Bekasi (Antara Megapolitan) - Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, optimistis penerapan kebijakan nontunai dalam transaksi perpajakan di wilayahnya berpotensi mendongkrak capaian pendapatan asli daerah (PAD) mulai 2017.
"Saat ini kami sedang mengurangi adanya transaksi secara tunai dari para wajib pajak dengan meluncurkan sejumlah layanan secara online pada 2016," kata Kepala Seksi Pajak Daerah Dispenda Kota Bekasi, Luthfi Firmansyah di Bekasi, Kamis.
Layanan online itu akan mengarahkan para wajib pajak untuk bertransaksi secara perbankan tanpa adanya uang tunai dari tangan ke tangan.
Sistem itu diproyeksikan mampu meminimalisasi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam transaksi perpajakan di Kota Bekasi.
Saat ini, kata dia, seluruh layanan Dispenda sudah berbasis online, di antaranya pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak air tanah, pajak penerangan jalan dan pajak parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Luthfi mengaku optimistis target PAD pihaknya pada 2017 dapat terlampaui melalui sistem tersebut karena fungsinya yang lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat serta tertib secara administrasi.
"Melalui sistem konvensional pada 2016 saja, kami bisa mengumpulkan Rp1,03 triliun atau 83,25 persen target PAD 2016 yang ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun hingga 30 November 2016," katanya.
Sistem konvensional yang dimaksud adalah penggunaan transaksi tunai antara wajib pajak dengan petugas Dispenda di seluruh kantor layanan pajak pemerintah daerah.
"Para wajib pajak ini bisa seharian untuk mengakses layanan pajak secara konvensional. Dengan sistem online, paling lama lima menit transaksi sudah selesai seluruhnya mulai dari pelaporan hingga pembayaran," katanya.
Luthfi menambahkan, target PAD 2017 diproyeksikan meningkat sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya.
"Kalau sistem yang digunakan simpel dan mudah, saya yakin target 2017 bisa terlampaui," katanya.(ADV)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Saat ini kami sedang mengurangi adanya transaksi secara tunai dari para wajib pajak dengan meluncurkan sejumlah layanan secara online pada 2016," kata Kepala Seksi Pajak Daerah Dispenda Kota Bekasi, Luthfi Firmansyah di Bekasi, Kamis.
Layanan online itu akan mengarahkan para wajib pajak untuk bertransaksi secara perbankan tanpa adanya uang tunai dari tangan ke tangan.
Sistem itu diproyeksikan mampu meminimalisasi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam transaksi perpajakan di Kota Bekasi.
Saat ini, kata dia, seluruh layanan Dispenda sudah berbasis online, di antaranya pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak air tanah, pajak penerangan jalan dan pajak parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Luthfi mengaku optimistis target PAD pihaknya pada 2017 dapat terlampaui melalui sistem tersebut karena fungsinya yang lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat serta tertib secara administrasi.
"Melalui sistem konvensional pada 2016 saja, kami bisa mengumpulkan Rp1,03 triliun atau 83,25 persen target PAD 2016 yang ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun hingga 30 November 2016," katanya.
Sistem konvensional yang dimaksud adalah penggunaan transaksi tunai antara wajib pajak dengan petugas Dispenda di seluruh kantor layanan pajak pemerintah daerah.
"Para wajib pajak ini bisa seharian untuk mengakses layanan pajak secara konvensional. Dengan sistem online, paling lama lima menit transaksi sudah selesai seluruhnya mulai dari pelaporan hingga pembayaran," katanya.
Luthfi menambahkan, target PAD 2017 diproyeksikan meningkat sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya.
"Kalau sistem yang digunakan simpel dan mudah, saya yakin target 2017 bisa terlampaui," katanya.(ADV)
Editor : Andi Firdaus
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016