupakan komponen dari sistem. Bukan berarti itu tidak penting. Itu penting, kita harus memerhatikan semua aspek secara keseluruhan," jelasnya.
Lanjut dia, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada sanksi berat saja. Upaya-upaya menggerus praktik-praktik lancung korupsi juga perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penegak hukum.
"Terutama terkait dengan SDM aparat penegak hukum yang ada di luar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti kejaksaan dan kepolisian yang juga menangani tindak pidana korupsi," katanya.
Baca juga: Ganjar siap kembangkan KUR murah dan program Kredit Lapak untuk UMKM nasional
Wisnubroto berharap pasangan Ganjar-Mahfud tak hanya berhenti di situ saja. Untuk mengebut pemberantasan korupsi, marwah dan kewenangan KPK juga harus diperkuat seperti semula. Saat ini, KPK lemah karena setengah kakinya berada di rumpun eksekutif. Usai revisi UU KPK berlaku, pegawai KPK kini beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Menurut dia, untuk memperkuat KPK, revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga diperlukan. muatan UU Tipikor masih belum memenuhi kriteria yang disarankan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).
"Kewenangan-kewenangan KPK, menurut saya, harus dikembalikan seperti awal membentuk KPK. KPK ini anak kandung reformasi. Saya kira, sudah saatnya juga (UU KPK) untuk diperbaharui. Seperti contohnya mengenai korupsi di sektor swasta yang belum diatur rinci," ungkapnya.
Baca juga: Jubir Muda Ganjar Mahfud: Tuntaskan IKN seperti Soekarno membangun Semanggi
Sebelumnya, gagasan untuk memenjarakan napi kasus korupsi di Nusakambangan diungkap Ganjar saat memberikan kuliah kebangsaaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Jawa Barat, Jumat (8/12) lalu. Di depan mahasiswa, ia menegaskan bakal bersikap tegas di bidang pemberantasan korupsi.
"Kita bawa pejabat koruptor ke Nusakambangan. Tempatnya terpencil jauh dari mana-mana, masih banyak semak belukar. Dulu ada napi terkenal namanya Johny Indo, yang melarikan diri, sampai dijadikan film. Setuju enggak kalau koruptor dimasukkan sana?" kata Ganjar.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023