Pemerintah Kota Surabaya menyatakan telah melakukan penanaman sembilan bahan pangan pengganti padi sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan sekaligus antisipasi menghadapi fenomena iklim El Nino.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangannya di Surabaya, Minggu, mengatakan, penanaman sembilan bahan pangan pengganti padi dilakukan dengan memanfaatkan lahan idle atau aset-aset tidur milik Pemkot Surabaya.
"Kami juga menanam pangan ya, ada sembilan bahan pengganti padi. Kami juga menanam jagung, sagu, di lahan-lahan punya pemkot yang idle. Tapi kami juga berkoordinasi dengan daerah-daerah lain, karena memang wilayah pertaniannya lebih besar," katanya.
Baca juga: Perkuat sektor pertanian untuk dukung ketahanan pangan IKN
Selain itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dimana salah satu tugas mereka adalah untuk mencegah atau mengantisipasi kenaikan harga pokok di pasaran.
"Jadi kami ini sudah ada TPID. Tim inflasi ini salah satu tugasnya adalah melihat harga pasar setiap minggu, mulai cabai dan macam-macam," ujar Cak Eri panggilan akrabnya.
Untuk mencegah adanya kenaikan harga barang, Cak Eri menyatakan, Pemkot Surabaya menjalin kerja sama dengan sejumlah daerah penghasil bahan pokok. Kerja sama dilakukan untuk mendapatkan langsung bahan pokok dengan harga dari produsen.
Baca juga: Kemenkeu optimistis kolaborasi keuangan dan pertanian tingkatkan ketahanan pangan ASEAN
"Untuk mencegah adanya kenaikan barang, maka kami melakukan kerja sama dengan daerah-daerah penghasil, seperti telur dengan Blitar, bawang putih dan merah dengan Nganjuk. Itu sudah kita lakukan," ucapnya.
Menurutnya, kerja sama dengan daerah lain ini dilakukan karena Kota Surabaya bukan daerah penghasil, melainkan pemakai. Ini dilakukan supaya Surabaya bisa mendapatkan harga lebih murah tanpa melalui tengkulak atau pihak ketiga.
"Karena Surabaya ini bukan penghasil, tapi pemakai. Jadi kami kerja sama dengan daerah lain," ujarnya.
Baca juga: Bapanas dorong pemda tambah anggaran ketahanan pangan tahun ini
Namun demikian, Cak Eri menyebut, apabila harga bahan pokok di Surabaya mengalami kenaikan karena disebabkan pupuk atau cuaca, maka pemkot tidak bisa mencegahnya. Namun, jika kenaikan harga barang itu disebabkan faktor bahan bakar minyak (BBM), maka pemkot akan melakukan subsidi.
"Kalau di sini naik dikarenakan pupuk atau lainnya, kami tidak bisa lagi menahan kenaikan harga. Tapi kalau transpor BBM yang naik, maka kami bisa melakukan subsidi. Tapi kalau pupuk naik dan menyebabkan harga tinggi, kami akan tetap mempertahankan harga kulak-nya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangannya di Surabaya, Minggu, mengatakan, penanaman sembilan bahan pangan pengganti padi dilakukan dengan memanfaatkan lahan idle atau aset-aset tidur milik Pemkot Surabaya.
"Kami juga menanam pangan ya, ada sembilan bahan pengganti padi. Kami juga menanam jagung, sagu, di lahan-lahan punya pemkot yang idle. Tapi kami juga berkoordinasi dengan daerah-daerah lain, karena memang wilayah pertaniannya lebih besar," katanya.
Baca juga: Perkuat sektor pertanian untuk dukung ketahanan pangan IKN
Selain itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dimana salah satu tugas mereka adalah untuk mencegah atau mengantisipasi kenaikan harga pokok di pasaran.
"Jadi kami ini sudah ada TPID. Tim inflasi ini salah satu tugasnya adalah melihat harga pasar setiap minggu, mulai cabai dan macam-macam," ujar Cak Eri panggilan akrabnya.
Untuk mencegah adanya kenaikan harga barang, Cak Eri menyatakan, Pemkot Surabaya menjalin kerja sama dengan sejumlah daerah penghasil bahan pokok. Kerja sama dilakukan untuk mendapatkan langsung bahan pokok dengan harga dari produsen.
Baca juga: Kemenkeu optimistis kolaborasi keuangan dan pertanian tingkatkan ketahanan pangan ASEAN
"Untuk mencegah adanya kenaikan barang, maka kami melakukan kerja sama dengan daerah-daerah penghasil, seperti telur dengan Blitar, bawang putih dan merah dengan Nganjuk. Itu sudah kita lakukan," ucapnya.
Menurutnya, kerja sama dengan daerah lain ini dilakukan karena Kota Surabaya bukan daerah penghasil, melainkan pemakai. Ini dilakukan supaya Surabaya bisa mendapatkan harga lebih murah tanpa melalui tengkulak atau pihak ketiga.
"Karena Surabaya ini bukan penghasil, tapi pemakai. Jadi kami kerja sama dengan daerah lain," ujarnya.
Baca juga: Bapanas dorong pemda tambah anggaran ketahanan pangan tahun ini
Namun demikian, Cak Eri menyebut, apabila harga bahan pokok di Surabaya mengalami kenaikan karena disebabkan pupuk atau cuaca, maka pemkot tidak bisa mencegahnya. Namun, jika kenaikan harga barang itu disebabkan faktor bahan bakar minyak (BBM), maka pemkot akan melakukan subsidi.
"Kalau di sini naik dikarenakan pupuk atau lainnya, kami tidak bisa lagi menahan kenaikan harga. Tapi kalau transpor BBM yang naik, maka kami bisa melakukan subsidi. Tapi kalau pupuk naik dan menyebabkan harga tinggi, kami akan tetap mempertahankan harga kulak-nya," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023