Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong agar pemerintah memberikan jaminan bagi anak terpindana memiliki kesempatan dan masa depan yang cerah sebagai generasi penerus bangsa.
Bamsoet mengatakan bahwa stigma dan pandangan negatif anak terpidana masih terjadi, bahkan masih kerap mengalami penolakan dari keluarga maupun lingkungan sekitar.
"Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Kemenkumham memetakan dan mengklasifikasikan dampak negatif anak terpidana bagi tumbuh kembang, kerentanan kekerasan berlapis, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, serta segera menentukan solusi untuk mengatasi dampak-dampak tersebut, dikarenakan anak terpidana juga memiliki kesempatan dan masa depan yang cerah sebagai generasi penerus bangsa," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA, di Jakarta, Senin.
Menurutnya, Kemenkumham harus memberikan jaminan bagi anak terpidana agar tidak menghilangkan kesempatan dan tidak menghalangi anak dari berbagai pilihan hidup.
"Kemenkumham harus terus memperhatikan kepentingan terbaik dari anak-anak binaan, dan tidak mencampur terpidana anak dengan tahanan/narapidana dewasa," lanjutnya.
Pemerintah harus mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Bamsoet mengatakan bahwa stigma dan pandangan negatif anak terpidana masih terjadi, bahkan masih kerap mengalami penolakan dari keluarga maupun lingkungan sekitar.
"Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Kemenkumham memetakan dan mengklasifikasikan dampak negatif anak terpidana bagi tumbuh kembang, kerentanan kekerasan berlapis, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, serta segera menentukan solusi untuk mengatasi dampak-dampak tersebut, dikarenakan anak terpidana juga memiliki kesempatan dan masa depan yang cerah sebagai generasi penerus bangsa," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA, di Jakarta, Senin.
Menurutnya, Kemenkumham harus memberikan jaminan bagi anak terpidana agar tidak menghilangkan kesempatan dan tidak menghalangi anak dari berbagai pilihan hidup.
"Kemenkumham harus terus memperhatikan kepentingan terbaik dari anak-anak binaan, dan tidak mencampur terpidana anak dengan tahanan/narapidana dewasa," lanjutnya.
Pemerintah harus mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023