Bekasi (Antara Megapolitan) - Badan Perencanaan Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat sebanyak lima Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup pemerintah setempat telah mengadopsi perencanaan pembangunan berbasis data spasial.
"Perencanaan pembangunan secara data spasial ini baru kami terapkan pada 2016, dari 33 SKPD yang ada, sebanyak lima di antaranya telah mengadopsi sistem tersebut," kata Kepala Bappeda Kota Bekasi Jumhana Luthfi di Bekasi, Rabu.
Kelima SKPD itu adalah Dinas Bina Marga dan Tata Air, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bagian Bina Pemerintahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Menurut dia, penggunaan data spasial akan menekan besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) melalui perencanaan pembangunan yang tepat dan terukur.
"Data spasial yang kita sedang garap ini sangat akurat dalam perencanaan anggaran, kemungkinan melesetnya hanya 0,05 persen bila dibandingkan mekanisme perencanaan pembangunan secara kualitatif," katanya.
Menurut dia, kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemkot Bekasi selama ini hanya dilakukan berdasarkan laporan secara data penelitian saja tanpa gambar pendukung yang sesuai situasi saat ini.
Sistem tersebut kerap mengakibatkan pembengkakan anggaran akibat realisasi yang meleset.
Faktanya, kata dia, jumlah Silpa Pemkot Bekasi akibat perencanaan yang meleset pada 2015 mencapai Rp780 miliar lebih.
Dikatakan Luthfi, pihaknya saat ini tengah memberikan bimbingan teknis kepada sejumlah SKPD yang hingga kini belum mengadopsi sistem tersebut.
Bimbingan itu dilakukan pihaknya dengan menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pihak yang dipercaya memberikan pendampingan terhadap petugas penginput data perencanaan pembangunan Kota Bekasi di masing-masing SKPD.
Selain menggandeng BIG, pihaknya juga melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Provinsi Jabar untuk saling menyempurnakan data pembangunan Kota Bekasi.
"BIG telah memberikan bimbingan sejak triwulan ketiga 2016 di Kota Bekasi. Teknis bimbingan dilakukan dengan cara mengenal data spasial dan sistem pengelolaan data spasial serta diajarkan mengolah data," katanya.
Data spasial yang dihimpun pihaknya melalui SKPD telah dilengkapi teknologi pemetaan digital dan pemanfaatan data berdasarkan Sistem Informasi Geografis (SIG).
"Data spasial ini meliputi peta analog berupa topografi, peta tanah dan sebagainya dalam bentuk cetak. Pada umumnya memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin dan sebagainya," katanya.
Dikatakan Luthfi, hingga saat ini pengumpulan data spasial sudah mencapai 70 persen rampung dari sejumlah SKPD terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Perencanaan pembangunan secara data spasial ini baru kami terapkan pada 2016, dari 33 SKPD yang ada, sebanyak lima di antaranya telah mengadopsi sistem tersebut," kata Kepala Bappeda Kota Bekasi Jumhana Luthfi di Bekasi, Rabu.
Kelima SKPD itu adalah Dinas Bina Marga dan Tata Air, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bagian Bina Pemerintahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Menurut dia, penggunaan data spasial akan menekan besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) melalui perencanaan pembangunan yang tepat dan terukur.
"Data spasial yang kita sedang garap ini sangat akurat dalam perencanaan anggaran, kemungkinan melesetnya hanya 0,05 persen bila dibandingkan mekanisme perencanaan pembangunan secara kualitatif," katanya.
Menurut dia, kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemkot Bekasi selama ini hanya dilakukan berdasarkan laporan secara data penelitian saja tanpa gambar pendukung yang sesuai situasi saat ini.
Sistem tersebut kerap mengakibatkan pembengkakan anggaran akibat realisasi yang meleset.
Faktanya, kata dia, jumlah Silpa Pemkot Bekasi akibat perencanaan yang meleset pada 2015 mencapai Rp780 miliar lebih.
Dikatakan Luthfi, pihaknya saat ini tengah memberikan bimbingan teknis kepada sejumlah SKPD yang hingga kini belum mengadopsi sistem tersebut.
Bimbingan itu dilakukan pihaknya dengan menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pihak yang dipercaya memberikan pendampingan terhadap petugas penginput data perencanaan pembangunan Kota Bekasi di masing-masing SKPD.
Selain menggandeng BIG, pihaknya juga melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Provinsi Jabar untuk saling menyempurnakan data pembangunan Kota Bekasi.
"BIG telah memberikan bimbingan sejak triwulan ketiga 2016 di Kota Bekasi. Teknis bimbingan dilakukan dengan cara mengenal data spasial dan sistem pengelolaan data spasial serta diajarkan mengolah data," katanya.
Data spasial yang dihimpun pihaknya melalui SKPD telah dilengkapi teknologi pemetaan digital dan pemanfaatan data berdasarkan Sistem Informasi Geografis (SIG).
"Data spasial ini meliputi peta analog berupa topografi, peta tanah dan sebagainya dalam bentuk cetak. Pada umumnya memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin dan sebagainya," katanya.
Dikatakan Luthfi, hingga saat ini pengumpulan data spasial sudah mencapai 70 persen rampung dari sejumlah SKPD terkait.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016