Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menambah porsi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) pada perubahan APBD tahun 2023 yang sekarang sedang dibahas bersama DPRD setempat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin usai rapat koordinasi penanggulangan di Cibinong, Bogor, Senin, menyebutkan bahwa penambahan BTT diperlukan untuk antisipasi pembiayaan bencana-bencana yang terjadi hingga akhir Desember 2023.
"Karena BTT ini bukan hanya mengatasi hari ini kekeringan. Biasanya setelah musim kemarau panjang ini, kadang-kadang kalau hujan tinggi, biasanya kita pikirkan longsor dan banjir," ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki pos anggaran BTT sekitar Rp50 miliar yang dapat digunakan untuk penanganan bencana.
Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor telah mengajukan penggunaan BTT sekitar Rp78 juta untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan.
"Minimal BTT itu untuk beli solar dan untuk operasional petugas. Airnya tidak beli, karena PDAM siap dari cabang-cabang siap ditambah nanti mudah-mudahan, ada juga dari pengusaha air," kata Burhan.
Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD setempat sedang membahas perubahan APBD tahun anggaran 2023 untuk mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan menyebutkan bahwa beberapa alasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), diantaranya penyesuaian terhadap rasionalisasi belanja daerah sebagai akibat dari proses hasil evaluasi pelaksanaan kinerja selama semester satu tahun berjalan.
"Melihat perkembangan kinerja program kegiatan dan dinamika kebijakan tahun 2023, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan," kata Iwan.
Pada akhir November 2022, DPRD Kabupaten Bogor menetapkan angka APBD tahun 2023 sebesar Rp9,14 triliun dalam rapat paripurna bersama Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.
Postur APBD 2023 Kabupaten Bogor terdiri dari target Pendapatan Daerah sekitar Rp8,5 triliun, kemudian belanja daerah ditarget Rp9,14 triliun. Kemudian, terdapat defisit anggaran sekitar Rp642 miliar telah tertutupi oleh pembiayaan netto.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin usai rapat koordinasi penanggulangan di Cibinong, Bogor, Senin, menyebutkan bahwa penambahan BTT diperlukan untuk antisipasi pembiayaan bencana-bencana yang terjadi hingga akhir Desember 2023.
"Karena BTT ini bukan hanya mengatasi hari ini kekeringan. Biasanya setelah musim kemarau panjang ini, kadang-kadang kalau hujan tinggi, biasanya kita pikirkan longsor dan banjir," ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki pos anggaran BTT sekitar Rp50 miliar yang dapat digunakan untuk penanganan bencana.
Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor telah mengajukan penggunaan BTT sekitar Rp78 juta untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan.
"Minimal BTT itu untuk beli solar dan untuk operasional petugas. Airnya tidak beli, karena PDAM siap dari cabang-cabang siap ditambah nanti mudah-mudahan, ada juga dari pengusaha air," kata Burhan.
Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD setempat sedang membahas perubahan APBD tahun anggaran 2023 untuk mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan menyebutkan bahwa beberapa alasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), diantaranya penyesuaian terhadap rasionalisasi belanja daerah sebagai akibat dari proses hasil evaluasi pelaksanaan kinerja selama semester satu tahun berjalan.
"Melihat perkembangan kinerja program kegiatan dan dinamika kebijakan tahun 2023, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan," kata Iwan.
Pada akhir November 2022, DPRD Kabupaten Bogor menetapkan angka APBD tahun 2023 sebesar Rp9,14 triliun dalam rapat paripurna bersama Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.
Postur APBD 2023 Kabupaten Bogor terdiri dari target Pendapatan Daerah sekitar Rp8,5 triliun, kemudian belanja daerah ditarget Rp9,14 triliun. Kemudian, terdapat defisit anggaran sekitar Rp642 miliar telah tertutupi oleh pembiayaan netto.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023