Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Depok Andriansyah mengatakan pihaknya menjalin kerja sama pengawasan partisipatif dengan lembaga dan organisasi di masyarakat setempat menjelang pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Dalam hal berkaitan dengan pemilu, kami akan tetap melakukan pencegahan dan pengawasan dengan kerja sama pengawasan partisipatif," kata Andriansyah di Depok, Jumat.
Andriansyah mengatakan bahwa kerja sama pengawasan partisipatif dengan lembaga kepemudaan, organisasi, dan lembaga masyarakat.
Baca juga: Bawaslu Depok siap jika pilkada serentak 2024 dimajukan
Baca juga: Bawaslu Kota Depok hadirkan inovasi Jurnalist Night
Kerja sama pengawasan partisipatif dengan bersinergi untuk mendukung sumber daya manusia (SDM) petugas di tingkat kecamatan dan kelurahan selama pemilu.
"Hal ini yang kami lakukan berkaitan dengan kerja sama ini nantinya ke depan karena SDM kami di tingkat kecamatan maupun kelurahan juga butuh dukungan dari masyarakat," katanya.
Ia melanjutkan, "Komitmen kami salah satunya dengan pemuda Muhammadiyah. Sinergitas dalam hal pengawasan partisipatif itu bisa berjalan. Biasanya modus pelanggaran yang sering terjadi selama pemilu di Depok masih kental dengan politik uang, politisasi SARA, dan hoaks.
Baca juga: Bawaslu Depok perpanjang masa pendaftaran panwaslu dua kecamatan
Anggota Bawaslu Kota Depok ini mengatakan bahwa kerja sama pengawasan partisipatif ini perlu dukungan untuk mengantisipasi pelanggaran selama pemilu sehingga berjalan dengan baik.
"Berkaca pada indeks kerawanan pemilu di Depok berkaitan dengan sisi politik uang, politisasi SARA, dan hoaks kaya seperti itu, ya, itu yang kami antisipasi. Makanya, perlu juga dukungan dari masyarakat untuk mencegah atau menangkal hal hal tersebut," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Dalam hal berkaitan dengan pemilu, kami akan tetap melakukan pencegahan dan pengawasan dengan kerja sama pengawasan partisipatif," kata Andriansyah di Depok, Jumat.
Andriansyah mengatakan bahwa kerja sama pengawasan partisipatif dengan lembaga kepemudaan, organisasi, dan lembaga masyarakat.
Baca juga: Bawaslu Depok siap jika pilkada serentak 2024 dimajukan
Baca juga: Bawaslu Kota Depok hadirkan inovasi Jurnalist Night
Kerja sama pengawasan partisipatif dengan bersinergi untuk mendukung sumber daya manusia (SDM) petugas di tingkat kecamatan dan kelurahan selama pemilu.
"Hal ini yang kami lakukan berkaitan dengan kerja sama ini nantinya ke depan karena SDM kami di tingkat kecamatan maupun kelurahan juga butuh dukungan dari masyarakat," katanya.
Ia melanjutkan, "Komitmen kami salah satunya dengan pemuda Muhammadiyah. Sinergitas dalam hal pengawasan partisipatif itu bisa berjalan. Biasanya modus pelanggaran yang sering terjadi selama pemilu di Depok masih kental dengan politik uang, politisasi SARA, dan hoaks.
Baca juga: Bawaslu Depok perpanjang masa pendaftaran panwaslu dua kecamatan
Anggota Bawaslu Kota Depok ini mengatakan bahwa kerja sama pengawasan partisipatif ini perlu dukungan untuk mengantisipasi pelanggaran selama pemilu sehingga berjalan dengan baik.
"Berkaca pada indeks kerawanan pemilu di Depok berkaitan dengan sisi politik uang, politisasi SARA, dan hoaks kaya seperti itu, ya, itu yang kami antisipasi. Makanya, perlu juga dukungan dari masyarakat untuk mencegah atau menangkal hal hal tersebut," ujarnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023