Uni Eropa (UE) menekankan lima isu penting dalam upaya mereka memperkuat keterlibatan dengan mitra Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di kawasan Indo-Pasifik.
"Kami, masyarakat Eropa, ingin meningkatkan keterlibatan dengan mitra di kawasan," kata Perwakilan Tinggi/Wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell dalam Forum ke-30 Kawasan ASEAN di Jakarta, Jumat.
Borrell mengatakan Uni Eropa ingin meningkatkan keterlibatannya dengan mitra ASEAN dalam penanganan isu-isu yang dihadapi di kawasan Indo-Pasifik.
Untuk meningkatkan keterlibatan itu, ia menekankan lima isu penting yang perlu disadari bersama. Pertama adalah keterkaitan antara krisis iklim dan keamanan.
Baca juga: Kemenkeu optimistis kolaborasi keuangan dan pertanian tingkatkan ketahanan pangan ASEAN
"Saat kita mendiskusikan situasi geopolitik, kita semua harus sama-sama menyadari dampak perubahan iklim yang masif dan terus berkembang terhadap perdamaian dan keamanan.
Iklim ekstrem yang berulang, kenaikan suhu dan permukaan laut, kekeringan dan kelangkaan air, menurut dia, semua itu dapat menciptakan migrasi penduduk, pandemi, kerusuhan sosial, ketidakstabilan, dan konflik, yang pada gilirannya memiliki implikasi keamanan yang serius.
Pada 2050, lebih dari satu miliar orang akan kekurangan akses terhadap air. Degradasi tanah dan kekeringan juga akan membayangi situasi di masa yang akan datang.
Mengingat hubungan lintas sektoral antara perubahan iklim dan keamanan, Uni Eropa menilai ARF perlu memperhatikan ancaman perubahan iklim dan degradasi lingkungan terhadap perdamaian, keamanan, dan pertahanan.
Baca juga: Menlu Retno: Banding nikel Indonesia di WTO sudah sesuai aturan
Berikutnya, isu yang ditekankan Borrell dalam forum tersebut adalah terkait Semenanjung Korea.
Peluncuran rudal yang terus berlanjut oleh Korea Utara (Korut), seperti rudal balistik ICBM yang baru diluncurkan dua hari lalu, serta penggunaan senjata nuklir, dinilai dapat mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan.
Upaya untuk mencapai keamanan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan menghentikan peluncuran rudal dan uji coba nuklir oleh Korut. Penghentian ini menjadi kunci bagi kelanjutan dialog dengan pihak-pihak utama.
"Uni Eropa siap mendukung proses diplomatik baru yang ditujukan untuk membangun perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di Semenanjung Korea," kata Borrell.
Berikutnya adalah bahwa isu terkait krisis di Myanmar harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Penindasan terhadap warga sipil oleh junta militer, kata Borrell, harus dihentikan.
Baca juga: Menlu Retno: ASEAN dan Australia berperan penting pada stabilitas Indo-Pasifik
Isu lainnya yang masih menjadi tantangan bagi masyarakat di kawasan Indo-Pasifik adalah terkait Taiwan dan Laut China Selatan.
Uni Eropa menegaskan perlunya menjaga perdamaian, stabilitas dan mempertahankan status quo di Selat Taiwan.
Sementara itu, invasi militer Rusia di Ukraina juga disebut sebagai permasalahan yang perlu diatasi bersama-sama dengan mitra di kawasan.
"Kami terus menentang perang agresi ilegal Rusia terhadap Ukraina, yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan Piagam PBB," demikian kata Borrell.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Kami, masyarakat Eropa, ingin meningkatkan keterlibatan dengan mitra di kawasan," kata Perwakilan Tinggi/Wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell dalam Forum ke-30 Kawasan ASEAN di Jakarta, Jumat.
Borrell mengatakan Uni Eropa ingin meningkatkan keterlibatannya dengan mitra ASEAN dalam penanganan isu-isu yang dihadapi di kawasan Indo-Pasifik.
Untuk meningkatkan keterlibatan itu, ia menekankan lima isu penting yang perlu disadari bersama. Pertama adalah keterkaitan antara krisis iklim dan keamanan.
Baca juga: Kemenkeu optimistis kolaborasi keuangan dan pertanian tingkatkan ketahanan pangan ASEAN
"Saat kita mendiskusikan situasi geopolitik, kita semua harus sama-sama menyadari dampak perubahan iklim yang masif dan terus berkembang terhadap perdamaian dan keamanan.
Iklim ekstrem yang berulang, kenaikan suhu dan permukaan laut, kekeringan dan kelangkaan air, menurut dia, semua itu dapat menciptakan migrasi penduduk, pandemi, kerusuhan sosial, ketidakstabilan, dan konflik, yang pada gilirannya memiliki implikasi keamanan yang serius.
Pada 2050, lebih dari satu miliar orang akan kekurangan akses terhadap air. Degradasi tanah dan kekeringan juga akan membayangi situasi di masa yang akan datang.
Mengingat hubungan lintas sektoral antara perubahan iklim dan keamanan, Uni Eropa menilai ARF perlu memperhatikan ancaman perubahan iklim dan degradasi lingkungan terhadap perdamaian, keamanan, dan pertahanan.
Baca juga: Menlu Retno: Banding nikel Indonesia di WTO sudah sesuai aturan
Berikutnya, isu yang ditekankan Borrell dalam forum tersebut adalah terkait Semenanjung Korea.
Peluncuran rudal yang terus berlanjut oleh Korea Utara (Korut), seperti rudal balistik ICBM yang baru diluncurkan dua hari lalu, serta penggunaan senjata nuklir, dinilai dapat mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan.
Upaya untuk mencapai keamanan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan menghentikan peluncuran rudal dan uji coba nuklir oleh Korut. Penghentian ini menjadi kunci bagi kelanjutan dialog dengan pihak-pihak utama.
"Uni Eropa siap mendukung proses diplomatik baru yang ditujukan untuk membangun perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di Semenanjung Korea," kata Borrell.
Berikutnya adalah bahwa isu terkait krisis di Myanmar harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Penindasan terhadap warga sipil oleh junta militer, kata Borrell, harus dihentikan.
Baca juga: Menlu Retno: ASEAN dan Australia berperan penting pada stabilitas Indo-Pasifik
Isu lainnya yang masih menjadi tantangan bagi masyarakat di kawasan Indo-Pasifik adalah terkait Taiwan dan Laut China Selatan.
Uni Eropa menegaskan perlunya menjaga perdamaian, stabilitas dan mempertahankan status quo di Selat Taiwan.
Sementara itu, invasi militer Rusia di Ukraina juga disebut sebagai permasalahan yang perlu diatasi bersama-sama dengan mitra di kawasan.
"Kami terus menentang perang agresi ilegal Rusia terhadap Ukraina, yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan Piagam PBB," demikian kata Borrell.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023