Cikarang, Bekasi (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akan lebih selektif dalam memilih media cetak dan elektronik guna melakukan kerjasama pemberitaan dikarenakan banyaknya berita bohong (Hoax).
"Ini dilakukan sering kalinya media tidak berjalan sesuai dengan ketentuan," kata Kepala Bagian Humas Pemkab Bekasi, Yanya Ahmad di Kabupaten Bekasi, Rabu.
Menurut dia perusahaan media harus jelas, baik perusahaan, alamat dan berbadan hukum. Sehingga kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
Dan juga peran serta media juga harus bersifat penyebaran informasi sesuai aturan berikut dengan cara penulisan maupun kode etik jurnalistik.
Dewasa ini banyaknya media yang ada di Kabupaten Bekasi sering kali memberitakan berita bohong (Hoax) atau tidak sesuai dengan kenyataan.
"Ada beberapa media yang memberitakan dengan asal-asalan sehingga menimbulkan isu yang kurang baik atau hanya untuk kepentingan pribadi," katanya.
Ia menambahkan saat ini sedang dilakukan pendataan media elektronik dan surat kabar, maupun online yang sesuai dengan data dari dewan press.
Data itu nantinya akan dijadikan acuan untuk Humas Pemkab Bekasi dalam melakukan kerja sama.
Dalam hal ini Pemkab Bekasi sudah tidak pandangan bulu dalam melakukan kerjasama pemberitaan maupun iklan kepada media.
Dan juga seleksi ketat itu guna menjaga nama baik pemerintah daerah setempat dikarenakan banyaknya isu pemberitaan yang melenceng dari kenyataan.
Lanjut Kepala Bagian Humas Yanya Ahmad menjelaskan dalam menjaga kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bekasi tentu peran media sangat dibutuhkan sebagai penyebar informasi baik secara kedinasan maupun masyarakat.
Dikarenakan peran aktif media dirasa penting dan mempunyai nilai jual yang baik dalam menentukan arah pembangunan daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Ini dilakukan sering kalinya media tidak berjalan sesuai dengan ketentuan," kata Kepala Bagian Humas Pemkab Bekasi, Yanya Ahmad di Kabupaten Bekasi, Rabu.
Menurut dia perusahaan media harus jelas, baik perusahaan, alamat dan berbadan hukum. Sehingga kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
Dan juga peran serta media juga harus bersifat penyebaran informasi sesuai aturan berikut dengan cara penulisan maupun kode etik jurnalistik.
Dewasa ini banyaknya media yang ada di Kabupaten Bekasi sering kali memberitakan berita bohong (Hoax) atau tidak sesuai dengan kenyataan.
"Ada beberapa media yang memberitakan dengan asal-asalan sehingga menimbulkan isu yang kurang baik atau hanya untuk kepentingan pribadi," katanya.
Ia menambahkan saat ini sedang dilakukan pendataan media elektronik dan surat kabar, maupun online yang sesuai dengan data dari dewan press.
Data itu nantinya akan dijadikan acuan untuk Humas Pemkab Bekasi dalam melakukan kerja sama.
Dalam hal ini Pemkab Bekasi sudah tidak pandangan bulu dalam melakukan kerjasama pemberitaan maupun iklan kepada media.
Dan juga seleksi ketat itu guna menjaga nama baik pemerintah daerah setempat dikarenakan banyaknya isu pemberitaan yang melenceng dari kenyataan.
Lanjut Kepala Bagian Humas Yanya Ahmad menjelaskan dalam menjaga kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bekasi tentu peran media sangat dibutuhkan sebagai penyebar informasi baik secara kedinasan maupun masyarakat.
Dikarenakan peran aktif media dirasa penting dan mempunyai nilai jual yang baik dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017