Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono menekankan perlunya kedewasaan politik di kalangan elite negara untuk memelihara lingkungan politik yang damai.
"Gangguan politik bisa menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang pada bulan November dan proses pemilihan umum selanjutnya," kata Vishnu Juwono di kampus UI Depok, Rabu.
Oleh karena itu, menjaga suasana politik yang kondusif sangat penting bagi kontes politik 2024, yang meliputi pemilihan Presiden, pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah.
Baca juga: Bupati Purwakarta ajak masyarakat hormati perbedaan politik
Ia menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap konflik publik yang semakin membesar antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden Joko Widodo.
Pemicunya adalah pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, yang menyatakan PDI-P merasa ditinggalkan akibat terpilihnya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden bersama calon presiden Prabowo Subianto, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan didukung oleh ‘Koalisi Indonesia Maju’.
Baca juga: Pimpinan Parpol dan Timses cagub-cawagub Lampung bertemu untuk damai
PDIP, bersama sejumlah partai lainnya, mendukung mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024.
Selain itu, Hasto menyinggung ‘tersanderanya’ para pemimpin partai oleh tindakan pemerintah sehingga terpaksa mendukung Prabowo dan Gibran.
Isu yang diungkap oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ini telah membahayakan stabilitas politik pemerintah. PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Bupati Bogor pimpin penandatanganan kesepakatan bersama pemilu damai
Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet.
Dia mendorong baik PDIP maupun Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintah secara kolaboratif dan memastikan jalannya pemilu mendatang yang transparan, adil, dan bebas dari korupsi.
Vishnu menegaskan pentingnya menemukan titik temu untuk mengatasi konflik terbuka ini, menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Gangguan politik bisa menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang pada bulan November dan proses pemilihan umum selanjutnya," kata Vishnu Juwono di kampus UI Depok, Rabu.
Oleh karena itu, menjaga suasana politik yang kondusif sangat penting bagi kontes politik 2024, yang meliputi pemilihan Presiden, pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah.
Baca juga: Bupati Purwakarta ajak masyarakat hormati perbedaan politik
Ia menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap konflik publik yang semakin membesar antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden Joko Widodo.
Pemicunya adalah pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, yang menyatakan PDI-P merasa ditinggalkan akibat terpilihnya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden bersama calon presiden Prabowo Subianto, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan didukung oleh ‘Koalisi Indonesia Maju’.
Baca juga: Pimpinan Parpol dan Timses cagub-cawagub Lampung bertemu untuk damai
PDIP, bersama sejumlah partai lainnya, mendukung mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024.
Selain itu, Hasto menyinggung ‘tersanderanya’ para pemimpin partai oleh tindakan pemerintah sehingga terpaksa mendukung Prabowo dan Gibran.
Isu yang diungkap oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ini telah membahayakan stabilitas politik pemerintah. PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Bupati Bogor pimpin penandatanganan kesepakatan bersama pemilu damai
Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet.
Dia mendorong baik PDIP maupun Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintah secara kolaboratif dan memastikan jalannya pemilu mendatang yang transparan, adil, dan bebas dari korupsi.
Vishnu menegaskan pentingnya menemukan titik temu untuk mengatasi konflik terbuka ini, menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023